Hukum Indonesia

Korban Kerusuhan Koja Jadi 130 Orang

2010-04-14T08:35:00.000-07:00

JAKARTA,KOMPAS.com - Korban bentrokan antara warga dan satpol dalam aksi penertiban makam Mbah Priok di Kompleks Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara bertambah menjadi 130 orang. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, Togi Asman merinci, jumlah korban anggota Satpol PP

Sebanyak 66 orang, warga sipil tercatat 54 orang, dan aparat kepolisian sebanyak 10 orang. "Hingga malam ini total korban ada 130 orang yang ke Koja," kata Togi, di RSUD Koja, Jakarta, Rabu (14/4/2010).

Lima orang di antaranya, terdiri dari warga dan Satpol PP kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan Rumah Sakit Tarakan karena berada dalam keadaan kritis. Hingga kini, masih ada dua korban yang menjalani rawat inap di RSUD Koja karena kondisinya yang parah. "Dua orang kritis disini, masih rawat inap," jelas dia.

Dia mempertegas, tidak ada korban meninggal di RSUD Koja. Sebelumnya beredar kabar ada dua korban meninggal akibat bentrokan ini.

40 Mobil Satpol PP dan 30 Mobil Polisi Dirusak Massa

2010-04-14T08:31:00.001-07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam kerusuhan di Koja sepanjang Rabu (14/4/2010) ini, sedikitnya ada 70 mobil milik Satpol PP yang telah dirusak massa. Bahkan, sebagian dari itu ada yang dibakar di Jalan TPU Dobo, Koja. Kini bangkai mobil tersebut dipereteli onderdilnya untuk dibawa pulang. “Ayo, ambilin onderdilnya, ini kan dibeli pakai uang rakyat,” teriak seorang massa mengomandoi massa yang masih beringas di Jalan TPU Dobo, Koja.

Dari 70 mobil yang dirusak dan dibakar itu, 40 unit milik Satpol PP dan 30 unit lainnya milik polisi. Tak hanya itu, dua alat berat jenis ekskavator dan satu kendaraan water cannon juga tak luput dari amuk massa hingga rusak berat.

Adapun onderdil yang dipereteli massa itu, antara lain ban, aki, bumper, dan beberapa onderdil lainnya. Bahkan sejumlah peralatan kerja milik Satpol PP, seperti tameng, helm, dan pentungan, turut dijarah massa. “Lumayan buat dijual, ini semua kan dibeli dari uang rakyat,” kata seorang penjarah yang tak diketahui identitasnya.

Di tempat terpisah, ratusan petugas saat ini terlihat bersiaga di sepanjang Jalan Cilincing Raya guna mengantisipasi serangan balik dari massa yang masih beringas. “Kita masih siaga di sini melihat situasi usai shalat maghrib,” kata Komisaris Polisi Susatyo, Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara.

Dua Jurnalis TV Ikut Jadi Korban Kerusuhan di Koja

2010-04-14T08:22:00.000-07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Selain di RSUD Koja, korban luka-luka akibat kerusuhan rencana eksekusi gapura makam Mbah Priok juga dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Pelabuhan, Jakarta Utara. Di antara para korban yang sempat dirawat tersebut adalah dua orang reporter televisi swasta, yakni Farrel (22) dari SCTV dan Anton Saputra (29) dari TV One. Salah satu di antaranya menderita luka tembak peluru karet pada bagian kepala.

Tri Juniarsih, salah seorang petugas jaga Unit Gawat Darurat (UGD) RS Pelabuhan, membenarkan dua korban yang sempat dirawat di RS Pelabuhan adalah reporter televisi swasta, yakni masing-masing berasal dari SCTV dan TV One. “Benar tadi keduanya sempat dirawat, tapi siang tadi mereka sudah pulang setelah sempat mendapatkan perawatan tim medis,” ujar Tri Juniarsih, Rabu (14/4/2010).

Tri melanjutkan, kedua reporter tersebut mengalami luka-luka setelah terkena pukulan benda tumpul serta tembakan peluru hampa. “Korban Farrel terkena peluru karet pada bagian pelipis mata sehingga harus diperban. Sedangkan Anton juga mengalami luka pada bagian kepala akibat terkena lemparan botol,” kata Tri Juniarsih kepada beritajakarta.com, Rabu.

Sementara itu, korban kerusuhan Koja yang hingga kini masih dirawat di RS Pelabuhan adalah Rianto Manurung (27), petugas Satpol PP DKI Jakarta. Korban dilarikan ke RS Pelabuhan sekitar pukul 12.00 karena menderita luka serius akibat pukulan benda tumpul yang mendarat di pipi serta hidung korban.

Santi, adik korban, mengatakan, Rianto kini tengah mendapatkan perawatan intensif dan harus mendapatkan jahitan pada bagian pipinya. “Kakak saya masih belum bisa bicara, kalau dipaksakan maka darah akan mengucur terus dari bekas jahitannya,” kata Santi.

Total jumlah korban kerusuhan Koja yang dilarikan ke RS Pelabuhan berjumlah empat orang. Selain Farrel (SCTV), Anton Saputra (TV One), juga ada Rianto Manurung, dan warga bernama Triono yang mengalami luka di bagian kepala lantaran terkena lemparan batu.

Ketentuan Kuorum Hak Menyatakan Pendapat Diuji ke MK

2010-04-13T10:50:00.001-07:00

Meski Panitia Khusus Hak Angket telah menelurkan kesimpulan akhir, namun kisah kasus Bank Century belum benar-benar tamat di DPR. Saat ini, wacana penggunaan hak menyatakan pendapat sebagai tindak lanjut hak angket hangat diperbincangkan di kalangan anggota Dewan. Sebagian anggota DPR bahkan tengah berupaya “melapangkan” jalan menuju hak menyatakan pendapat.

Caranya, dengan mengajukan permohonan uji materil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Yang disasar adalah ketentuan mengenai syarat kuorum rapat paripurna dalam rangka mengajukan hak menyatakan pendapat. Permohonan telah didaftarkan. Rabu ini (14/4), MK akan menggelar sidang perdana.

Pemohon adalah sejumlah anggota DPR yang terbagi menjadi dua kubu dengan dua kuasa hukum yang berbeda. Kubu pertama, terdiri dari Bambang Soesatyo (FPG), Lily Wahid (FPKB), Muhammad Misbakhun (FPKS) dan Akbar Faisal (Fraksi Hanura). Bambang cs menunjuk Maqdir Ismail selaku kuasa hukum. Kubu kedua adalah Desmond Mahesa dari Fraksi Partai Gerindra yang menggandeng Farhat Abbas sebagai kuasa hukum.

Desmond menjelaskan pasal yang akan diuji adalah Pasal 184 ayat (4) UU No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Pasal tersebut mengatur persetujuan usul hak menyatakan pendapat ditentukan oleh ¾ kuorum di sidang paripurna. Syarat ini, kata Desmond, tidak sesuai Pasal 7B ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan usulan pemberhentian presiden dan wakil presiden harus memperoleh 2/3 dukungan dari jumlah anggota yang hadir.

Ia berpendapat jika syarat itu tidak diubah, maka usulan hak menyatakan pendapat akan sulit direalisasikan. Posisi fraksi partai besar, menurut Desmond, akan sangat menentukan karena syarat yang digariskan UU MD3 berhubungan dengan jumlah orang. “Peluang voting juga akan sulit tercapai apabila pasal tersebut tidak diubah. Ini peringatan pemerintah ada yang salah dengan UU MD3. Saya yakin tidak ada alasan MK untuk menolak pengajuan ini,” katanya di Komplek Parlemen Jakarta, Selasa (12/4).

Uji materil, kata Desmond, adalah langkah yang tepat, ketimbang menunggu revisi undang-undang terkait. “Undang-undang (MD3) itu dibuat oleh DPR periode lalu, partai saya (Hanura, red.) di periode lalu belum ada, jadi sah-sah saja,” dia menambahkan.

Sementara itu, sejumlah LSM mendesak DPR agar mengajukan hak menyatakan pendapat terkait kasus Century. Dipelopori oleh Ray Rangkuti, lembar dukungan pun mulai diedarkan untuk ditandatangani. Hasilnya, lima anggota Dewan langsung membubuhkan tanda tangan. Kelima anggota Dewan itu adalah Maruarar Sirait (FPDIP), Lily Wahid (FPKB), Bambang Soesatyo (FPG), Akbar Fasial (F-Hanura) dan Desmond Mahesa (F-Gerindra). Rencananya, penggalangan dukungan akan terus diedarkan di kalangan Anggota Dewan.

Agenda di Bamus

Rapat paripurna sendiri berlangsung dengan diwarnai hujan interupsi terkait masalah pembentukan tim pengawas yang masuk dalam rekomendasi Pansus Bank Century. Anggota DPR Ahmad Muzani, misalnya, mempertanyakan kenapa amanat pembentukan tim pengawas sebagai bagian dari rekomendasi Pansus belum dijalankan. Padahal, urai Muzani, hingga memasuki minggu kedua masa persidangan ketiga, Dewan sudah melaksanakan paripurna sebanyak dua kali.

“Karena itu kami mohon pimpinan untuk dapat mengagendakan, karena kita tahu sampai sekarang upaya untuk melaksanakan rekomendasi Dewan belum maksimal,” katanya.

Ketua DPR Marzuki Alie berjanji akan segera membahas pembentukan tim pengawas pada rapat Badan Musyawarah (Bamus), Kamis (15/4). Menurut Alie, Pimpinan Dewan siap menindaklanjuti rekomendasi Pansus Century. “Yang penting kita jelaskan kepada masyarakat, tidak ada niat kita untuk menunda,” pungkasnya.

Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Minimal 12 Tahun

2010-04-13T10:47:00.000-07:00

Usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana akan ditetapkan minimal 12 tahun. Artinya, anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak bisa dimintai bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya. Batasan usia minimal itu tertuang dalam draf revisi Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pemerintah melalui Direktorat Perlindungan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tengah menyusun revisi Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dialog dengan para pemangku kepentingan sudah digelar. Salah satu poin yang memunculkan perdebatan adalah batas usia anak yang boleh masuk penjara tadi. Undang-Undang tahun 2002 memungkinkan anak berusia 8 tahun ke atas masuk rutan atau lembaga pemasyarakatan (lapas). Dalam draf revisi, batasan usia itu dinaikkan menjadi 12 tahun. “Anak-anak yang akan dimasukkan ke rutan dan lapas hanya berlaku pada anak yang telah berumur 12 tahun tahun,” kata Dirjen Perlindungan HAM, Harkristuti Harkrisnowo di Jakarta, Kamis (08/4) pekan lalu.

Batasan usia anak yang bisa masuk penjara ini masih menimbulkan perdebatan. Ada yang menginginkan 14 tahun, ada pula yang minimal 18 tahun. Pengamat masalah anak Irwanto menilai pada usia 12 tahun anak-anak bertumbuh secara krusial. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Hadi Supeno meminta Pemerintah konsisten menggunakan ukuran 18 tahun. Hadi berpendapat anak-anak seharusnya tidak boleh dimasukkan ke dalam penjara. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Harkristuti Harkrisnowo mencoba meluruskan perdebatan itu. Yang dikutip Hadi adalah batasan usia maksimum anak. Jika seseorang sudah mencapai 18 tahun maka ia bukan kategori anak-anak lagi. Sedangkan gagasan Pemerintah dalam revisi adalah dalam konteks age of minimum criminal responsibility. Batasan umur anak, kata Harkristuti, tetap mengacu pada UU Perlindungan Anak (18 tahun). Usia 12 tahun yang tertera di dalam RUU Peradilan Pidana Anak adalah batasan anak bisa mempertanggungjawabkan tindakan pidana yang dia lakukan.

Usia 12 tahun, jelas Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia itu, merupakan titik temu dari ‘tawar menawar’ yang terjadi di dalam tim perumus. Walaupun, dia mengaku belum puas dengan angka 12 tahun. Resistensi terkuat datang dari aparat penegak hukum. “Kami diskusi sampai usia 12 tahun itu setengah mati,” ungkapnya.

Saat ini tercatat tidak kurang dari 6.308 anak yang menghuni rutan dan penjara di seluruh Indonesia. Sebagian digabung dengan orang dewasa karena penjara anak tidak selalu ada di setiap kabupaten/kota. Akibatnya, anak-anak berpotensi menjadi residivis atau mengulangi perbuatannya. Pertumbuhannya terganggu.

Di tengah gagasan Pemerintah merevisi aturan UU Pengadilan Anak, berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah penghukuman penjara terhadap anak. Sebab, sistim hukum pidana mengenal jenis hukuman yang lebih sesuai dan cocok dengan usia perkembangan anak. Menurut Harkristuti, diversi (pengalihan hukuman pidana penjara) perlu mendapat prioritas aparat penegak hukum, khususnya hakim.

Pada 22 Desember 2009 silam, Mahkamah Agung malah sudah menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Menteri Sosial. Nota kesepahaman itu mendorong para pemangku kepentingan peka ketika menangani anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

60 Hakim dan Pegawai MA Dihukum

2010-04-13T06:29:00.000-07:00

Submitted by legalitas on Fri, 07/08/2009 - 12:27

Badan Pengawasan Mahkamah Agung (MA) telah memberikan hukuman disiplin kepada 60 hakim dan pegawai di empat lingkungan peradilan karena terbukti melanggar.
Mereka terbukti melakukan pelanggaran kode etik, perilaku hakim, dan aturan kepegawaian dalam menunaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penegak hukum. “Jumlahnya ada 60 orang dalam tiga bulan terakhir. Sebagian sudah dikirim surat keputusan, sebagian masih berupa rekomendasi yang sudah disetujui pimpinan dan tinggal dituangkan ke SK,”ujar Juru Bicara MA Hatta Ali saat dihubungi Seputar Indonesia kemarin.
Sayangnya, pihak MA tidak bersedia menyebutkan nama-nama dan kesalahan para hakim. Begitupun kota asal pengadilan itu berada. Seperti dirilis situs resmi MA, Kamis (6/8/2009), sanksi yang diberikan kepada hakim tersebut merupakan hasil pengawasan yang dilakukan Badan Pengawasan MA sejak April hingga Juni 2009. Pemberian sanksi disiplin merupakan bagian dari pengawasan yang dilakukan MA untuk menindak oknum pengadilan yang bertindak melanggar peraturan yang ada.
Hukuman itu berupa mutasi,penundaan kenaikan jabatan, sampai dilarang menangani perkara. Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko menilai,sanksi kepada 60 hakim dan pegawai MA nakal di berbagai pengadilan di Indonesia belum menjawab persoalan masyarakat.Proses sanksi yang dijatuhkan MA tidak pernah jelas menyebut nama hakim, jabatan,dan kesalahan yang dilakukan.
“ Jangankan nama,daerah tempat pengadilan yang bersangkutan jugatidak pernah disebutkan.Terus, proses sanksinya jalan atau tidak dan sampai sejauh mana,” tanya Danang saat dihubungi tadi malam. (m purwadi)
Sumber: Koran Sindo

KPK Miliki 4.000 Lembar Dokumen Century

2010-04-13T06:19:00.000-07:00

JAKARTA--MI: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki sekitar empat ribu lembar dokumen yang terkait dengan kasus Bank Century.

"Ada sekitar empat ribu lembar dokumen yang harus kita pelajari dengan seksama," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di Jakarta, Selasa (13/4).

Johan menjelaskan, berbagai dokumen itu didapat dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. KPK memperoleh beberapa dokumen dari upaya investigasi dan pemeriksaan sejumlah pihak.

Sedangkan dokumen yang lain didapat dari hasil kerjasama dengan berbagai instansi, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan DPR RI.

Menurut Johan, tim penyelidik KPK harus menganalisis data itu satu persatu dalam proses penyelidikan kasus Bank Century. KPK juga melakukan gelar perkara dalam rangkaian penyelidikan itu. Gelar perkara itu dihadiri oleh tim penyelidik dan pimpinan KPK.

Dalam pekan ini, KPK telah dua kali melakukan gelar perkara, yaitu pada Senin (12/4) dan dilanjutkan pada Selasa (13/4). Johan belum bisa menjelaskan secara rinci hasil gelar perkara tersebut.

Untuk menemukan titik terang dalam pengusutan kasus Bank Century, kata Johan, KPK memutuskan untuk memanggil mantan pejabat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). "Kita putuskan juga untuk meminta keterangan kembali sejumlah pejabat KSSK," kata Johan.

Namun demikian, Johan tidak bersedia menyebut nama mantan pejabat KSSK yang akan diperiksa. Dia juga tidak menjelaskan pejabat itu akan diperiksa.

Selama menyelidiki kasus Bank Century, KPK baru memanggil mantan Sekretaris KSSK, Raden Pardede untuk diperiksa. Sementara mantan Ketua KSSK, Sri Mulyani dan anggota KSSK, Boediono belum diperiksa. (Ant/OL-03)

Menteri: Rebonding Haram, Keputusan MUI

2010-02-08T20:24:00.000-08:00

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar, menyerahkan sepenuhnya keputusan dari Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri se-Jawa Timur bahwa meluruskan rambut (rebonding), foto pra-nikah, dan wanita menjadi tukang ojek adalah haram, ke Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Kami serahkan sepenuhnya tindak lanjut keputusan dari Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri se-Jawa Timur ke MUI dan Kementerian Agama," kata Linda, usai melakukan rapat dengan Aliansi Masyarakat Sipil untuk Kesetaraan dan Demokrasi, di Jakarta, Selasa (19/1).

Linda menjelaskan, pihaknya yakin MUI dan Kementerian Agama dapat menindaklanjuti keputusan dari Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri se-Jawa Timur dengan sangat baik.

Namun, Linda juga mengingatkan semua pihak, pada saat ini, masih banyak permasalahan perempuan yang harus menjadi prioritas utama.

Menurutnya, persoalan rebonding, foto pra-nikah, dan wanita menjadi tukang ojek, bukan merupakan permasalahan yang harus dijadikan prioritas utama oleh semua pihak. "Masih banyak permasalahan perempuan yang harus menjadi prioritas semua pihak dan dicarikan jalan keluarnya," serunya.

"Diantaranya, soal kesetaraan gender, perdagangan orang yang sebagian besar menimpa perempuan dan anak, kekerasan terhadap perempuan, dan lain sebagainya," tambah Linda.

Sementara, Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri se-Jawa Timur, baru-baru ini menyampaikan putusan haram tentang rebonding, foto pra-nikah, dan wanita yang berprofesi sebagai tukang ojek, pada pertemuan yang dihadiri oleh 258 peserta dari 46 pondok pesantren se-Jawa Timur.

Sebelumnya, MUI menegaskan, hukum meluruskan rambut sangat terkait dengan konteksnya namun hukum asalnya mubah dalam arti dibolehkan. "Jika tujuan dan dampaknya negatif maka hukumnya haram. Sebaliknya, jika tujuan dan dampaknya positif maka dibolehkan, bahkan dianjurkan," kata Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni`am Sholeh.

Menurutnya, rebonding sebagai sebuah cara untuk berhias diri, hukum asalnya dibolehkan sepanjang tidak menyebabkan bahaya, baik secara fisik, psikis, maupun sosial.

Sidang Uji Materi UU Penistaan Agama Digelar

2010-02-08T20:19:00.000-08:00

KabarIndonesia - Kamis (04/02), Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang pengujian Undang Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pemohon dan pemerintah berbeda posisi.

Uji materi terhadap Undang Undang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama ini diajukan oleh sejumlah individu dan LSM hukum dan HAM antara lain Imparsial, Elsham, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia PBHI dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI. Mereka meminta pencabutan pasal dalam undang-undang tersebut, yang melarang adanya tafsir keagamaan berbeda karena bertentangan dengan prinsip HAM serta keragaman dan toleransi.

Seperti dijelaskan kuasa hukum pemohon Uli Parulian Sihombing: “Undang-undang ini melanggar konstitusi khususnya pasal 1 ayat 3 tentang negara hukum. Di dalam negara hukum itu kan ada perlindungan HAM. Nah di dalam UU 1 PNPS 65 itu ada larangan penafsiran dan kegiatan-kegiatan menyimpang dalam pokok-pokok agama itu intinya." Para pemohon juga meyakini, pasal inilah yang kemudian menjadi dasar dan memicu praktik kekerasan terhadap sejumlah kelompok atau penganut aliran yang dinilai bertentangan dengan kelompok agama utama, seperti kekerasan terhadap pengikut Ahmadiyah yang marak terjadi setelah era reformasi.

Pemerintah Menentang Usulan

Namun alasan serupa juga dikemukakan pemerintah. Bedanya, pemerintah justru menganggap pencabutan undang-undang ini malah akan merusak harmoni dan memicu konflik antar sesama kelompok agama. “Permohonan ini juga dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak dan konflik horizontal antar masyarakat. Karena bisa kita bayangkan, bagaimana suatu agama dimasuki oleh prinsip-prinsip lain yang memakai nama agama itu sendiri tetapi sistem dan ajarannya justru bertolak belakang dengan ajaran itu. Di sinilah persolan-persoalan prinsip. Akan terjadi kekacauan di dalam kehidupan di masyarakat. Sehingga orang akan main hakim sendiri, padahal prinsip-prinsip agama tidak bisa ditawar sedikitpun oleh siapapun,” demikian dinyatakan Menteri Hkum dan HAM Patrialis Akbar. Dukungan untuk menolak pencabutan pasal itu, juga dinyatakan Menteri Agama Suryadharma Ali. Ia menunjuk kasus penyerangan terhadap para pendukung Ahmadiyah dalam pawai AKKBB di silang Monas tahun 2009 lalu.

LSM Memandang Kecemasan Pemerintah Berlebihan

Namun salah satu pemohon uji materi, Choirul Anam, memandang kekhawatiran pemerintah itu sangat berlebihan. Ia menganggap kekerasan itu bisa dicegah jika pemerintah bersikap adil melindungi kelompok minoritas dan tegas dalam menegakan hukum. Terlebih aturan mengenai hal itu telah diatur dalam KUHP. Uji materi atas Undang Undang ini menjadi perhatian masyarakat, karena sejumlah pengamat dijadwalkan akan memberikan keterangan sebagai saksi ahli. Sidang ini juga dipastikan akan diwarnai aksi unjuk rasa seperti sidang pertama Kamis (04/02), yang digelar di tengah demonstrasi massa Front Pembela Islam.

DPRD Mamuju Ancam Jemput Paksa SKPD

2010-02-08T20:15:00.000-08:00

Mamuju (ANTARA News) - DPRD Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat mengancam akan menjemput paksa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Mamuju jika masih tidak menghadiri pembahasan APBD 2010.

"Kami akan menjemput paksa SKPD jika masih mangkir dalam pembahasan APBD Kabupaten Mamuju tahun 2010, karena jika tidak dilakukan maka APBD tahun 2010 akan semakin terlambat ditetapkan," kata Ketua Badan Anggaran DPRD Mamuju, Lalu Syamsul Rijal, di Mamuju, Senin.

Ia mengatakan, jika sampai tiga kali SKPD di Mamuju tidak menghadiri pembahasan APBD tahun 2010 maka DPRD Mamuju akan meminta pihak berwajib untuk mendatangkan SKPD Mamuju tersebut untuk membahas APBD Mamuju tahun 2010.

"Ini harus dilakukan agar pembahasan APBD tidak semakin molor ditetapkan, sekaligus memberi pelajaran kepada SKPD agar mau peduli dengan pembahasan ini, jika APBD terlambat disahkan maka masyarakat akan menjadi korban." katanya.

Ia mengaku kesal karena pada hari ini tidak satupun SKPD Pemkab Mamuju, kecuali Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra Mamuju yang datang ke DPRD Mamuju untuk melakukan pembahasan APBD tahun 2010.

"Sejumlah Kepala Dinas SKPD yang ada dilingkup Pemkab Mamuju sedang melakukan perjalanan keluar daerah, itu artinya SKPD lebih mementingkan masalah lain dari pada mempercepat pembahasan APBD 2010 yang terlambat disahkan ini," katanya.

Menurut dia, tindakan SKPD yang tidak mengikuti pembahasan APBD Mamuju tahun 2010 merupakan pelecehan terhadap perintah Bupati Mamuju Drs Suhardi Duka MM yang sebelumnya telah meminta kepada SKPD Mamuju tidak meninggalkan tempat sebelum APBD Mamuju disahkan.

"Tindakan SKPD yang memilih melakukan perjalanan keluar daerah dari pada membahas APBD tahun 2010, merupakan pelecehan terhadap perintah Bupati Mamuju karena sebelumnya Bupati telah menegaskan untuk melarang pejabat SKPD meninggalkan tempat sebelum APBD Mamuju disahkan," katanya. (MFH/K004)

Delapan Lembaga Antikorupsi Desak Direktur KPK Diperiksa

2010-02-08T20:13:00.000-08:00

Jakarta (ANTARA News) - Delapan lembaga antikorupsi dalam gerakan Cinta Indonesia Cinta Antikorupsi (CICAK) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa Direktur Penuntutan KPK Feri Wibisono karena diduga melanggar kode etik pegawai.

"Kami mendesak agar Feri Wibisono segera diperiksa. Jika terbukti bersalah, dia harus dikembalikan ke Kejaksaan Agung," kata Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin.

Febri dan sejumlah aktivis lembaga antikorupsi lain datang ke KPK untuk melaporkan Feri Wibisono ke bagian Pengawasan Internal KPK yang adalah bagian KPK yang bertugas mengusut dan merekomendasikan hukuman bagi pegawai atau pimpinan KPK yang melanggar kode etik.

LSM antikorupsi yang ikut melapor adalah Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN).

Kemudian Indonesia Legal Resource Center (ILRC), Transparency International Indonesia (TII), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

Febri Diansyah mengatakan, Feri diduga konflik kepentingan dengan memberikan fasilitas kepada mantan Jaksa Agung Muda Intelijen Wisnu Subroto yang sedang menjalani pemeriksaan di KPK untuk kasus dugaan percobaan penyuapan dan menghalangi penyidikan kasus korupsi.

Menurut Febri, pada 4 Februari 2010, sejumlah aktivis antikorupsi yang sedang melaporkan sejumlah dugaan tindak pidana korupsi kehutanan memergoki Wisnu Subroto dan Feri Wibisono berada satu lift.

Keduanya menuju lantai dasar gedung KPK. Berdasar keterangan sejumlah pihak, Wisnu keluar menggunakan pintu khusus di gedung KPK dan diantar oleh Feri Wibisono yang juga mantan jaksa.

Pintu khusus yang berada di lantai dasar gedung KPK biasanya hanya digunakan oleh pegawai dan pimpinan KPK, sedangkan semua saksi atau tersangka yang diperiksa selalu melewati pintu depan, tempat para wartawan menunggu.

Wisnu adalah saksi yang diperiksa oleh KPK untuk perkara percobaan penyuapan dan menghalangi penyidikan kasus korupsi yang menjerat pengusaha Anggodo Widjojo sebagai tersangka.

Menurut Febri, tindakan Feri patut diduga sebagai bentuk pelanggaran Peraturan KPK No 05 P.KPK Tahun 2006 tentang Kode Etik Pegawai.

Aturan itu melarang setiap pegawai KPK untuk berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan terdakwa,
tersangka, dan calon tersangka atau keluarganya atau pihak lain yang terkait dengan kasusn yang sedang diproses Komisi Pemberantasan Korupsi, kecuali pegawai yang melaksanakan tugas karena perintah jabatan.

Bagian lain aturan itu melarang pegawai KPK untuk melakukan kegiatan lainnya dengan pihak-pihak yang secara langsung dan tidak langsung yang patut diduga menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan tugas, kewenangan, dan posisi sebagai pegawai komisi.

Sementara itu, Sekjen KP2KKN, Eko Harianto menyatakan, tindakan Feri adalah bentuk loyalitas ganda yang melanda sejumlah pegawai KPK yang berasal dari kejaksaan dan kepolisian.

Feri Wibisono yang pernah berprofesi sebagai jaksa patut diduga masih loyal kepada sejumlah pejabat kejaksaan, termasuk Wisnu Subroto, padahal sebagai pegawai KPK dia harus mengabdi sepenuhnya di lembaga pemberantas korupsi itu.

"Hal serupa juga bisa terjadi pada penyidik KPK yang berasal dari kepolisian," katanya.

Eko berharap di masa akan datang KPK merekrut penyidik independen di luar kepolisian.

Laporan para aktivis lembaga antikorupsi itu diterima oleh Direktur Pengawasan Internal, Chesna F. Anwar dan sejumlah pejabat di bagian Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) KPK.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Chandra M. Hamzah menegaskan akan memeriksa Feri Wibisono terkait kasus itu.

"Kami akan mengklarifikasi kepada pihak-pihak yang diduga terkait," kata Chandra Hamzah di Jakarta (5/2).

Chandra menegaskan, KPK akan melakukan pemeriksaan internal terkait kasus itu. Pada dasarnya dia sepakat bahwa semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum.

"Izinkan kami melakukan klarifikasi secara internal," katanya

Presiden Minta TNI Sejahterakan Masyarakat

2010-02-08T20:08:00.000-08:00

MENINJAU LATIHAN MARINIR : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) didampingi Dankormar Mayjen TNI (Mar) M.Alfan Baharudin saat melakukan peninjauan latihan pemantapan terpadu Korps Marinir tahun 2010 di Pantai Caligi, Lampung, Minggu (7/2). ( FOTO ANTARA/Rumgapres/ama/10 )

Pesawaran Lampung ( Berita ) : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan kehadiran pasukan TNI di sejumlah daerah bisa membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

“Di wilayah ini sudah dibangun satuan Marinir. Saya harap bisa bekerja sama dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Presiden saat meninjau kegiatan Bakti Sosial Korps Pasukan Marinir di Pantai Klara Kabupaten Pesawaran Lampung, Minggu [07/02].

Dalam bakti sosial itu diberikan pemeriksaan kesehatan gratis dengan membuka rumah sakit berjalan lengkap dengan ruang operasi pasien. “Saya harapkan dengan bakti sosial ini bisa menjadi hubungan persahabatan yang baik dengan warga. Jadi harap dimanfaatkan dengan baik, yang sehat biar tetap sehat dan yang sakit menjadi sembuh,” katanya.

Presiden yang mengenakan pakaian hijau TNI di pantai itu juga menyaksikan demonstrasi Rubber Duck Operation yang dilakukan pasukan Marinir. Sebelumnya, usai menyaksikan latihan tempur Pasukan Marinir di Pantai Caligi, Presiden meninjau Markas Komando Batalyon Infanteri-9 Marinir Beruang Hitam dan meninjau pameran produk Bio-Marine serta melakukan penanaman pohon.

Pameran produk Bio-Marine merupakan kerja sama Marinir dengan Artha Graha Grup, perusahaan yang dimilki pengusaha Tomi Winata yang juga hadir di lokasi itu.

Hadir dalam acara ini sejumlah menteri dan pimpinan TNI, seperti Menhan Purnomo Yusgiantoro, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, KSAL Laksamana Madya Agus Suhartono, KSAU Marsekal Madya Imam Sufaat, dan KSAD Letjen George Toisutta.

Hadir juga Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Mensesneg Sudi Silalahi,Menhut Zulkifli Hassan, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, Meneg Lingkungan Hidup Muhammad Hatta, Wakil Menhan Sjafrie Sjamsudin dan Wakil Menhub Bambang Susantono.

Centeng PT Lanhotma Aniaya 3 Wanita Pencuri 5 Kg Berondolan

2010-02-08T20:03:00.001-08:00

ASAHAN (Berita): Oknum centeng PT Lanhotma Pardamaran berinisial RP, 26, diduga melakukan penganiayaan terhadap tiga wanita pencuri berondolan, yakni Jum, 30, Pon, 25, dan Wul, 19, penduduk Dusun IX Desa Pulau Rakyat Tua, Kec. Pulau Rakyat, Asahan.

Setelah dianiaya dengan pukulan kayu pelepah sawit ketiga tersangka diadukan ke Polsek Pulau Raja. Namun, akibat tindakan dari main hakim sendiri ketiga ibu rumah tangga yang mengalami babak belur di bagian betis kaki itu mengadukan oknum centeng tersebut di Polsek yang sama.

Hal itu dibenarkan Jum, Pon dan Wul yang ditemui Berita di tempat tinggalnya. Menurut pengakuan ketiga tersangka, ketika itu mereka sedang mengambil berondolan kering di areal kebun PT Lanhotma Pardamaran (Dusun X) Desa Pulau Rakyat Tua.

Tidak beberapa lama kemudian datang RP bersama 2 orang centeng lainnya yang langsung memanggil ketiga ibu rumah tangga tersebut. Setelahmendekat Rp langsung memukuli betis ketiga wanita tersebut dengan kayu pelepah sawit hingga lembam-lembam.

Menurut tersangka, mereka sudah minta ampun dengan bersujud dihadapan oknum centeng tersebut, tetapi RP tetap melakukan pemukulan dengan kayu pelepah sawit bertubi-tubi. Bahkan oknum centeng yang tidak manusiawi itu sempat mengutarakan kata-kata lantang yang membuat ketiga tersangka dicekam ketakutan.

“Sukur kalian tidak kami bunuh, dan untung saja kami tidak bawa parang, kalau bawa parang kucincang kalian”, kata RP yang ditirukan Jum (ibu 2 anak), Pon (ibu 2 anak) dan Wul (ibu 1 anak).

Sementara itu Kapolsek Pulau Raja AKP Muridan yang dikonfirmasi Berita di ruang kerjanya telah menerima pengaduan dari centeng PT Lanhotma kasus pencurian berondolan yang dilakukan 3 ibu rumah tangga.

Kapolsek mengatakan, ketiga tersangka pencuri berondolan yang diperkirakan seberat 5 Kg itu tidak dilakukan penahanan, karena dianggap tidak melarikan diri dan dijamin oleh pihak keluarganya.

Sebaliknya juga Polsek telah menerima pengaduan korban penganiayaan ketiga ibu rumah tangga tersebut yang dilakukan RP. Namun Kapolsek mengatakan pihaknya belum melakukan pemeriksaan terhadap oknum centeng PT Lanhotma tersebut yang bertindak main hakim sendiri.

Narkoba Ancaman Serius Bagi Generasi Muda

2010-02-08T20:01:00.000-08:00

BEBAS NARKOBA : Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono (kanan) melakukan dilaog pada acara Peluncuran Aksi Peduli Anak Bangsa Bebas Narkoba di Central Park Podomoro City Jakarta, Sabtu (30/1). ( FOTO ANTARA/Rumga Pres-Rusman/Koz/mes/10. )

Jakarta ( Berita ) : Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono mengingatkan generasi muda Indonesia akan ancaman bahaya narkoba dalam kehidupan sehari-hari.

“Indonesia menghadapi ancaman narkoba yang cukup serius dewasa ini karena Indonesia bukan lagi sebagai konsumen narkoba, melainkan juga sebagai produsen,” kata Ibu Ani dalam peluncuran Program Aksi Peduli Anak Bangsa Bebas Narkoba di sebuah mal di Jakarta, Sabtu [30/01].

“Ini dibuktikan dengan ditemukannya ‘home industry’ ekstasi dan sabu-sabu di beberapa tempat di Indonesia,” katanya.

Menurut Ibu Ani, maraknya penggunaan narkotika oleh remaja merupakan pertanda buruk bagi eksistensi bangsa di kemudian hari.

Data dari Mabes Polri, kata Ibu Ani, menunjukkan jika jumlah kasus narkoba yang ditangani cenderung naik setiap tahun.

Namun, sekalipun hampir tidak ada kelompok masyarakat yang terbebas dari narkoba tetapi menurut BNN kelompok remaja adalah kelompok yang paling banyak menyalahgunakan narkoba. “Jumlahnya lebih dari 14 ribu orang atau 19 persen dari keseluruhan pengguna,” ujarnya.Padahal, lanjut Ibu Ani, narkoba memberikan dampak negatif terhadap produktifitas remaja.

“Anak-anak menjadi pemalas, tidak peduli dengan sesuatu yang terjadi di sekitarnya, mudah berbohong, mudah melakukan kejahatan atau tindak kriminalitas. Yang paling membahayakan adalah kualitas kesehatan menjadi turun, mudah terserang penyakit seperti hepatitis dan HIV/AIDS,” jelasnya.

Oleh karena itu, Ibu Negara mengajak agar generasi muda Indonesia dapat mengatakan tidak untuk narkoba.”Hari ini saya sangat gembira mendengar langsung pelajar, mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya yang menyatakan akan menjauhkan diri dan membebaskan dirinya dari bahaya narkoba. Ini berarti tidak ada tempat untuk narkoba,” kata Ibu Ani saat menyaksikan komitmen perwakilan generasi muda untuk menghindari narkoba.Ia juga mengimbau agar generasi muda mengenali narkoba bukan untuk dicoba namun untuk menghindari.

“Banyak hal sebenarnya yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba diantaranya adalah dengan memasukkan pengetahuan tentang narkoba dalam kurikulum SD. Kita berharap siswa dapat mengenali dan memahami apa itu narkoba sejak dini,” katanya.

Pada kesempatan itu Ibu Negara juga menyerahkan secara simbolis 15 kios kepada mantan pengguna dan pengedar narkoba. Kios sembako berwarna kuning dengan tulisan “Tiada Tempat untuk Narkoba” dan “Aksi Peduli Anak Bangsa Bebas Narkoba” itu difasilitasi oleh Alfamart. Para penerima mendapat hak menempati sewa selama dua tahun dan hibah modal awal Rp1 juta.

Salah seorang penerima adalah Sujatmiko, kakek tiga cucu yang dulu berjualan narkoba di Kampung Boncos, Jakarta Barat, yang mengaku tidak ingin lagi berjualan narkoba.

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng serta Kapolri Jenderal Pol.Bambang Hendarso Danuri.

Presiden Minta Polri Tak Cemas Hadapi Dinamika Demokrasi

2010-02-08T19:57:00.000-08:00

RAPIM POLRI. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berbincang sejenak dengan Kapolri Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri (kanan) disela-sela acara pembukaan Rapat Pimpinan Polri tahun 2010 di Mabes Polri, Jakarta, Senin (8/2). Rapim Polri tahun ini mengambil tema “Membangun Kemitraan dengan Memantapkan Kepercayaan Masyarakat menuju Pelayanan Prima guna mendukung RPJMN 2010-2014″. ( FOTO ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/mes/10. )

Jakarta ( Berita ) : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengimbau jajaran kepolisian untuk tidak khawatir menghadapi dinamika demokrasi yang tengah berkembang di Indonesia.

Dalam pidatonya pada pembukaan Rapat Pimpinan Polri 2010 di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Senin [08/02] , Presiden meminta Polri untuk tetap pada perannya mengayomi dan melindungi masyarakat.

“Menghadapi ini semua, solusinya Polisi dengan segala jajarannya wajib mengayomi dan melindungi masyarakat. Dalam konteks seperti ini kadang-kadang mengalir pula ke ranah keamanan dan ketertiban publik. Menghadapi ini semua kita tak perlu gamang, cemas, khawatir. Tidak perlu mengalami disorientasi,” tuturnya.

Hal terpenting dalam masa demokrasi yang sedang memekar di Indonesia, menurut Kepala Negara, adalah menjaga harmoni atau keseimbangan yang baik demi pemangunan demokrasi yang konstruktif.

“Yang penting kepatuhan pada pranata dan aturan. Inilah yang kita dorong dan tingkatkan. Dengan demikian, akan ada suatu harmoni, keseimbangan yang baik, konstruktif positif,” ujarnya.

Presiden menginginkan dalam lima tahun mendatang demokrasi Indonesia menjadi matang. Karena itu, lanjut dia, demokrasi dijadikan salah satu pilar dalam rencana pembangunan nasional selama lima tahun ke depan.

Dalam pidatonya, Kepala Negara menguraikan dinamika demokrasi di Indonesia yang masih mencari keseimbangan dalam masa transisi setelah reformasi 12 tahun lalu.

Kebebasan yang didambakan, menurut dia, masih harus diseimbangkan dengan kepatuhan pada pranata dan aturan hukum yang berlaku.

Perwira Polisi Diminta Jaga Etika

Perwira Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diminta untuk menjaga norma, etika, dan perilaku untuk menunjukkan kualitas profesionalisme mereka. Permintaan tersebut disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya ketika meresmikan pembukaan Rapat Pimpinan Polri 2010 di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Senin.

Perwira Polri, diminta oleh Presiden, agar menjadi contoh bagi bawahan mereka dalam menjaga perilaku dan menegakkan etika profesi. “Sebagai kaum profesional ,saudara terutama kaum perwiranya itu harus menjaga norma, etika, dan perilaku. Tunjukkan sebagai sosok yang profesional,” ujarnya.

Masyarakat, lanjut Kepala Negara, tentu akan menggunjingkan organisasi Polri apabila perwiranya melakukan perbuatan tidak patut dan tidak sesuai dengan kode etik kepolisian. Sedangkan para bawahan, kata Presiden, tentu akan bingung apabila tidak mendapat contoh yang semestinya dari jajaran perwira polisi.

Terima kasih

Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan penghargaan dan terima kasihnya kepada lembaga Polri yang menurut dia seringkali diabaikan dan dilupakan jasa-jasanya oleh masyarakat.

Padahal, Presiden menilai, Polisi amat berjasa membongkar kasus-kasus narkotika dan terorisme yang seringkali rumit dan memakan waktu demi kehidupan masyarakat yang lebih baik.

“Banyak lagi jasa polisi yang kita harus beri hormat dengan tulus. Sebagai organisasi tentu ada lemah dan kekurangan, dan itu harus diperbaiki. Tapi jangan kita murah hati untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada keluarga besar Polri atas pelaksanaan tugasnya selama ini,” tuturnya.

Kepada Polri, Presiden menginstruksikan agar terus melakukan konsolidasi, reformasi, serta peningkatan kinerja di seluruh jajaran di daerah Indonesia.

Ia juga meminta agar Polri terus meningkatkan tugasnya menjaga stabilitas sambil terus -menerus memperbaiki pelayanan publik.

Presiden menginginkan Polri tidak enggan mengaplikasikan layanan “jemput bola” dengan pola pelayanan bergerak yang menghampiri masyarakat yang membutuhkan. Kepala Negara juga berharap Polri dapat menghadapi segala kritik dari masyarakat tanpa emosional, tetapi secara jernih dan rasional.

Kritik itu, lanjut dia, justru harus dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan apabila Polri memang menemukan kelemahan dalam lembaganya.

Rapim Polri 2010, menurut Kapolri Jend Pol Bambang Hendarso Danuri, dilakukan untuk menyusun program strategis Polri yang akan diselaraskan dengan rencana pembangunan nasional jangka menengah 2010-2014.

Rapim Polri yang dihadiri oleh seluruh jajaran kapolda, perwira tinggi, dan perwira menengah, juga dilaksanakan untuk mengevaluasi pelaksanaan program 100 hari . Rapat tersebut, menurut Kapolri, juga dilakukan sebagai media introspeksi diri terhadap berbagai kritik dan fenomena yang terjadi di masyarakat.

Perusahaan Malaysia Diduga Lecehkan Hukum Indonesia

2010-02-08T19:54:00.000-08:00

Banjarmasin ( Berita ) : Perusahaan kelapa sawit negara tetangga Malaysia, Kumpulan Guthrie Berhad (sekarang bernama Sime Darby) diduga kuat melecehkan hukum Indonesia.

Pasalnya perusahaan tersebut culas untuk urusan bisnis dengan pengusaha Indonesia dan tidak melaksanakan perintah pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, ungkap kuasa hukum PT. Adhiyasa Saranamas, Robert Sirait SH dalam siaran persnya, Selasa [19/01].

Hal itu terjadi pada perusahaan Indonesia di bidang jasa konsultan keuangan dan penasehat investasi, PT. Adhiyasa Saranamas. Konsultan Fee yang semestinya sudah dibayar sejak tahun 2000, namun sampai hari ini masih diabaikan perusahaan kelapa sawit Malaysia , Kumpulan Guthrie Berhad (sekarang bernama Sime Darby).

Menurut kuasa hukum PT. Adhiyasa Saranamas, kliennya memberikan jasa konsultan keuangan dan penasehat investasi atas transaksi jual beli lahan perkebunan kelapa sawit antara Kumpulan Guthrie Berhad dengan PT. Holdiko Perkasa (Salim Group) pada tahun 2000, aset yang pada saat itu dikuasai Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Dijelaskan, nilai konsultan fee yang seharusnya diterima kliennya 7 persen dari jumlah transaksi sekitar US$368 juta untuk jual beli lahan kelapa sawit seluas kurang lebih 280.000 hektare di kawasan Sumatera, Kalimantan dan daerah lainnya di negeri ini atau setara dengan US$25,760 juta.

Meski pemberian fee tersebut telah disepakati bersama, tetapi ‘raja sawit dunia’ itu tetap tak peduli, begitu juga dengan somasi yang disampaikan pihak PT. Adhiyasa Saranamas, dianggap angin lalu.

“Tindakan perusahaan Malaysia itu bukan saja merugikan finansial klien saya, tapi juga terhinanya rasa kebangsaan. Jasa nggak dibayar, kan sama saja kerja rodi. Perbuatan itu tidak bisa dibiarkan dan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku di negeri ini,” papar Robert kepada wartawan.

Sadar telah diperdaya, lanjut Robert, tanggal 3 Mei 2001 PT. Adhiyasa Saranamas mengajukan gugatan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Kumpulan Guthrie Berhad berikut enam perusahaan kelapa sawit lokal sebagai pemilik asal yang dijadikan turut tergugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Sehingga untuk menjamin agar konsultan fee tersebut terbayarkan, kliennya meminta pengadilan agar meletakan sita jaminan atas lahan kelapa sawit seluas 48.424,577 hektare di kawasan Provinsi Riau, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah milik perusahaan Malaysia itu.

Lahan yang disita jaminkan itu di antaranya perkebunan kelapa sawit seluas 5.909 hektare di Kabupaten Tanah Bumbu (Kalsel), 14.779,920 hektare di Kabupaten Kota Waringin Timur (Kalteng), 16.601,657 hektare di Kabupaten Kota Waringin Timur (Kalteng) dan 11.134 hektare di Kabupaten Bengkalis (Riau).

Robert Sirait menjelaskan bahwa lahan yang disita jaminkan itu awalnya adalah milik empat perusahaan kelapa sawit lokal, yaitu PT. Ladangrumpun Suburabadi, PT. Kridatama Lancar, PT. Teguh Sampurna dan PT.Aneka Intipersada, yang merupakan anak perusahaan PT. Holdiko Perkasa (Salim Group), yang selanjutnya kepemilikan jatuh kepada ‘raja sawit dunia’ itu.

Jadi meski secara hukum lahan seluas 48.424,577 hektare itu bukan atas nama Kumpulan Guthrie Berhad, tapi karena perusahaan Malaysia sebagai pemilik saham 100 persen di empat perusahaan lokal tersebut, sangat wajar jika PT. Adhiyasa Saranamas meminta pengadilan menyitanya.

“Proses hukum membuktikan bahwa perusahaan Malaysia itu telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap klien saya, yakni ingkar membayar konsultan fee sebagaimana yang telah disepakati,” kata Robert.

Hasil persidangan di tingkat pertama PN Jaksel hingga putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No.410 PK/PDT/2007 tertanggal 22 Januari 2008 telah memenangkan PT. Adhiyasa Saranamas.

Dalam vonis disebutkan perusahaan Malaysia itu harus melunasi kewajiban membayar konsultan fee keuangan dan penasehat investasi sebesar US$25,760 juta ditambah bunga senilai 6 persen per tahun.

Mengingat putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), PN Jaksel kemudian menetapkan eksekusi lelang terhadap perkebunan kelapa sawit seluas 48.424,577 hektare tersebut.

Selanjutnya meminta bantuan Pengadilan Negeri Kotabaru Kalsel untuk bertindak selaku eksekutor terhadap lahan seluas 5.909 hektare di Kabupaten Tanah Bumbu, serta Pengadilan Negeri Sampit (Kalteng) untuk perkebunan seluas 14.779,920 hektare di Kabupaten Kota Waringin Timur (Kalteng), 16.601,657 hektare di Kabupaten Kota Waringin Timur (Kalteng).

“Tetapi peradilan di Kotabaru dan Sampit belum memihak kepada kebenaran, terlebih-lebih terhadap perusahaan lokal seperti PT. Adhiyasa Saranamas. Hal itu merupakan pelecehan hukum Indonesia yang dilakukan oleh perusahaan asing. Buktinya, sekalipun putusan sudah inkracht dan eksekusi lelang sudah ditetapkan, namun lahan yang seharusnya sudah dieksekusi, ditunda dengan alasan ada Perlawanan dari turut tergugat (PT. Ladangrumpun Suburabadi dan PT. Teguh Sampurna),” ungkap Robert.

Disamping itu PN Kotabaru telah mengeluarkan Penetapan Lelang terhadap lahan seluas 5.909 hektare itu, akan tetapi dibatalkan hanya karena adanya surat dari Ketua Pengadilan Tinggi Kalsel yang terkesan mencampuri (intervensi) pelaksanaan lelang yang akan dilakukan bawahannya.

“Secara hukum legalitas surat itu patut dipertanyakan sebab di samping kami selaku para pihak tidak diberitahu adanya pembatalan/ penundaan eksekusi lelang, surat tersebut bukan merupakan suatu produk hukum yang dapat mengalahkan putusan yang sudah inkracht. Surat itu dapat dikualifikasi sebagai ‘ surat sakti’ sebagaimana sering terjadi pada era orde baru,” ujarnya.

Robert juga menegaskan bahwa gugatan perlawanan tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar hukum untuk menunda pelaksanaan lelang karena PT. Ladangrumpun Suburabadi dan PT. Teguh Sampurna merupakan para pihak dalam perkara di Putusan PK MA No.410 PK/PDT/2007, bukan sebagai pihak ke tiga.

Ditegaskan, hingga hari ini pihak PT. Adhiyasa Saranamas tidak pernah berhenti mencari keadilan atas pelecehan hukum yang dilakukan perusahaan Malaysia . Termasuk menggugah rasa kebangsaan pemerintah Indonesia cq. Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Kalsel, bahwa putra bangsa negeri ini telah diculasi oleh Kumpulan Guthrie Berhad (sekarang bernama Sime Darby).

Robert Sirait berharap agar pengadilan segera melaksanakan lelang atas putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sekalipun muncul perlawanan yang mengada-ada dari pihak turut tergugat demi tegaknya supremasi dan kepastian hukum di republik ini. Apabila hal ini tidak segera dilaksanakan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan preseden buruk bagi penegakan hukum itu sendiri.

PERANAN PENYIDIK DALAM MEMBANTU PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOBA

2010-02-06T19:56:00.000-08:00

abstraks:

Akhir-akhir ini kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan
Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal Pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya.
Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika dan obat-obatan jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat-obatan untuk kesehatan, juga digunakan untuk percobaan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan mendapat ijin dari Menteri Kesehatan.
Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju

Dan masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkotika dan obat-obatan terlarang.
Akhir-akhir ini kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.
Diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah " Penyidik ", dalam hal ini penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkoba.
Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika didalamnya diatur sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, dengan dikeluarkanya Undang-Undang tersebut, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkoba dewasa ini.
Efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh intansi yang terkait langsung, yakni penyidik Polri serta para penegak hukum yang lainnya. Disisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang No. 5 tahun 1997 dan Undang-Undang No. 22 tahun 1997. Maka peran penyidik bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana Narkoba yang semakin marak dewasa ini.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas , maka penulis ingin mengupas beberapa Permasalahan yang dijadikan obyek di dalam penulisan skripsi ini adalah :
1. Sampai sejauh mana peranan penyidik dalam menjalankan tugas untuk menangani tindak pidana Narkoba?
2. Bagaimana langkah-langkah penyidik dalam mengungkap masalah terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana Narkoba?
3. Hambatan-hambatan apa yang ditemui para penyidik dalam penyelesaian terhadap pelaku tindak pidana narkoba ?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan atau penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui serta mempelajari secara lebih mendalam bagaimana peranan penyidik dalam membantu proses penyelesaian kasus tindak pidana Narkoba.
2. Penulis ingin mengetahui bagaimana penjatuhan sanksi terhadap para pelaku dan pengedar narkoba.
3. Penulis ingin mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan tugasnya tersebut.
4. Penulis ingin mengetahui sejauh mana peranan penyidik didalam membantu proses penyelesaian kasus tindak pidana narkoba yang terjadi didalam masyarakat.

D. Metode Penelitian
Sebagaimana lazimnya dalam penulisan skripsi ini diperlukan data-data dimana data-data tersebut diperoleh dengan menggunakan beberapa metode sebagai berikut:
1. Sumber Data
a. Studi Kepustakaan
Yaitu dilakukan dengan cara mempelajari, mengumpulkan pendapat para pakar hukum yang dapat dibaca dari literatur, yurisprudensi, majalah-majalah dan koran-koran yang kebetulan memuat tentang masalah yang diteliti.
b. Studi Lapangan
Yaitu dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung pada obyek penelitian.
2. Pengumpulan data, yaitu pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya adalah :
a. Teknik observasi,
Teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mengamati langsung pada obyek penelitian di lapangan.
b. Teknik wawancara,
Adalah teknik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat.
c. Teknik Dokumentasi
Adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen yang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian
3. Analisa Data
Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif kualilatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah.

E. Sistematika Penulisan
Untuk lebih memudahkan mengikuti uraian skripsi ini, maka disusun menurut urutan sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan. Disini penulis terlebih dahulu mengemukakan tentang latar belakang Permasalahan, selanjutnya diuraikan tentang perumusan masalah yaitu peranan penyidik dalam membantu proses penyelesaian tindak pidana narkoba, dimana hal itu sangat penting untuk menentukan batas-batas yang akan dibahas dan untuk memberikan pengertian dan keterangan yang dimaksud oleh judul penelitian ini. Dan selanjutnya bab ini ditutup dengan sistematika penulisan, dimana didalamnya memuat pembahasan seluruh isi penulisan
Bab II yaitu mengenai tinjauan umum tentang penyidikan dan pengertian tentang narkoba, yang membahas pengertian penyidik dan syarat-syarat penyidik, serta proses penyidikan perkara itu dilakukan dan upaya penyidik dalam memperoleh kebenaran secara materiil terhadap barang bukti yang didalamnya membahas pula mengenai macam-macam alat bukti serta upaya penyidik dalam memperoleh kebenaran barang bukti, baik melalui pemeriksaan tempat kejadian perkara, penggeledahan dan sebagainya oleh penyidik guna mencari barang bukti yang tertinggal dalam suatu peristiwa pidana. Selanjutnya pengertian tentang narkotika dan obat-obatan serta pembahasannya.
Bab III, yaitu mengenai peranan penyidik didalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkoba dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan tugasnya, serta dalam bab ini membahas pula tentang penjatuhan sanksi terhadap para pelaku tindak pidana narkoba.
Bab IV, atau bab penutup dari sistematika penulisan skripsi ini, yakni menyangkut kesimpulan dan saran.

Mereka (Anak) Memang Seharusnya Tak Dipenjara

2010-02-06T19:50:00.000-08:00

Dikirim/ditulis pada 7 August 2009 oleh legalitas

ARTIKEL HUKUM PIDANA

Oleh: Lucky Raspati, SH.MH

[Penulis adalah Staf Pengajar Bagian Hukum Pidana FH Universitas Andalas Padang]

Dengan muka ditutupi topeng, 10 orang anak, terdakwa pelaku tindak pidana perjudian menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang, sebelumnya mereka di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang selama hampir sebulan (kompas, Rabu, 15 Juli 2009). Kesepuluh anak ini kemungkinan besar akan menambah menambah daftar panjang anak yang dipenjarakan karena melakukan pelanggaran terhadap delik-delik yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Indonesia. Sekedar ilustrasi, di tahun 2003, menurut hasil sebuah penelitian, lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian dan perkelahian. Sembilan dari sepuluh anak ini akhirnya dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. (Steven Allen:2003).

Anak Nakal
Persoalan anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan suatu permasahan yang polemistis sifatnya. Dikatakan demikian karena anak sebagai pelaku tindak pidana sesungguhnya juga merupakan korban dari tindak pidana itu sendiri. Pemikiran ini berangkat dari asumsi dan pemahaman bahwa pada diri seorang anak terdapat kecenderungan jiwa yang labil. Kecenderungan ini dalam aplikasinya seringkali diwujudkan kedalam perilaku kritis, agresif atau bahkan menunjukkan sikap yang anti sosial, dimana hal tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, khususnya keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Dengan karakteristik unik tersebut maka di negara-negara yang telah mapan sistem hukumnya, persoalan pidana dan pemidanaan terhadap anak mendapatkan perhatian yang sangat serius dari negara. Di Amerika Serikat misalnya, terhadap pelanggaran norma hukum pidana, kesusilaan, dan ketertiban umum apabila dilakukan oleh orang yang berusia usianya di bawah 21 tahun disebut dengan kenakalan (deliquency). Baru apabila pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang berusia 21 tahun keatas perbuatannya dinamakan kejahatan (crime).Dari hal ini nampak jelas, bahwa dalam tahapan penegakan hukum di tingkat penyelidikan dan penyidikan, dan penuntutan sudah diusahakan untuk menghindari pemberian stigma tersangka atau terdakwa bagi anak nakal.

Disamping itu, kalaupun hukum pidana tidak dapat lagi dielakkan maka terhadap anak nakal haruslah dipenuhi segala kebutuhan hak-hak anak, seperti pendampingan pengacara, psikolog dan lain-lain yang sifatnya memberikan perlindungan kepada anak nakal dari “ganasnya” penerapan sanksi pidana.

Pengklasifikasian kejahatan dan kenakalan dalam konteks hukum pidana pada dasarnya merupakan titik pijak terhadap dua masalah penting dalam hukum pidana, yaitu; perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Pidana Sebagai Pengancam!
Dalam buku the limits of criminal sanction (1968) Herbert L. Packer mengemukakan bahwa sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana, karena sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. Tetapi meskipun demikian sanksi pidana bisa menjadi “pengancam yang utama” apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Frasa sembarangan dan secara paksa yang dikatakan oleh Packer dalam hukum pidana ditujukan kepada dua hal, yaitu tentang norma hukum apa yang dilanggar (hukum pidana materiel) dan bagaimana cara menegakkan hukum terhadap tindakan tersebut (hukum pidana formil).

Terkait dengan kriminalisasi anak, secara normatif mengacu kepada UU yang terkait dengan Anak. Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang mengatakan bahwa anak nakal adalah : pertama, anak yang melakukan tindak pidana, atau kedua, anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sementara proses penanganan anak nakal dan penegakan hukumnya diatur dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagai bagian hukum formil, tentang bagaimana cara menerapkan hukum materiel, penanganan dan penegakan hukum terhadap anak nakal terikat dengan ketentuan pasal 16 (ayat 3), UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan secara tegas bahwa dalam hal penangkapan, penahanan, atau tindak pidana, penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium).

Sayangnya, seringkali norma hukum formil yang seharusnya menjadi acuan tentang bagaimana dan dengan cara apa penanganan dan penegakan hukum terhadap anak harus dilakukan seringkali diabaikan sedemikian rupa oleh aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) sehingga terkesan sanksi pidana menjadi hal yang utama (primum remedium). Kasus penahanan dan pesidangan raju dan juga kesepuluh anak di tanggerang merupakan contoh konkrit bagaimana hukum pidana diwujudkan sebagai pengancam yang utama.

Dari kejadian-kejadian tersebut nampak secara jelas bahwa aparat penegak hukum kurang memperhatikan arti penting substansi UU Perlindungan Anak, yakni mencegah perlakuan buruk terhadap anak. Padahal penting untuk digarisbawahi bahwa penegakan hukum terhadap anak nakal terikat dengan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai ketentuan hukum khusus (lex specialis).

Kedepan, seharusnya aparat penegak hukum lebih bijak dalam memahami dan memaknai kasus-kasus anak nakal, tidak semua tindak pidana menurut ketentuan perundang-undangan (khususnya KUHP) bisa serta merta diterapkan kepada seorang anak, meskipun secara rumusan delik, unsur perbuatannya terpenuhi. Harus dipilah dan dipilih, dalam hal apakah ketentuan hukum pidana bisa diterapkan dalam kapasitasnya sebagai primum remedium atau ultimum remedium.

“Biaya Administrasi” Atau Pungutan Liar

2010-02-06T06:04:00.000-08:00

Dikirim/ditulis pada 9 July 2009 oleh legalitas

ARTIKEL HUKUM PIDANA

Oleh: Rony Saputra, S.H.

[Penulis adalah seorang Advokat dan Staff LBH Padang Divisi HAM]

Dua hal yang sebenarnya sangat berbeda, tetapi beberapa dekade ini menjadi kosa kata yang hampir sama, bagaimana tidak setiap berurusan dikantor-kantor pemerintah masyarakat selalu diminta biaya administrasi yang tidak jelas. Jika ditanya biaya untuk apa, jawabnya sederhana, buat beli kertas, biaya ketikan, biaya transportasi dan yang paling banyak adalah biaya stempel.

Seperti yang kita ketahui, bahwa biaya administrasi adalah biaya yang dikenakan terhadap masyarakat dengan jumlah dan jenis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah/pemerintah daerah/Penjabat yang berwenang dalam suatu aturan/keputusan. Jika tidak ada penetapan dari penjabat yang berwenang maka setiap biaya yang dikenakan jatuh pada ranah pungutan liar (PUNGLI) atau jika dilakukan oleh pegawai negara atas uang negara maka dapat diketegorikan Korupsi yang diatur dalam UU No. 31 tahun 1999 yang dirubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Fenomena diatas, hampir terjadi disetiap daerah di Indonesia, termasuk di Ranah yang berfalsafahkan ‘adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah’ ini. Apalagi akhir-akhir ini setelah pemerintah menaikkan harga BBM dan membagi-bagikan uang kompensasi berupa BLT kepada masyarakat miskin. Tidak jarang penjabat RT, RW, Lurah dan bahkan Walinagari melakukan pungutan liar berkedok ‘biaya administrasi sukarela’. Jelas apapun namanya ketika tidak ada aturan hukum maka apa yang dilakukan oleh para penjabat itu adalah Pungli alias Korupsi. Jika perbuatan itu dibiarkan saja, maka jangan berharap kalau ‘virus korupsi’ akat tetap menjamah di negeri ini.

Rendahnya pemahaman masyarakat akan korupsi ini juga menjadi lahan subur untuktumbuh dan berkembangnya virus korupsi itu sendiri, bahkan tidak jarang masyarakat sendiri dibenturkan oleh pihak-pihak tertentu agar korupsi menjadi sesuatu yang halal dan legal, bagaimana tidak dalam beberapa praktek didunia kepemerintahan sangat jarang aparat yang melakukan penilepan (Sulap) uang negara yang dijerat dengan pidana. Padahal jelas rumusan tindak pidana korupsi ditegaskan dalam UU No. 31 tahun 1999 yang dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 apabila berbuatan itu (1) merugikan keuangan negara, (2) adanya suap menyuap, (3) adanya penggelapan dalam jabatan, (4) adanya pemerasan, (5) adanya perbuatan curang, (6) adanya benturan kepentingan dalam pengadaan, dan/atau (7) Gratifikasi adalah tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsipun tidak pernah memandang jabatan, ras, agama, kepentingan, golongan atau suku, ketika setiap orang tersebut diduga melakukan setidaknya salah satu dari 7 (tujuh) jenis diatas, maka dapat diduga mereka telah melakukan Korupsi dan harus di tindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal diatas, maka fenomena yang terjadi selama ini terutama persoalan ‘biaya administrasi sukarela’ terkait dengan penyaluran dana BLT untuk orang miskin juga harus ditindak oleh aparat hukum, apalagi ketika SBY menelorkan program bantuan dadakan ini, Kejaksaan Agung berjanji akan mengawal proses dan melakukan tindakan terhadap penyelewengan bantuan. Sehingga tidak ada alasan bagi penyalur (baik Ketua RT, Ketua RW, Lurah, Camat, Walinagari) untuk memungut ataupun menerima pemberian guna memperlancar penyaluran BLT.

Selain biaya administrasi sukarela yang dilancarkan dalam penyaluran BLT, sebenarnya masih banyak pungutan liar lain yang berkedok biaya administrasi. Misal dalam pengurusan KTP, Nikah, Akte Kelahiran, dan surat keterangan lain di kantor pemerintah, padahal jelas bahwa biaya administrasi telah ditetapkan oleh pemerintah, tetapi ketika masyarakat mengurus, ternyata banyak muncul biaya tetek-bengek yang ketika diminta bukti pembayaran sipetugas mengelak dengan alasan “Sudah biasa”. Tidak sampai disitu, dalam urusan parkir memarkirpun pungutan liar juga terjadi, dikarcis yang telah disediakan tertera biaya parkir Rp.500,- tetapi ketika diberikan Rp. 500,- petugas parkir meminta Rp.500,- dengan alasan setiap orang membayar Rp. 1000,- Memang jumbah biaya pungli itu tidak banyak, jika tetap dibiarkan dan tidak ditindak maka benih-benih korupsi akan tetap ada.

Kejadian yang sangat memalukan kita adalah dipengadilan sendiripun praktek-praktek ‘biaya administrasi’ pun juga terjadi dengan terang-terangan. Misal dalam pengurusan perkara pidana yang jelas-jelas bebas dari segala pungutan, tetap juga dibiarkan. Bahkan ketika dilaporkan kepada atasan yang bersangkutan, jawaban klise yang muncul “sudahlah hitung-hitung membantu biaya pengetikan, tranportasi dan lain-lain”, singkat kata virus korupsi ternyata memang sudah menjadi penyakit kronik yang sudah tidak ada obatnya, bahkan walaupun telah dilakukan ESQ oleh Ginanjar, tetap saja tidak pernah terkikis, dan muncul lagi.

Lebih ironisnya, ketika Majelis hakim menjatuhkan vonis bagi “Para Koruptor” tidak jarang yang menyalahi aturan undang-undang ( UU No. 31 tahun 1999 yang dirubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi) jelas bahwa UU tersebut menerapkan sistem pidana minimum dan maksimum, namun majelis hakim malah menjatuhkan pidana dibawah sanksi minimum, semisal, seseorang terbukti bersalah melanggar pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 yang dirubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi maka seharusnya dihukum dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih, tetapi banyak putusan yang dijatuhkan malah 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.

Sehingga jelas bahwa sebenarnya sampai saat ini, baik pemerintah maupun aparat termasuk masyarakat masih belum punya keinginan (setidak-tidaknya baru punya, itupun niat) untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Jika memang kita (bangsa ini) mau lepas dari jeratan utang dan mandiri maka mulai dari sekarang kita harus menggalakkan “gerakan perangi korupsi”. Dan menghentikan sifat kasihan dan iba terhadap pelaku (Koruptor) dengan alasan dia adalah mamak, pemuka masyarakat, tokoh politik, dan alasan-alasan lain yang berujung kepada semakin menjamurnya virus korupsi. ***

PIDANA MATI MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA

2010-02-06T05:59:00.000-08:00

PIDANA MATI MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA

SYAHRUDDIN HUSEIN, S.H
Fakultas Hukum
Bagian Hukum Pidana
Universitas Sumatera Utara

Pendahuluan
Sebenarnya tujuan dari pidana itu adalah untuk mencegah timbulnya
kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan-kejahatan yang berat dan pidana mati dalam
sejarah hukum pidana adalah merupakan dua komponen permasalahan yang
berkaitan erat. Hal ini nampak dalam KUHP Indonesia yang mengancam kejahatankejahatan
berat dengan pidana mati.
Waktu berjalan terus dan di pelbagai negara terjadi perubahan dan
perkembangan baru. Oleh karena itu tidaklah mengherankan kalau ternyata sejarah
pemidanaan dipelbagai bagian dunia mengungkapkan fakta dan data yang tidak
sama mengenai permasalahan kedua komponen tersebut diatas. Dengan adanya
pengungkapan fakta dan data berdasarkan penelitian sosio-kriminologis, maka
harapan yang ditimbulkan pada masa lampau dengan adanya berbagai bentuk dan
sifat pidana mati yang kejam agar kejahatan-kejahatan yang berat dapat dibasmi,
dicegah atau dikurangkan, ternyata merupakan harapan hampa belaka.
Sejarah hukum pidana pada masa lampau mengungkapkan adanya sikap dan
pendapat seolah-olah pidana mati merupakan obat yang paling mujarab terhadap
kejahatan-kejahatan berat ataupun terhadap kejahatan-kejahatan lain. Dalam pada
itu bukan saja pada masa lampau, sekarang pun masih ada yang melihat pidana
mati sebagai obat yang paling mujarab untuk kejahatan.
Indonesia yang sedang mengadakan pembaharuan di bidang hukum
pidananya, juga tidak terlepas dari persoalan pidana mati ini. Pihak pendukung dan
penentang pidana mati yang jumlahnya masing-masing cukup besar, mencoba untuk
tetap mempertahankan pendapatnya. Hal ini tentu saja akan membawa pengaruh
bagi terbentuknya suatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang baru,
buatan bangsa sendiri, yang telah lama dicita-citakan.
Tujuan Pemidanaan
Masalah pemidanaan berhubungan erat dengan kehidupan seseorang
dimasyarakat, terutama bila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling
berharga bagi kehidupan bermasyarakat yaitu nyawa dan kemerdekaan atau
kebebasan.
Pada masa sekarang ini telah umum diterima pendapat bahwa yang
menjatuhkan pidana adalah negara atau pemerintah dengan perantaraan alat-alat
hukum pemerintah. Pemerintah dalam menjalankan hukum pidana selalu dihadapkan
dengan suatu paradoxaliteit yang oleh Hazewinkel-Suringa dilukiskan sebagai
berikut : “Pemerintah negara harus menjamin kemerdekaan individu, menjamin
supaya pribadi manusia tidak disinggung dan tetap dihormati. Tapi kadang-kadang
sebaliknya, pemerintah negara menjatuhkan hukuman, dan justru menjatuhkan
hukuman itu, maka pribadi manusia tersebut oleh pemerintah negara diserang,
misalnya yang bersangkutan dipenjarakan. Jadi pada satu pihak pemerintah negara
membela dan melindungi pribadi manusia terhadap serangan siapapun juga,
sedangkan pada pihak lain, pemerintah negara menyerang pribadi manusia yang
hendak dilindungi dan dibela itu".
©2003 Digitized by USU digital library 2
Dalam hukum pidana dikenal beberapa teori mengenai tujuan pemidanaan,
antara lain, teori absolut (teori pembalasan), teori relatif (teori prevensi) dan teori
gabungan. Teori absolut (pembalasan) menyatakan bahwa kejahatan sendirilah yang
memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan yang membenarkan pidana
dijatuhkan. Teori pembalasan ini pada dasarnya dibedakan atas corak subjektif yang
pembalasannya ditujukan pada kesalahan si pembuat karena tercela dan corak
objektit yang pembalasannya ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah
dilakukan orang yang bersangkutan.
Teori relatif (prevensi) memberikan dasar dari pemidanaan pada
pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu tujuan dari pemidanaan adalah
menghindarkan (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Sifat prevensi
dari pemidanaan adalah prevensi umum dan prevensi khusus, Menurut teori prevensi
umum, tujuan pokok pemidanaan yang hendak dicapai adalah pencegahan yang
ditujukan pada khalayak ramai, kepada semua orang agar supaya tidak melakukan
pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Sedangkan menurut teori prevensi
khusus, yang menjadi tujuan pemidanaan adalah mencegah si penjahat mengulangi
lagi kejahatan atau menahan calon pelanggar melakukan perbuatan jahat yang telah
direncanakannya. Teori gabungan mendasarkan jalan pikiran bahwa pidana
hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban
masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah
satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun pada semua unsur
yang ada.
Tujuan pemidanaan menurut konsep Rancangan KUHP 1991/1992 dinyatakan
dalam pasal 51, adalah sebagai berikut :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum
demi pengayoman masyarakat
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga
menjadikannya orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan
keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
keseluruhan teori pemidanaan baik yang bersifat prevensi umum dan prevensi
khusus, pandangan perlindungan masyarakat, teori kemanfaatan, teori
keseimbangan yang bersumber pada pandangan adat bangsa Indonesia maupun
teori resosialisasi sudah tercakup didalamnya.
Menurut Muladi dalam perangkat tujuan pemidanaan tersebut harus tercakup dua
hal, yaitu pertama harus sedikit banyak menampung aspirasi masyarakat yang
menuntut pembalasan sebagai pengimbangan atas dasar tingkat kesalahan si pelaku
dan yang kedua harus tercakup tujuan pemidanaan berupa memelihara solidaritas
masyarakat, pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan
kesatuan masyarakat.
Pidana Mati Dalam Hukum Adat dan Hukum Islam
Pidana mati sudah dikenal oleh hampir semua suku di Indonesia. Berbagai
macam delik yang dilakukan diancam dengan pidana mati. Cara melaksanakan
pidana mati juga bermacam- macam; ditusuk dengan keris, ditenggelamkan,
dijemur dibawah matahari hingga mati, ditumbuk kepalanya dengan alu dan lainlain.
Di Aceh seorang istri yang berzinah dibunuh. Di Batak, jika pembunuh tidak
membayar yang salah dan keluarga dari yang terbunuh menyerahkan untuk pidana
mati, maka pidana mati segera dilaksanakan. Demikian pula bila seseorang
melanggar perintah perkawinan yang eksogami.
©2003 Digitized by USU digital library 3
Kalau di Minangkabau menurut pendapat konservatif dari Datuk
Ketemanggungan dikenal hukum membalas, siapa yang mencurahkan darah juga
dicurahkan darahnya. Sedangkan di Cirebon penculik-penculik atau perampok wanita
apakah penduduk asli atau asing yang menculik atau menggadaikan pada orang
Cirebon dianggap kejahatan yang dapat dipidana mati. Di Bali pidana mati juga
diancamkan bagi pelaku kawin sumban Dikalangan suku dari Tenggara Kalimantan
orang yang bersumpah palsu dipidana mati dengan jalan ditenggelamkan. Di
Sulawesi Selatan pemberontakan terhadap pemerintah kalau yang bersalah tak mau
pergi ke tempat pembuangannya, maka ia boleh dibunuh oleh setiap orang.
Di Sulawesi Tengah seorang wanita kabisenya yaitu seorang wanita yang
berhubungan dengan seorang pria batua yaitu budak, maka tanpa melihat proses
dipidana mati. Di Kepulauan Aru orang yang membawa dengan senjata mukah, kalau
ia tak dapat membayar denda ia dipidana mati.
Di Pulau Bonerate, pencuri-pencuri dipidana mati dengan jalan tidak diberi
makan, pencuri itu diikat kaki tangannya kemudian ditidurkan di bawah matahari
hingga mati. Di Nias bila dalam tempo tiga hari belum memberikan uang sebagai
harga darah pada keluarga korban, maka pidana mati diterapkan.
Di pulau Timor, tiap-tiap kerugian dari kesehatan atau milik orang harus
dibayar atau dibalaskan. Balasan itu dapat berupa pidana mati. Sedangkan di
lampung terdapat beberapa delik yang diancamkan dengan pidana mati yaitu
pembunuhan, delik salah putih (zinah antara bapak atau ibu dengan anaknya atau
antara mertua dengan menantu dsb) dan berzinah dengan istri orang lain. Dengan
melihat uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suku-suku bangsa Indonesa telah
mengenal pidana mati jauh sebelum bangsa Belanda datang. Jadi bukan bangsa
Belanda dengan WvS-nya yang memperkenalkan pidana mati itu pada bangsa
Indonesia.
Ancaman pidana mati juga dikenal dalam hukum Islam yang dikenal dengan
nama Qishash. Pandangan Islam terhadap pidana mati tercantum dalam Surat AIBaQarah
ayat 178 dan 179, yang terjemahannya sebagai berikut.
Ayat 178: "Hai orang- orang yang beriman, diwajibkan atasmu Qishash
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan
orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, wanita dengan
wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudara
terbunuh, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik,
dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diyah kepada pihak yang
memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah satu
keringanan hukuman yang telah diisyarakatkan Tuhanmu, sementara
untukmu adalah menjadi rahmat pula. Siapa yang melanggar sesudah itu
akan memperoleh siksa yang pedih."
Ayat 179 : “ Dalam hukum Qishash itu ada (jaminan) kelangsungan hidup, hai
orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa".
Oishash dalam hukum Islam adalah hukuman bunuh yang harus dilaksanakan
terhadap diri seseorang yang telah melakukan pembunuhan. Tapi hukum ini tak
harus dilaksanakan, dengan kata lain hukum ini dapat gugur manakala ahli waris
yang terbunuh memberi maaf kepada pihak yang membunuh dengan membayar
suatu diyah. Diyah adalah hukuman denda yang disetujui oleh kedua belah pihak
atau yang ditentukan oleh hakim, apabila ahli waris yang terbunuh memaafkan si
pembunuh dari hukuman Qishash.
©2003 Digitized by USU digital library 4
Pidana Mati Dalam Perundang-undangan di Indonesia
Roeslan Saleh dalam bukunya Stelsel Pidana Indonesia mengatakan bahwa
KUHP Indonesia membatasi kemungkinan dijatuhkannya pidana mati atas beberapa
kejahatan yang berat-berat saja. Yang dimaksudkan dengan kejahatan-kejahatan
yang berat itu adalah :
1. Pasal104 (makar terhadap presiden dan wakil presiden)
2. Pasal 111 ayat 2 (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika
permusuhan itu dilakukan atau jadi perang)
3. Pasal 124 ayat 3 (membantu musuh waktu perang)
4. Pasal 140 aY3t 3 (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang
direncanakan dan berakibat maut)
5. Pasal 340 (pembunuhan berencana)
6. Pasal 365 ayat 4 (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat
atau mati)
7. Pasal 368 ayat 2 (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat
atau mati)
8. Pasal444 (pembajakan di laut, pesisirdan sungai yang mengakibatkan kematian).
Beberapa peraturan di luar KUHP juga mengancamkan pidana mati bagi
pelanggarnya.
Peraturan-peraturan itu antara lain:
1. Pasal 2 Undang-Undang No.5 (PNPS) Tahun 1959 tentang wewenang Jaksa
Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman
terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang
pangan.
2. Pasal 2 Undang-Undang No. 21 (Prp) Tahun 1959 tentang memperberat ancaman
hukuman terhadap tindak pidana ekonomi.
3. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang senjata api,
amunisi atau sesuatu bahan peledak.
4. Pasal13 Undang-Undang No. 11 (PNPS) Tahun 1963 tentang pemberantasan
kegiatan subversi. Pasal 23 Undang-Undang no. 31 T ahun 1964 tentang
ketentuan pokok tenaga atom.
6. Pasal 36 ayat 4 sub b Undang-Undang no. 9 tahun 1976 tentang Narkotika
7. Undang-Undang No.4 Tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan
terhadap sarana/prasarana penerbangan.
Pidana Mati dalam Rancangan KUHP
Dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar di Semarang tahun 1990
Muladi menyatakan bahwa hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada
perbuatan manusia saja (daadstrafrecht), sebab dengan demikian hukum pidana
menjadi tidak manusiawi dan mengutamakan pembalasan. Pidana hanya
diorientasikan pada pemenuhan unsur tindak pidana didalam perundang- undangan.
Hukum pidana juga tidak benar apabila hanya memperhatikan si pelaku saja
(daderstrafrecht}, sebab dengan demikian penerapan hukum pidana akan berkesan
memanjakan penjahat dan kurang memperhatikan kepentingan yang luas, yaitu
kepentingan masyarakat,kepentingan negara ,dan kepentingan korban tindak
pidana.
Dengan demikian maka yang paling tepat secara integral hukum pidana harus
melindungi pelbagai kepentingan diatas, sehingga hukum pidana yg dianut harus
daad-daderstafrecht . Gambaran tentang penerapan teori integratif dalam
pemidanaan nampak dari pemahaman Tim Perancang KUHP Nasional dalam
©2003 Digitized by USU digital library 5
merumuskan pidana mati dalam konsep KUHP baru. Dari pengalaman empiris
sampai saat ini terbukti bahwa, Indonesia termasuk kelompok retensionis terhadap
pidana mati, de jure dan de facto. Masalahnya adalah bagaimana caranya menjaga
keseimbangan perasaan antara kaum retensionis dan kaum abolisionis di kalangan
masyarakat yang di Indonesia yang masing -masing jumlahnya sangat banyak.
Sehubungan dengan kenyataan diatas, konsep rancangan KUHP
mengeluarkan pidana mati dari stelsel pidana pokok dan mencantumkannya sebagai
pidana pokok yang bersifat khusus atau sebagai pidana eksepsional. Penempatan
pidana mati terlepas dari paket pidana pokok dipandang penting, karena merupakan
kompromi dari pandangan retensionis dan abolisionis.
Dalam konsep Rancangan KUHP 1991/1992 terdapat beberapa macam tindak
pidana yang diancam dengan pidana mati, antara lain:
1. Pasal 164 tentang menentang ideologi negara Pancasila : Barang siapa secara
melawan hukum dimuka umum melakukan perbuatan menentang ideologi
negera Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945 dengan maksud mengubah
bentuk negara atau susunan pemerintahan sehingga berakibat terjadinya
keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun dan paling
rendah lima tahun.
2. Pasal167 tentang makar untuk membunuh presiden dan wakil presiden
3. Pasal186 tentang pemberian bantuan kepada musuh.
4. Pasal 269 tentang terorisme :
Ayat 1 : Dipidana karena melakukan terorisme, dengan pidana penjara paling lama
lima belas tahun dan paling rendah tiga tahun, barangsiapa menggunakan
kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap target-target sipil dengan
maksud menimbulkan suatu suasana teror atau ketakutan yang besar dan
mengadakan intimidasi Pada masyarakat, dengan tujuan akhir melakukan
perubahan dalam sistem politik yang berlaku.
Ayat 2 : Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
lama dua puluh tahun dan paling rendah lima tahun, jika perbuatan terorisme
tersebut menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain.
Ayat 3 : Dipidana pidana mati atau pidana penjara paling lama duapuluh tahun dan
paling rendah lima tahun, jika perbuatan terorisme tersebut menimbulkan
bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang.
Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana ditiadakan. Menurut
penjelasan konsep Rancangan KUHP 1991/1992 hal ini memberi kebebasan kepada
hakim dalam rangka mempertimbangkan ada tidaknya unsur berencana yang
acapkali sulit dibuktikan.Dengan demikian hakim akan lebih mengutamakan untuk
mempertimbangkan motif, cara, sarana atau upaya membunuh dan akibat serta
dampaknya suatu pembunuhan bagi masyarakat.
Beberapa Pandangan Tentang Pidana Mati
Pidana mati sebagai salah satu jenis pidana yang paling kontroversial selalu
mendapat sorotan dari berbagai kalangan di seluruh dunia. Bermacam-macam
pendapat dan alasan dikemukakan untuk mendukung dan menentang pidana mati.
Di Indonesia yang berlaku KUHP buatan pemerintah Belanda sejak 1
Januari 1918, dalam pasal 10 masih mencantumkan pidana mati dalam pidana
pokoknya, padahal di Belanda sendiri pidana mati sudah dihapuskan Pada tahun
1870. Hal tersebut tak diikuti di Indonesia karena keadaan khusus di Indonesia
menuntut supaya penjahat yang terbesar dapat dilawan dengan pidana mati.
©2003 Digitized by USU digital library 6
De Bussy membela adanya pidana mati di Indonesia dengan mengatakan
bahwa di Indonesia terdapat suatu keadaan yang khusus. Bahaya terhadap
gangguan yang sangat terhadap ketertiban hukum di Indonesia adalah lebih besar.
Jonkers membela pidana mati dengan alasan bahwa walaupun ada
keberatan terhadap pidana mati yang seringkali dajukan adalah bahwa pidana mati
itu tak dapat ditarik kembali, apabila sudah dilaksanakan dan diakui bahwa ada
kekhilafan atau kekeliruan dalam putusan hakim, lalu tak dapat diadakan pemulihan
hak yang sesungguhnya. Terhadap orang mati ketidakadilan yang dialaminya tidak
dapat diperbaiki lagi.
Hazewinkel-Suringa mengemukakan bahwa pidana mati adalah suatu
alat pembersih radikal yang pada setiap masa revolusioner kita dapat
menggunakannya.
Bichon van Tselmonde menyatakan : saya masih selalu berkeyakinan,
bahwa ancaman dan pelaksanaan pidana mati harus ada dalam tiap-tiap negara dan
masyarakat yang teratur, baik ditinjau dari sudut keputusan hakum maupun dari
sudut tidak dapat ditiadakannya, kedua-duanya jure divino humano. Pedang pidana
seperti juga pedang harus ada pada negara. Hak dan kewajiban ini tak dapat
diserahkan begitu saja. Tapi haruslah dipertahankannya dan juga digunakannya.
Lombrosso dan Garofalo juga termasuk yang mendukung pidana mati.
Mereka berpendapat bahwa pidana mati adalah alat mutlak yang harus ada pada
masyarakat untuk melenyapkan individu yang tak mung kini dapat diperbaiki lagi.
Para sarjana hokum di Indonesia juga ada yang mendukung pidana mati.
Diantaranya adalah Bismar Siregar yang menghendaki tetap dipertahankannya
pidana mati dengan maksud untuk menjaga sewaktu-waktu kita membutuhkan
masih tersedia. Sebab beliau menilai kalau seseorang penjahat sudah terlalu keji
tanpa perikemanusiaan , pidana apa lagi yang mesti dijatuhkan kalau bukan pidana
mati. Sedangkan Oemar Seno Adji menyatakan bahwa selama negara kita masih
meneguhkan diri, masih bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam oleh
bahaya, selama tata tertib masyarakat dikacaukan dan dibahayakan oleh anasiranasir
yang tidak mengenal perikemanusiaan, ia masih memerlukan pidana mati.
Hartawi AM memandang ancaman dan pelaksanaan pidana mati sebagai
suatu social defence. Pidana mati adalah suatu pertahanan sosial untuk
menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman
kejahatan besar yang mungkin terjadi yang akan menimpa masyarakat, yang telah
atau akan mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggui ketertiban serta
keamanan rakyat umum, dalam pergaulan manusia bermasyarakat dan bergama.
Adanya bahaya-bahaya dan kejahatan-kejahatan besar yang menimpa dan
mengancam kehidupan masyarakat, memberikan hak pada masyarakat sebagai
kesatuan untuk menghindarkan dan pembelaan terhadap kejahatan dengan
memakai senjata, salah satunya adalah pidana mati.
Bila pidana mati mendapat dukungan dari berbagai kalangan yang ingin
tetap mempertahankannya, maka ia juga mendapat penentang yang semakin hari
semakin banyak jumlahnya. Yang dianggap sebagai pelopor dari gerakan anti pidana
mati ini adalah Beccaria dengan karangannya yang terkenal Dei Delitti E Delle Pene
(1764). Yang menyebabkan Beccaria menentang pidana mati ialah proses yang
dijalankan dengan cara yang amat buruk terhadap Jean Callas yang dituduh telah
membunuh anaknya sendiri. Hakim menjatuhkan pidana mati. tapi Voltaire
kemudian dapat membuktikan bahwa Jean Callas tidak bersalah sehingga namanya
direhabilitasi. Walaupun demikian ia telah mati tanpa salah, akibat pidana mati yang
diperkenankan pada waktu itu.
Beccaria menunjukkan adanya pertentangan antara pidana mati dan
pandangan negara sesuai dengan doktrin Contra Social. Karena hidup adalah sesuatu
yang tak dapat dihilangkan secara legal dan membunuh adalah tercela, karena
©2003 Digitized by USU digital library 7
pembunuhan yang manapun juga yang mengijinkan untuk pidana mati adalah
immoral dan makanya tidak sah.
Van Bemmelen menyatakan bahwa pidana mati menurunkan wibawa
pemerintah, pemerintah mengakui ketidakmampuan dan kelemahnnya.
Menurut Roling, pidana mati justru mempunyai daya destruktif, yaitu bila
negara tidak menghormati nyawa manusia dan menganggap tepat untuk dengan
tenang melenyapkan nyawa seseorang, maka ada kemungkinan besar dan akan
berkurang pulalah hormat orang pada nyawa manusia. Disamping itu adalagi suatu
bahaya, yaitu bahwa perbuatan membunuh oleh negara itu akan memancing suatu
penyusulan pula terhadapnya.
Ernest Bowen Rowlands berpendapat bahwa pidana mati tidak dapat
diperbaiki kalau seorang hakim telah keliru dan pidana mati telah dilaksanakan, tak
pernah kehidupan dikembalikan pada yang dipidana mati.
Von Hentig menyatakan bahwa pengaruh yang kriminogen pidana mati
itu terutama sekali disebabkan karena telah memberikan suatu contoh yang jelek
dengan pidana mati tersebut. Sebenarnya negara yang berkewajiban
mempertahankan nyawa manusia dalam keadaan apapun. la menambahkan bahwa
dengan menahan seseorang dalam penjara, kita mengadakan suatu eksperimen
yang sangat berharga. Hal ini tak mungkin ditemukan pada pidana mati.
Is Cassutto menyatakan bahwa pada pidana mati ditemui kesukarankesukaran
yang serius, pertama-tama terbentur pada kemungkinan terjadinya
kekhilafan yang tak mungkin dapat diperbaiki.
Damstee menyatakan bahwa "saya tak merasa perlu pidana mati, saya tak
percaya kegunaannya, malah saya percaya keburukannya. Dan kalau pemerintah
melalui pembunuhan. maka ia merendahkan kewibawaannya terhadap rakyat pada
siapa dianjurkan janganlah engkau membunuh. Dengan membunuh ia
membangunkan naluri yang jahat. Suatu masyarakat yang mengagung-agungkan
pidana mati dikecam bahwa disini masih ada orang-orang biadab dan anggotaanggota
masyarakat itu tak akan meninggalkan sifat-sifat biadabnya."
leo Polak beranggapan bahwa pidana mati setelah dilaksanakan tidak
membawa nestapa yang harus diderita oleh penjahat karena ia sudah tidak ada lagi.
Jadi pidana mati sama bukan pidana, bahkan bukan juga suatu pidana yang ringan.
leo Polak berpendapat pidana mati itu tidak adil, pelaksanaan pidana mati itu
dianggap sebagai suatu dosa kekeliruan besar dalam penetapan pembalasan yang
adil.
Diantara sarjana hukum Indonesia yang menentang adanya pidana mati
adalah Roeslan Menurut beliau bagi kita penjara seumur hidup dan lain-lainnya
pidana yang merupakan perampasan dan pembatasan atas kemerdekaan dan harta
kekayaan seseorang sajalah yang dipandang sebagai pidana. Selanjutnya beliau
menyatakan bahwa karena orang semakin tahu betapa buruknya pidana mati itu,
sehingga bertrurut-turut banyak negara beradab yang menghapuskannya.
Ing Dei Tjo lam menyatakan bahwa tujuan pidana adalah memperbaiki
individu yang melakukan tindak pidana disamping melindungi masyarakat. Jadi nyata
bahwa dengan adanya pidana mati bertentangan dengan salah satu tujuan pidana
yang disebutkan tadi.
J.E Sahetapy juga dianggap sebagai penentang pidana mati, walaupun
terbatas hanya mengenai pembunuhan berencana. Dalam desertasinya yang
berjudul Suatu Studi Khusus mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap
Pembunuhan Berencana, beliau memberikan hipotesa :
1. Acaman pidana mati dalam pasal 340 KUHP dewasa ini dalam praktek merupakan
suatu ketentuan abolisi de facto
©2003 Digitized by USU digital library 8
2.Acaman pidana mati dalam pasal 340 KUHP tidak akan mengenai sasarannya
selama ada berapa faktor seperti lembaga banding, lembaga kasasi, lembaga
grasi, kebebasan hakim dan "shame culture"
3. Dari segi kriminologi sangat diragukan manfaat pidana mati.
Penutup
Dunia internasional juga menunjukkan perhatian terhadap ancaman pidana
mati ini. Pada tahun 1987 di Syracuse, Italia telah dilakukan suatu Konferensi
Internasional tentang pidana mati. Dalam konferensi tersebut antara lain dibahas
tentang pelbagai pengaturan pidana mati diperlbagai negara di dunia. Gambaran
tentang hal ini adalah sebagai berikut :
a. Negara yang sama sekali menghapuskan pidana mati 32
b. Negara yang mengancamkan pidana mati hanya untuk kejahatankejahatan
tertentu dalam keadaan dibawah hukum militer atau
karena kondisi negara) 18
c. Negara yang termasuk kelompokabolisionis de facto 16
d. Negara yang termasuk kelompok retensionis termasuk Indonesia) 110
Masalah pidana mati didunia, termasuk di Indonesia, adalah
merupakan realitas, yang keberadaannya tidak terlepas dari nilai-nilai sosial
budaya masing-masing bangsa dan dari sejarah bangsa tersebut.
DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, Pidana Mati di Indonesia di Masa lain, Kini
dan di Masa Depan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
E. Utrecht Hukum Pidana I, Penerbitan Universitas, Bandung, 1968.
J.E. Sahetapy, Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap
Pembunuhan Berencana, CV Rajawali, Jakarta, 1982.
Djoko Prakoso dan Nurwachid, Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai
Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 1985.

muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materil lndonesia di Masa Datang, Pidato
Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Semarang, 1990.
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1977.

kekerasan dalam rumah tangga

2010-01-29T11:52:00.000-08:00

PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN MELALUI UNDANG-UNDANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA:

Analisa Perbandingan antara Indonesia dan India

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah menjadi agenda bersama dalam beberapa dekade terakhir. Fakta menunjukan bahwa KDRT memberikan efek negatif yang cukup besar bagi wanita sebagai korban.[1] World Health Organization (WHO) dalam World Report pertamanya mengenai “Kekerasan dan Kesehatan” di tahun 2002, menemukan bahwa antara 40 hingga 70 persen perempuan yang meninggal karena pembunuhan, umumnya dilakukan oleh mantan atau pasangannya sendiri.[2] Laporan Khusus dari PBB mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan telah mendefinisikan KDRT dalam bingkai jender sebagai ”kekerasan yang dilakukan di dalam lingkup rumah tangga dengan target utama terhadap perempuan dikarenakan peranannya dalam lingkup tersebut; atau kekerasan yang dimaksudkan untuk memberikan akibat langsung dan negatif pada perempuan dalam lingkup rumah tangga.” [3]

Signifikansi menggunakan jender sebagai basis analisa dalam permasalahan ini yaitu untuk mendorong terjadinya perubahan paradigma terhadap KDRT dengan obeservasi sebagai berikut, “Daripada menanyakan kenapa pihak pria memukul, terdapat tendensi untuk bertanya kenapa pihak perempuan berdiam diri” [4] Kunci utama untuk memahami KDRT dari perspektif jender adalah untuk memberikan apresiasi bahwa akar masalah dari kekerasan tersebut terletak pada kekuasaan hubungan yang tidak seimbang antara pria dan perempuan yang terjadi pada masyarakat yang didominasi oleh pria. Sebagaimana disampaikan oleh Sally E. Merry, “Kekerasan adalah… suatu tanda dari perjuangan untuk memelihara beberapa fantasi dari identitas dan kekuasaan. Kekerasan muncul, dalam analisa tersebut, sebagai sensitifitas jender dan jenis kelamin”. [5]

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan khususnya terhadap perempuan oleh pasangannya maupun anggota keluarga dekatnya, terkadang juga menjadi permasalahan yang tidak pernah diangkat ke permukaan. Meskipun kesadaran terhadap pengalaman kekerasan terhadap wanita berlangsung setiap saat, fenomena KDRT terhadap perempuan diidentikkan dengan sifat permasalahan ruang privat. Dari perspektif tersebut, kekerasan seperti terlihat sebagai suatu tanggung jawab pribadi dan perempuan diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab baik itu untuk memperbaiki situasi yang sebenarnya didikte oleh norma-norma sosial atau mengembangkan metode yang dapat diterima dari penderitaan yang tak terlihat.

Pemahaman dasar terhadap KDRT sebagai isu pribadi telah membatasi luasnya solusi hukum untuk secara aktif mengatasi masalah tersebut. Di sebagian besar masyarakat, KDRT belum diterima sebagai suatu bentuk kejahatan. Bagaimanapun juga, sebagai suatu hasil advokasi kaum feminis dalam lingkup HAM internasional, tanggung jawab sosial terhadap KDRT secara bertahap telah diakui sebagian besar negara di dunia.

Kekerasan dalam rumah tangga seringkali menggunakan paksaan yang kasar untuk menciptakan hubungan kekuasaan di dalam keluarga, di mana perempuan diajarkan dan dikondisikan untuk menerima status yang rendah terhadap dirinya sendiri. KDRT seakan-akan menunjukkan bahwa perempuan lebih baik hidup di bawah belas kasih pria. Hal ini juga membuat pria, dengan harga diri yang rendah, menghancurkan perasaan perempuan dan martabatnya karena mereka merasa tidak mampu untuk mengatasi seorang perempuan yang dapat berpikir dan bertindak sebagai manusia yang bebas dengan pemikiran dirinya sendiri. Sebagaimana pemerkosaan, pemukulan terhadap istri menjadi hal umum dan menjadi suatu keadaan yang serba sulit bagi perempuan di setiap bangsa, kasta, kelas, agama maupun wilayah.

Pada tingkat internasional, kekerasan terhadap perempuan telah dilihat sebagai suatu bingkai kejahatan terhadap hak dan kebebasan dasar perempuan serta perusakan dan pencabutan kebebasan mereka terhadap hak-hak yang melekat pada dirinya. Hal ini menjadi sebuah tantangan dalam pencapaian persamaan hak, pengembangan dan kedamaian yang diakui dalam Nairobi Forward-looking Strategis for the Advancement of Women[6], yang merekomendasikan satu perangkat tindakan untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan. Rekomendasi tersebut dibebankan kepada Pemerintah sebagai kewajiban hukum dan moral untuk menghilangkan KDRT melalui kombinasi berbagai langkah serius.

KDRT merupakan permasalahan yang telah mengakar sangat dalam dan terjadi di seluruh negara dunia. Dalam hal ini, masyarakat internasional telah menciptakan standar hukum yang efektif dan khusus memberikan perhatian terhadap KDRT. Tindakan untuk memukul perempuan, misalnya, telah dimasukan di dalam konvensi HAM internasional maupun regional yang mempunyai sifat hukum mengikat terhadap negara yang telah meratifikasinya. Dokumen HAM Internasional tersebut meliputi, Universal Declaration of Human Rights (“UDHR”), the International Covenant on Civil and Political Rights (“ICCPR”), dan the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (“ICESCR”) yang menjadi standar umum mengenai Hak Asasi Manusia, di mana para korban dari KDRT dapat menggugat negaranya masing-masing. [7]

Berbagai pertistiwa kekerasan dalam rumah tangga telah menunjukkan bahwa negara telah gagal untuk memberi perhatian terhadap keluhan para korban. Maka negara dapat dikenakan sanksi jika negara tersebut merupakan anggota dari instrumen internasional sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Hal yang sama dapat pula dilakukan di bawah Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (“CEDAW”) beserta dengan Protokolnya, dan juga melalui Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (“CAT”). Demikian juga, instrumen regional dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban.

The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“ECHR”), the American Convention on Human Rights (“ACHR”), bersama dengan the Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence Against Women (“Inter-American Convention on Violence Against Women”), dan the African Charter on Human and Peoples' Rights (“African Charter”) merupakan dokumen utama HAM regional yang dapat dijadikan landasan bagi korban KDRT.

Pengaruh negatif dari KDRT pun beraneka ragam dan bukan hanya bersifat hubungan keluarga, tetapi juga terhadap anggota dalam keluarga yang ada di dalamnya. Dalam hal luka serius fisik dan psikologis yang langsung diderita oleh korban perempuan, keberlangsungan dan sifat endemis dari KDRT akhirnya membatasi kesempatan perempuan untuk memperoleh persamaan hak bidang hukum, sosial, politik dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Terlepas dari viktimisasi perempuan, KDRT juga mengakibatkan retaknya hubungan keluarga dan anak-anak yang kemudian dapat menjadi sumber masalah sosial.

Kekerasan di antara mereka yang mempunyai hubungan dekat sebagaimana telah dideskripsikan di atas merupakan salah satu masalah utama di Indonesia, sebagaimana juga di seluruh dunia termasuk India. Satu pendekatan umum untuk mengatasi permasalahan ini haruslah dilihat dari peranan hukum. Dengan demikian, advokasi perempuan baik di Indonesia maupun di India haruslah dengan melakukan perbaikan legslasi dan kebijakan yang mengkriminalisasi tindak-tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini memeberikan fokus pada isu perlindungan terhadap perempuan melalui UU KDRT di negara berkembang, yaitu Indonesia dan India. Deskripsi dan analisa perbandingan dihadirkan untuk memberikan solusi hukum terhadap permasalahan tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat di suatu negara memberikan pengaruh yang sangat besar dalam pembuatan proses UU KDRT, di mana antara India dan Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda untuk mendefinisikan apa itu KDRT. Sebagai contoh, India menamakan UU-nya sebagai the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, sementara Indonesia menyebutkannya dengan the Elimination of Violence in Household Act, 2004.

Lebih lanjut, India mengenal “dowry” dan “sati” sebagai KDRT yang bersifat spesifik, sementara Indonesia tidak mengenai kedua hal tersebut. Namun demikian, Indonesia memberikan definisi yang sangat luas untuk mengatasi segala bentuk tindakan KDRT. Akhirnya, penelitian ini mencoba untuk memberikan beberapa masukan dalam rangka mengatasi salah satu kekerasan yang sangat signifikan ini. Analisa jender mendorong kita tidak hanya menanyakan mengapa pria melakukan kekerasan, tetapi juga menanyakan kenapa kekerasan terhadap perempuan terjadi dan diterima oleh banyak masyarakat. Merestrukturisasi pertanyaan tesebut merupakan hal penting dalam melakukan pembaharuan hukum, khususnya dari perspektif keadilan dan hak asasi manusia (HAM).

feedblitz.com

RUU Tipikor Tak Cantumkan Ancaman Hukuman Mati

2010-01-28T23:53:00.000-08:00

RUU Tipikor Tak Cantumkan Ancaman Hukuman Mati

21-01-2008

Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor) yang dalam waktu dekat akan diserahkan ke DPR RI itu, dipastikan tidak akan mencantumkan ancaman hukuman mati.

Sebab, jika ancaman hukuman mati dicantumkan, akan membuka peluang bagi para koruptor yang melarikan ke luar negeri untuk menolak diekstradisi.

Dekimikian dikemukakan Ketua Tim Perumus Racangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Andi Hamzah dalam keterangannya kepada sejumlah wartawan di Pusat Informasi dan Komunikasi Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, kemarin.

Menurut Andi, RUU Tipikor yang sudah memasuki tahap akhir ini, terdapat banyak perubahan dibandingkan dengan UU Tipikor sebelumnya.

"Rumusan delik dalam RUU Tipikor ini, diambil dari tiga sumber. Pertama, dari United Nation Convention, Againd Corruption (UNCAC) yang sudah diratifikasi. Seluruh rumusannya diambil dari situ tapi tentu saja disesuaikan dengan bahasa yang kita gunakan," kata Andi Hamzah.

Kedua, kata dia, rumusan RUU itu juga diambil dari UU yang sedang berlaku saat ini meskipun tidak seluruhnya. Menurut dia, masih ada beberapa poin yang dapat diambil dan dimasukkan ke dalam RUU Tipikor ini. "Ketiga, tumusan RUU Tipikor ini juga mengambil dari UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Dari sini juga diambil secara keseluruhan," katanya menambahkan.

Dengan demikian, ia mengatakan, jika UU Tipikor ini kemudian disetujui oleh DPR dan disahkan menjadi UU, dengan sendirinya undang-undang yang berlaku sekarang, yakni UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 11 Tahun 1980, dan UU Nomor 19 Tahun 1999, dicabut. "Kenapa dicabut, karena semuanya sudah" menjadi satu dalam UU Tipikor yang baru," katanya lebih lanjut.

Aset Koruptor Ia juga mengatakan, perbedaan yang paling mendasar antara RUU Tipikor dengan UU serupa sebelumnya, yaitu menyangkut mekanisme penyitaan aset-aset milik koruptor. Misalnya, ia mencontohkan, koruptor yang melarikan diri ke luar negeri dengan meninggalkan asetnya Indonesia, maka asetnya bisa disita oleh negara.

"Begitu juga dengan peningkatan harta kekayaan pribadi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka negara juga dapat menyitanya," katanya menambahkan.

Dalam RUU Tipikor ini, kata dia, juga akan melakukan tindakan terhadap pejabat yang menyalahgunakan anggaran non bujeter. Menurut dia, jika penggunaan anggaran nonbujeter itu tidak dilakukan sesuai posnya, maka orang yang menggunakan uang itu akan ditindak.

"Yang jelas, secara keseluruhan RUU Tipikor ini tinggal proses tahap akhir. Kalau ibarat kendaraan, mungkin RUU Tipikor ini tinggal jalan. Mesinnya sudah jalan, catnya sudah mengkilat, beritu juga akesorisnya sudah terpasang. Ya, pokoknya tingga sekali lagi kita mengadakan rapat, RUU Tipikor ini akan diserahkan kepada DPR, dan mudah-mudahan diterima," katanya lebih lanjut.

Sumber : Suara Karya, 18 Januari 2008

TENAGA AHLI DPRD

2010-01-28T23:44:00.000-08:00

KEBUTUHAN TENAGA AHLI DPRD

Dikirim/ditulis pada 11 October 2009 oleh ikhlasul

ARTIKEL HKM PERBURUHAN DAN PERUSAHAAN

Oleh:

Winasis Yulianto

Dosen

Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo,

tinggal

di Perumahan Villa Situbondo Indah Blok C-15 Situbondo

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk mendahului apa yang
diamanatkan oleh UU No. 27 Tahun 2009 kepada pemerintah untuk menetapkan
peraturan pelaksanaan (baca: peraturan pemerintah) paling lambat satu tahun sejak
diundangkan. Tulisan ini juga tidak dimaksudkan untuk menggurui kawan-kawan
yang duduk di kursi DPRD. Tulisan ini merupakan ajakan penulis untuk
bersama-sama melakukan kontemplasi, agar pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang
yang diamanatkan oleh undang-undang menjadi lebih optimal.

Penulis menyadari betul bahwa kawan-kawan yang duduk di
kursi DPRD memiliki pengetahuan dan kemampuan yang tidak diragukan lagi.
Apalagi setiap partai politik juga telah memberikan pembekalan kepada setiap
anggotanya yang duduk di kursi DPRD sebelum pelantikan dilaksanakan. Dengan dua
alat ukur tersebut, setiap anggota DPRD telah siap dalam melaksanakan fungsi,
tugas dan wewenangnya.

Peristilahan

Secara normatif, belum ada kesamaan penyebutan terhadap
tenaga ahli. Dalam UU No. 27 Tahun 2009 memberikan istilah yang tidak sama,
Pasal 301 ayat (10) dan Pasal 352 ayat (10) menyebutnya dengan tenaga ahli,
sedangkan Pasal 397 dan Pasal 399 menyebutnya dengan kelompok pakar atau tim
ahli (KPTA). Istilah tenaga ahli juga dipergunakan dalam PP No. 41 Tahun 2007
maupun Permendagri No. 57 Tahun 2007. Perbedaan penyebutan tersebut tentu
membawa konskuensi, istilah tenaga ahli dapat dimaknakan tunggal ataupun jamak,
sedangkan istilah KPTA dapat dipastikan jamak.

Dengan mengamati secara cermat, roh yang diinginkan oleh UU No. 27 Tahun 2009 KPTA akan membantu
tugas anggota DPRD sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD. Ini
berarti bahwa kinerja KPTA membantu fraksi maupun komisi. Dengan demikian
jumlah KPTA tergantung pada jumlah fraksi dan komisi di masing-masing daerah.

Keberadaan KPTA sangat ditentukan 2
hal: kebutuhan atas usul anggota DPRD dan kemampuan daerah. Penulis
berpandangan bahwa kedua syarat tersebut bersifat komulatif, artinya kedua
syarat tersebut harus terpenuhi. Bilamana anggota DPRD mengusulkan kepada
sekretaris dewan bahwa diperlukan KPTA, sedangkan kemampuan daerah tidak ada,
maka KPTA menjadi tidak ada. Sebaliknya, kemampuan daerah ada sedangkan anggota
DPRD beranggapan bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya tidak
memerlukan KPTA, maka KPTA menjadi tidak ada.

Yang cukup menggelisahkan,
regulasi tentang KPTA ada pada grey area.
Tidak ada satu pasalpun yang menjelaskan tentang persyaratan untuk menjadi KPTA
DPRD. Seluruh pengaturan pengangkatan dan pemberhentian ada di tangan
sekretaris dewan. Dengan demikian, sekretaris dewan memiliki otoritas penuh (full powers) untuk mengangkat dan
memberhentikan KPTA DPRD.

Hal ini berbeda dengan
staf ahli bupati maupun gubernur yang memiliki kriterium yang jelas untuk dapat
diangkat sebagai staf ahli. Kriterium yang dimaksud adalah bahwa calon staf
ahli yang diangkat harus berasal dari PNS dan akan didudukkan sebagai eselon
II. Dalam regulasi kepegawaian, seseorang yang akan menduduki eselon II juga
memiliki persyaratan-persyaratan tertentu, diantaranya harus golongan IV. Hak
dan kewajiban untuk eselon II juga jelas, dapat kendaraan dinas dan tunjangan
jabatan yang semuanya diatur dengan jelas dalam regulasi kepegawaian.

Karena tidak diatur dengan
regulasi yang jelas, maka hak dan kewajiban KPTA DPRD akan sangat tergantung
pada good will sekretaris dewan.
Sekretaris dewan dapat menentukan besar kecilnya honorarium dengan
menganggarkannya dalam APBD. Akhirnya, optimal atau tidaknya kinerja KPTA DPRD
tergantung pada honorarium yang diterimanya.

Keahlian yang dibutuhkan

KPTA DPRD diamanatkan
untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD. Idealnya, setiap
anggota DPRD memiliki satu orang KPTA, tetapi hal ini akan membawa konskuensi
besarnya anggaran yang harus dibebankan di APBD. Penulis berpandangan bahwa
KPTA cukup disesuaikan dengan jumlah fraksi dan komisi yang ada di DPRD. Dengan
demikian jumlah KPTA di masing-masing daerah dapat berbeda antara yang satu
dengan yang lainnya.

KPTA yang ditugaskan
membantu fraksi, haruslah memiliki pengetahuan yang cukup tentang visi, misi
dan program fraksi yang menjadi tanggung jawabnya. Tanpa pengetahuan tersebut,
KPTA akan mengalami kesulitan dalam memberikan masukan terhadap kebijakan yang
akan diambil oleh fraksi. Orang yang dapat mengemban posisi KPTA fraksi dapat
saja berasal dari akademisi, profesional ataupun pihak lain yang menurut fraksi
dapat memberikan pertimbangan kebijakan fraksi.

Berbeda dengan KPTA yang ditempatkan di fraksi, KPTA yang
ditempatkan di komisi harus orang yang benar-benar memiliki pengetahuan yang
cukup sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang komisi. Komisi A atau Komisi I
DPRD, bergerak dalam bidang hukum dan pemerintahan. Idealnya, komisi ini
memiliki 2 orang KPTA yang berlatar belakang pendidikan ilmu hukum dan ilmu
pemerintahan. Kedua KPTA ini akan dapat mengcover
pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Komisi A atau Komisi I DPRD.

Komisi B atau Komisi II DPRD bergerak dalam bidang
keuangan dan anggaran. Seperti halnya Komisi A, Komisi B idealnya juga memiliki
2 orang KPTA yang berlatar belakang pendidikan ilmu akuntansi dan ilmu
manajemen (keuangan). KPTA Komisi B akan mengcover tugas Komisi B dalam
menganalisis RAPBD, Nota Perhitungan APBD, PAPBD dan LKPJ Kepala Daerah, yang
selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Komisi B sebagai masukan dalam
pembahasan materi-materi tersebut.

Komisi C atau Komisi III lebih banyak bergerak di bidang
pembangunan fisik, jalan, jembatan, bangunan dan seterusnya. KPTA yang
diharapkan dapat mendorong fungsi, tugas dan wewenang Komisi C adalah mereka
yang berlatar pendidikan teknik sipil atau profesional yang berkecimpung
sebagai kontraktor proyek fisik. Lebih ideal lagi, keduanya disatukan sebagai
KPTA. KPTA yang berpendidikan teknik sipil sangat paham betul tentang
pembangunan fisik berdasarkan teksbook
yang ada. Sedangkan profesional yang berkecimpung sebagai kontraktor proyek
fisik paham betul tentang rimba
proyek fisik.

Komisi D atau Komisi IV bergerak di bidang pendidikan dan
kesehatan. Kedua bidang ini sangat jauh perbedaannya, karena itu KPTA harus
berasal dari kedua bidang tersebut. KPTA yang membantu bidang pendidikan harus
paham betul tentang dunia pendidikan. Sekretaris dewan maupun Komisi D dapat
saja mensyaratkan untuk menjadi KPTA bidang pendidikan harus pernah atau sedang
menduduki jabatan sebagai Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota atau Provinsi. Mereka
yang pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai Dewan Pendidikan sudah teruji
pemahamannya dalam dunia pendidikan.

Sedangkan untuk KPTA bidang kesehatan, haruslah memiliki
latar belakang pendidikan kesehatan masyarakat. Dengan berlatar belakang
pendidikan kesehatan masyarakat, diharapkan akan dapat memberikan masukan
kepada Komisi D tentang kebijakan daerah di bidang kesehatan.

Penutup

Eksistensi KPTA dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas
dan wewenang DPRD adalah sangat vital. Oleh karena itu, tidak ada lagi
argumentasi tidak ada anggaran untuk meniadakan KPTA. Kawan-kawan ekskutif
(baca: pemerintah daerah) sangat expert
di bidangnya, dan itu harus diimbangi oleh kawan-kawan DPRD. Bila tidak, lagunya Iwan Fals dengan kalimat “nyanyian lagu setuju” akan
sering terdengar lagi.

Kepada kawan-kawan fraksi
dan komisi DPRD, selamat memilih KPTA.

Menyoroti klausul “Bahasa Negara” dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009

2010-01-28T23:38:00.000-08:00

Dikirim/ditulis pada 15 September 2009 oleh Marina Eka Amalia

ARTIKEL HUKUM PERDATA/BISNIS

I. Pendahuluan
Diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 pada 9 Juli 2009 dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya karena, baik Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan pada dasarnya merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi suatu Bangsa dimana kesemua hal tersebut merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar dari sejarah perjuangan bangsa, namun disadari bahwa pengaturannya belumlah termuat dalam bentuk undang-undang.
Pengundangan sebuah peraturan tentunya bukanlah hal yang mudah, diperlukan berbagai proses sehingga peraturan tersebut akhirnya resmi diundangkan. Hal tersebut patut kita hargai sebagai hasil kinerja lembaga perwakilan rakyat yang memang memiliki tugas untuk melakukan hal tersebut. Namun, untuk kepentingan kita bersama pula lah, tidak salah jika kita terus mengkritisi dan menganalisis atas peraturan yang diundangkan tersebut, agar kita lebih mawas diri dan mengetahui mana-mana hal yang menjadi celah atau kekurangan dari Peraturan Perundang-undangan tersebut. Dengan pertimbangan itu lah, di sini saya mencoba menganalisis dan mengkritisi pasal-pasal tertentu dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009.

II. Analisis dan Kritisi
Bab I tentang Ketentuan Umum, khususnya Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:
“Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah Putih. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Analisis & Kritisi:
Penyebutan Bendera Negara dan Bahasa Negara dalam satu ayat sesungguhnya kurang tepat, karena keduanya tidak berkaitan satu sama lain secara langsung. Sebaiknya, “Bahasa Negara” juga dibuat menjadi satu ayat tersendiri, sama seperti pengertian-pengertian lainnya misalnya: Lambang Negara, Lagu Kebangsaan, Bahasa Daerah, dan lain-lain.
Bab III tentang Bahasa Negara, khususnya Pasal 31 menyatakan bahwa:
“(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia. (2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris”.
Analisis & Kritisi
(1) Jika hendak menafsirkan dari ayat tersebut di atas, maka penggunaan Bahasa Negara dalam pembuatan Nota Kesepahaman atau Perjanjian adalah menjadi wajib apabila pembuatan Nota Kesepahaman atau Perjanjian tersebut melibatkan:
a. Lembaga Negara;
b. Instansi Pemerintah RI;
c. Lembaga Swasta Indonesia; atau
d. Perseorangan Warga Negara Indonesia.
Secara a-contrario, dapat ditarik kesimpulan jika tidak melibatkan salah satu dari ke-empat unsur di atas, maka Bahasa Indonesia tidak wajib digunakan dalam pembuatan Nota Kesepahaman atau Perjanjian. Namun apakah ketidakwajiban tersebut dimungkinkan? Nampaknya tidak, mengingat unsur paling sederhana dalam pembuatan Nota Kesepahaman atau Perjanjian, yaitu orang perseorangan (WNI), juga termasuk dalam unsur yang disebutkan dalam pasal ini. Dengan kata lain, sejauh pembuatan Nota Kesepahaman atau Perjanjian tersebut melibatkan Subjek Hukum di Indonesia, maka pembuatan Nota Kesepahaman atau Perjanjian tersebut adalah mutlak menggunakan bahasa Indonesia.
(2) Atas Nota Kesepahaman atau Perjanjian yang melibatkan pihak asing, maka ketentuannya: Selain ditulis dalam Bahasa Indonesia, juga:
a. dalam Bahasa Nasional Pihak Asing tersebut; dan/atau
b. dalam Bahasa Inggris
Dengan demikian, dalam ayat ini bisa diberlakukan 2 (dua) ketentuan, jika kita merujuk kata-kata “dan/atau”, yaitu sbb:
- Pembuatan Nota Kesepahaman atau Perjanjian tersebut, menggunakan 2 bahasa, yaitu: Bahasa Indonesia dan Bahasa Nasional Negara asing yang bersangkutan.
- Pembuatan Nota Kesepahaman atau Perjanjian tersebut, menggunakan 3 bahasa; yaitu: Bahasa Indonesia, Bahasa Nasional Negara asing yang bersangkutan, serta Bahasa Inggris.
Untuk Perjanjian Internasional, maka Perjanjian ditulis dengan mengikuti ketentuan Pasal 31 (2) jo. Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Nasional Negara Asing yang bersangkutan, dan/atau Bahasa Inggris.
Yang menjadi pertanyaan adalah:

1. Apakah dengan adanya UU ini, lantas membuat unsur-unsur syarat sahnya Perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata) menjadi dikesampingkan? Bagaimana jika Para Pihak sepakat (unsur pertama dalam Pasal 1320 KUHPer) untuk menggunakan satu bahasa saja, misalnya Bahasa Inggris sebagai dasar membuat Perjanjian?

Mengenai hal tersebut, maka kita dapat melihat Bagian Ketiga tentang “Akibat Persetujuan-persetujuan” KUHPerdata, Pasal 1339 dimana dikatakan bahwa suatu kesepakatan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tapi juga terhadap segala sesuatu yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Sehingga, walaupun Para Pihak telah menyepakati untuk menggunakan satu bahasa saja (dalam kasus ini adalah Bahasa Inggris), maka itu tidak dapat dibenarkan karena berarti tidak sesuai dengan Pasal 1339 KUHPerdata jo. Pasal 31 (2) UU 24 Tahun 2009 yang mengharuskan salah satu naskah tersebut dibuat dalam Bahasa Indonesia.
Lain halnya jika, Para Pihak sepakat hanya menggunakan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian tersebut, maka berdasarkan Pasal 1339 KUHPerdata jo. Pasal 31 (2) UU 24 Tahun 2009, maka hal tersebut sah-sah saja, hal itu karena dalam Pasal 31 (2) UU 24 Tahun 2009 dikatakan “Nota Kesepahaman … ditulis juga dalam Bahasa Nasional pihak asing tersebut dan/atau Bahasa Inggris”, kata-kata “ditulis juga” dapat diartikan bahwa penggunaan Bahasa Asing/Bahasa Inggris tersebut sifatnya tidak wajib.

2. Bagaimana Kekuatan Hukum sebuah Perjanjian yang dibuat diantara Para Pihak yang salah satunya WNI, tetapi Perjanjian tersebut seluruh klausulanya menggunakan bahasa Inggris? Apakah status Perjanjian tersebut menjadi Batal Demi Hukum atau Dapat Dibatalkan?

Kembali ke peraturan dasar, bahwa sepanjang syarat sahnya perjanjian terpenuhi, maka Perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Para Pihak yang membuatnya (asas pacta sunt servanda). Namun, dalam konteks ini, dikarenakan Para Pihak menyepakati membuat Perjanjian dalam Bahasa Inggris, maka salah satu syarat sah Perjanjian menjadi tidak terpenuhi (yaitu klausula “sebab yang halal” sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1337 KUHPerdata jo. Pasal 31 UU 24 Tahun 2009), dengan demikian, Perjanjian sebagaimana tersebut diatas adalah Batal Demi Hukum.

3. Apakah ketentuan Pasal 31 ini bersifat mandatory? Apa akibat hukumnya jika Pasal ini dilanggar?

Menurut hemat saya, Pasal 31 UU ini bersifat Mandatory karena dengan jelas dinyatakan secara eksplisit kata-kata “wajib” dalam Pasal tersebut. Namun yang menjadi kekurangan dari UU ini adalah tidak mencantumkan sanksi apabila kewajiban tersebut dilanggar. Apakah yang demikian dpat dikatakan terjadi kekosongan hukum? Kita tidak dapat serta merta menyatakan demikian. Mari kita melihat ke dalam konteks yang lebih umum, yakni ke salah satu syarat sah Perjanjian yaitu “sebab yang halal” (Pasal 1320 Jo. 1337 KUHPerdata) yang menyatakan bahwa “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang,…”. Dengan kata lain, jika hal tersebut bertentangan dengan UU, maka Perjanjian yang bersangkutan menjadi Batal Demi Hukum (karena salah satu syarat sah Perjanjian tidak terpenuhi).

4. Dinyatakan dalam Pasal 40 bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesia, diatur dalam Peraturan Presiden. Kemudian jika merujuk ke Pasal 73, maka Peraturan Pelaksana atas UU ini akan diselesaikan paling lambat 2 tahun sejak UU ini diundangkan. Pertanyaannya, apakah hal ini menjadikan adanya kekosongan hukum selama tenggang waktu tersebut?

Peraturan Presiden sebagai Peraturan Pelaksana dari UU ini memang belum ada, namun hal tersebut tidak menyebabkan terjadinya kekosongan hukum karena kita masih dapat menjadikan Sumber Hukum lainnya sebagai dasar untuk mengimplementasikan UU 24 Tahun 2009 ini, seperti KUHPerdata dan lain-lain.

III. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat saya simpulkan bahwa sepanjang suat Perjanjian melibatkan Subjek Hukum Indonesia, maka Perjanjian tersebut haruslah (salah satu naskahnya) menggunakan Bahasa Indonesia, jika tidak, maka Perjanjian tersebut menjadi Batal Demi Hukum. Dasar Hukum yang dapat dirujuk atas kesimpulan ini adalah Pasal 1320, 1337, 1339 KUHPerdata jo. Pasal 31 UU 24 Tahun 2009 jo. Penjelasan Pasal 31 UU 24 Tahun 2009.

IV. Penutup

Demikian analisis dan kritisi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat masukan, saran, atau koreksi atas tulisan ini, saya dengan sangat senang hati akan menerimanya dan dapat dijadikan bahan diskusi kita bersama. Terima kasih.
Salam,
Marina Eka Amalia,SH
15 September 2009

3485 reads

Bahasa adalah identitas

Pada 1 October 2009 elkisab (not verified) mengirim komentar:

Bahasa adalah identitas bangsa, tapi pada kenyataannya pemakaian Bahasa Indonesia mulai terpinggirkan. Hadirnya UU Bahasa diharapkan mampu mengangkat kembali Bahsa Indonesia sebagai bahasa persatuan.
Kami ingin mendownload draft UU Bahasa dimaksud, tapi di situs ini tampaknya tidak ada. Apa admin memilikinya? tolong sent ke email kami.
Terimakasih. salam

choice of language

Pada 11 December 2009 onyis mengirim komentar:

pilihan bahasa dan bahasa pilihan
sudut pandang kita sebenarnya harus worldwide, pilihan bahasa sebenarnya salah satu pointer penerapan asas kebebasan berkontrak namun itu tidak sertamerta dijadikan senjata dalam upaya penyelundupan hukum apabila para pihak adalah WNI bahkan dalam UU No.30/99 (ADR) dalam proses arbitrase yang mana pada perjanjian arbitrase ada klausul "choice of language" bagi para pihak dengan bahasa yang berbeda. para pratisi hukum bukan hanya memiliki kompetensi juga etika hukum yang merupakan sikap profesionalismenya.
sehingga kita harus jeli melihat keberlakuan ketentuan ini dari sudut pandang hukum dan pandang worldwide yang tidak merugikan semua pihak dengan tidak memaksakan menjadi bahasa pilihan

Kebatalan Demi Hukum

Pada 6 January 2010 cristi (not verified) mengirim komentar:

wah memang dengan keluarnya UU ini sempat membuat praktisi heboh karena ternyata menimbulkan banyak masalah yang tidak terjawab, seperti kekuatan hukum perjanjian yang digunakan jika ada sengketa bagaimana, padahal interpertasi mengenai sesuatu istilah bisa saja berbeda antara masing-masing bahasa. tapi terimakasih karena telah membahas mengenai UU ini karena saya sendiri masih bingung dengan pelaksanaannya.
Menurut saya karena tidak adanya sanksi pada uu tersebut maka perjanjian yang tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia (sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 uu ini ) tidak membuat perjanjian tersebut batal demi hukum melainkan dapat dimintakan pembatalan kepada hakim. jadi tidak otomatis. Kecuali jika isi perjanjiannya merupakan klausula yang tidak halal seperti yang dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdata maka perjanjian tersebut batal demi hukum.
Jadi mengenai kekuatan perjanjian yang tidak dilaksanakan menurut Pasal 31 UU ini tergantung pada interpertasi hakim apakah menjadi batal atau tidak.
cmiiw..

Kebatalan Demi Hukum

Pada 6 January 2010 cristi (not verified) mengirim komentar:

Menurut saya karena tidak adanya sanksi pada uu tersebut maka perjanjian yang tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia (sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 uu ini ) tidak membuat perjanjian tersebut batal demi hukum melainkan dapat dimintakan pembatalan kepada hakim. jadi tidak otomatis. Kecuali jika isi perjanjiannya merupakan klausula yang tidak halal seperti yang dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdata maka perjanjian tersebut batal demi hukum.
Jadi mengenai kekuatan perjanjian yang tidak dilaksanakan menurut Pasal 31 UU ini tergantung pada interpertasi hakim apakah menjadi batal atau tidak.

HUKUM TATA NEGARA

2010-01-28T23:25:00.000-08:00

Makalah Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Dalam Rangka Mewujudkan Produk Hukum Daerah yang Komprehensif

DR. WAHIDUDDIN ADAMS, SH., MA.

Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

I. Pendahuluan

Reformasi telah membawa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah yang sentralistis digantikan dengan pemerintah yang desentralistis. Artinya sejumlah wewenang pemerintahan diserahkan oleh Pemerintah kepada daerah otonom, kecuali urusan pemerintahan yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan dan yusti yang tetap menjadi kewenangan Pemerintah. Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diserahkan menjadi kewenangannya dalam sistem Negara Kesatuan RI.

Anda butuh Makalah tersebut?. Silahkan download.

Download Makalah

POLITIK HUKUM KOLONIAL TERHADAP HUKUM ISLAM DI INDONESIA

2010-01-28T07:53:00.000-08:00

POLITIK HUKUM KOLONIAL TERHADAP HUKUM ISLAM DI INDONESIA
Oleh :
AHMAD SYAFRUDDIN, SHI, MH1 (Cakim pada Pengadilan Agama Bukittinggi)

A. Pendahuluan
Hukum Islam merupakan suatu sistem hukum yang saling berkaitan antara sub sistem-sub sistem hukum yang terlingkup di dalamnya. Sub sistem dimaksud di antaranya mencakup hukum pidana (jinayah), perdata (muamalah), maupun politik (siyasah). Sebagai sumber dari segala sumber hukum ditetapkan al Qur‟an dan al Sunnah. Adapun metode untuk memahami dan mengeluarkan hukum dari kedua sumber itu dipergunakan Ijtihad.2 Oleh
1Penulis juga salah seorang tenaga edukatif di STIH (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum) Padang dan Fakultas Hukum UMSB (Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat) Bukittinggi. 2al Qur‟an merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad dalam rentang waktu lebih kurang 22 tahun (semenjak Nabi diangkat menjadi Rasul sampai wafatnya) dengan perantara malaikat Jibril dalam bahasa arab yang bernilai ibadah jika dibaca dan disampaikan secara kontinu dari generasi ke generasi. Adapun al Sunnah adalah perkataan, perbuatan, maupun persetujuan (berupa diam) Nabi sekaitan dengan hukum sebagai penjelas atau bayan terhadap al Qur‟an yang global. Ijtihad merupakan rangkaian kerja yang diupayakan manusia dalam memahami al Qur‟an maupun al Sunnah. Rangkaian kerja ini melahirkan beberapa konsep hukum seperti Ijma’ (konsensus para ahli ijtihad tentang suatu masalah yang berkaitan dengan ruang lingkup agama setelah Rasul wafat), Qiyas (menjelaskan hukum suatu masalah yang belum ditentukan hukumnya dengan merujuk kepada persamaan atau perbedaan „illat/substansi hukum yang telah jelas), Istihsan (penerapan hukum berdasarkan kepentingan umum yang disokong oleh nash dengan cara induksi terhadap beberapa hukum syara‟), Mashlahah (menetapkan hukum sesuatu dengan memprioritaskan manfaat dan mengabaikan mudarat demi memelihara tujuan syara‟), Istishhab (menetapkan hukum terhadap sesuatu sesuai dengan hukum awalnya selama tidak ada argumen hukum lain yang merubahnya), „Urf (kebiasaan–lebih khusus dari adat–mayoritas umat baik dalam berbuat maupun berbicara), Syar’u man qablana (ajaran nabi sebelum Muhammad yang diakomodir oleh nash), Mazhab Shahabi (pendapat sahabat terhadap suatu persoalan yang tidak ada penjelasannya baik dari al Qur‟an maupun al Sunnah), dan Dzari’ah (sarana menuju kepada sesuatu yang apabila dilarang disebut sadd al dzari’ah dan apabila diperintahkan disebut dengan fath al dzari’ah). Lebih lanjut berkaitan dengan sumber dan dalil dalam hukum Islam dapat dilihat Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, Jil. 1, Cet. 2, 1997, h. 15-172, Bandingkan dengan Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, Jil. 2, Cet. 2, 2001, h. 219–406.
2
karena itu, tanpa adanya metode dalam memahami kedua sumber hukum tersebut maka usaha untuk memahami al Qur‟an maupun al Sunnah dalam melahirkan konsep-konsep hukum adalah suatu pekerjaan sia-sia. Jika di coba untuk memformulasikan defenisi hukum Islam sebagaimana disinggung di atas maka dapat dikatakan bahwa hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al Qur‟an dan al Hadits dengan melibatkan segala daya upaya manusia untuk melahirkan interpretasi-interpretasi hukum yang sistemis-metodis dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terintegrasi antara relasi vertikal dengan Allah maupun horizontal antar manusia. Dari defenisi ini, tentunya kriteria yang paling berperan adalah dua relasi yang disebut terakhir. Artinya, bahwa hukum Islam tidak hanya mengatur aspek jasmani berupa interaksi antar manusia melainkan juga mengatur aspek rohani berupa interaksi manusia dengan khaliqnya.
Beranjak ke konteks Indonesia, hukum Islam memang telah lama mendapat tempat di masyarakat Indonesia.3 Hal ini tidak dapat dipungkiri karena–setidak-tidaknya–realitas mayoritas masyarakat Indonesia adalah penganut agama Islam. Realitas lain yang hingga saat ini masih eksis adalah keberadaan salah satu lembaga hukum di samping lembaga-lembaga hukum lain yang ada. Lembaga yang dimaksudkan adalah Pengadilan Agama.
3Seputar bukti-bukti bahwa hukum Islam telah lama diterapkan oleh masyarakat Indonesia lihat Mohd. Idris Ramulyo, Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. 1, 1995, h. 48–54.
3
Meskipun pengadilan ini memiliki wewenang di bidang keperdataan4 namun tetap saja memberi bukti bahwa wujud dari pelembagaan hukum Islam di negeri ini–sedikit–telah tercapai. Kenyataan ini tentunya tidak bisa dipisahkan dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia, apalagi pada saat penjajah masih berkuasa. Sebagaimana diketahui, bangsa penjajah selain bertujuan untuk mengeruk keuntungan ekonomi (gold) dari tanah jajahan (glory) juga mengemban misi agama (gospel) yang sama sekali berbeda dengan agama mayoritas bangsa Indonesia. Di antara upaya yang dilakukan untuk mewujudkan misi agama tersebut adalah dengan mempertentangkan hukum adat dengan hukum Islam. Inilah yang akan dipaparkan lebih lanjut dalam ruang tulis berikut.

B. Politik Hukum Kolonial terhadap Hukum Islam di Indonesia dilihat dari beberapa Teori yang Dimunculkan
Seperti telah disinggung di awal tulisan ini bahwa di antara upaya yang dilakukan oleh bangsa penjajah dalam menyebarkan misi agama mereka
4Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada Pasal 49 dinyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
a. perkawinan;
b. waris;
c. wasiat;
d. hibah;
e. wakaf;
f. zakat;
g. infaq;
h. shadaqah; dan
i. ekonomi syariah.
4
adalah dengan memasuki dan mencampuri hukum bangsa jajahan. Hukum Islam sebagai hukum yang hidup dan diterapkan oleh masyarakat ketika itu dipengaruhi bahkan sedikit demi sedikit disingkirkan. Kenyataan ini dapat diinterpretasikan dari aturan-aturan yang dikeluarkan oleh mereka.
Sedikitnya, ada dua aturan yang diapungkan secara jelas dalam rangka menghambat laju hukum Islam itu. Pertama adalah ketentuan Pasal 163 IS (Indische Staatsregeling) dan kedua adalah Pasal 131 ketentuan serupa. Di ketentuan pertama, yakni Pasal 163 IS mereka membagi penduduk Indonesia kepada tiga kelompok. Pembagian kepada tiga kelompok ini juga berimbas kepada bidang hukum yang berlaku bagi masing-masingnya.5 Kelompok dengan dasar Pasal 131 IS ini dapat dilihat sebagai berikut :
1. Golongan Eropah
2. Golongan Timur Asing
3. Golongan Bumi Putera
Golongan Eropah terdiri dari orang-orang Belanda, orang eropah lain di luar Belanda, orang Jepang, semua orang yang berasal dari wilayah lain dengan ketentuan wilayah itu tunduk kepada hukum keluarga yang secara substasial memiliki asas hukum yang sama dengan hukum Belanda. Kemudian juga ditambahkan dengan anak sah yang diakui dengan Undang-Undang serta anak-anak klasifikasi golongan eropah dimaksud yang lahir di tanah jajahan. Adapun golongan Timur Asing terdiri dari semua orang yang bukan golongan eropah maupun penduduk asli tanah jajahan. Mereka ini di
5Sekaitan dengan penjelasan ini lihat Riduan Syahrani, Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Bandung, Alumni, 1989, h. 2–7.
5
antaranya adalah orang Arab, India, dan China. Sedangkan golongan terakhir, yakni Bumi Putera terdiri dari orang Indonesia asli. Pengelompokan yang demikian ini–seperti disinggung terdahulu–berimbas kepada bidang hukum yang berlaku bagi tiap-tiap kelompok. Sebagaimana diatur dalam Pasal 131 IS bahwa bagi golongan Eropah hukum yang berlaku adalah hukum yang berlaku di negeri Belanda. Adapun golongan Timur Asing berlaku hukumnya sendiri. Selanjutnya bagi golongan terakhir–Bumi Putera–hukum yang berlaku adalah hukum adat. Jika kepentingan sosial menghendaki maka hukum eropah dapat berlaku lintas golongan. Keberlakuan ini selanjutnya disebut sebagai penundukan diri terhadap hukum eropah, baik secara sempurna maupun sebagian saja. Penundukan sempurna dipahami bahwa ketentuan hukum eropah berlaku utuh bagi setiap subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan hukum. Dengan kata lain, subjek hukum tersebut dianggap sama dengan golongan eropah sehingga hukumnya juga hukum eropah. Berbeda halnya dengan jenis penundukan hukum yang disebutkan terakhir. Pada penundukan ini, hukum eropah baru berlaku ketika perbuatan hukum yang dilakukan oleh golongan lain tersebut tidak dikenal dalam hukum mereka.
Pemberlakuan hukum adat bagi golongan Bumi Putera sudah tentu menimbulkan masalah. Masalah dimaksud mengingat bahwa adat yang terdapat di Indonesia sangat beraneka ragam sesuai dengan etnis, kondisi sosial budaya, maupun agamanya. Paling tidak, dengan adanya ketentuan tertulis seperti dijelaskan terdahulu menimbulkan bias negatif terhadap hukum
6
agama yang dianut oleh bangsa Indonesia yang mayoritas Islam. Bias negatif itu adalah membenamkan hukum Islam di bawah bayang-bayang hukum adat. Hal ini sudah tentu dapat dimengerti. Bagaimanapun juga, bangsa penjajah selalu berusaha agar ideologi mereka bisa diikuti oleh bangsa jajahannya.
Seiring dengan usaha untuk menanamkan ideologi ini, ada tiga teori yang diperkenalkan. Dua teori pertama diperkenalkan oleh bangsa Belanda dan satu teori terakhir dilontarkan oleh orang Indonesia. Teori terakhir ini merupakan teori bantahan sekaligus teori pematah. Ketiga teori itu secara berurut adalah; Receptio in Complexu, Receptie Theorie, dan Receptio a Contrario.6
1. Receptio in Complexu
Receptio in Complexu merupakan teori yang dikemukakan oleh Lodewijk Willem Christian Van Den Berg (1845–1927). Teori ini bermakna bahwa hukum yang diyakini dan dilaksanakan oleh seseorang seharmoni dengan agama yang diimaninya. Oleh sebab itu, jika seseorang beragama Islam maka secara langsung hukum Islamlah yang berlaku baginya, demikian seterusnya. Dengan kata lain, teori ini dapat dipadankan dengan sebutan “teori penerimaan secara kompleks atau sempurna”.
2. Receptie Theorie
Receptie Theorie atau teori resepsi merupakan teori yang diperkenalkan oleh Christian Snouck Hurgronje (1857–1936). Teori ini selanjutnya ditumbuhkembangkan oleh pakar hukum adat Cornelis Van Vollenhoven (1874–1933) dan Betrand Ter Haar (1892–1941). Teori
6Tentang teori-teori ini telusuri salah satunya di dalam Mohd. Idris Ramulyo, Op. Cit, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. 1, 1995, h. 54–60.
7
resepsi berawal dari kesimpulan yang menyatakan bahwa hukum Islam baru diakui dan dilaksanakan sebagai hukum ketika hukum adat telah menerimanya. Terpahami di sini bahwa hukum Islam berada di bawah hukum adat. Oleh karena itu, jika didapati hukum Islam dipraktekkan di dalam kehidupan masyarakat pada hakikatnya ia bukanlah hukum Islam melainkan hukum adat. Teori ini dapat pula dipadankan dengan sebutan “teori penerimaan”.
3. Receptio a Contrario
Sebagaimana diutarakan di depan bahwa teori ini merupakan teori pematah–populer disebut teori Iblis–yang dikemukakan oleh Hazairin (1906–1975) dan Sajuti Thalib (1929–1990). Dikatakan sebagai teori pematah karena teori ini menyatakan pendapat yang sama sekali berlawanan arah dengan receptie theorie Christian Snouck Hurgronje di atas. Pada teori ini justru hukum adatlah yang berada di bawah hukum Islam dan harus sejiwa dengan hukum Islam. Dengan sebutan lain, hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam. Dari ketiga teori ini terlihat bahwa usaha untuk meredam gerak maju hukum Islam didasarkan kepada teori kedua, yakni receptie theorie. Hukum Islam dianggap sebagai hukum jika telah dilegalisasi oleh hukum adat. Oleh karenanya, jika hukum yang diterapkan adalah hukum Islam namun menurut ketentuan hukum tertulis–Pasal 131 IS–ia bukanlah hukum Islam melainkan hukum adat.
8
Makna tersembunyi di balik pemberlakuan teori ini adalah dihadapkannya bangsa penjajah ketika itu dengan tiga konsep hukum yang masing-masingnya memiliki karakter tersendiri.. Ketiga konsep dimaksud adalah hukum Islam, hukum Barat, dan hukum adat. Berhadapan dengan ketiga konsep ini sudah dapat dipastikan bahwa bangsa penjajah akan menetapkan hukum yang lebih menguntungkan bagi mereka. Dan hukum yang lebih menguntungkan itu dijatuhkan kepada hukum adat. Jika hukum yang diberlakukan semata-mata adalah hukum bangsa penjajah sudah tentu tingkat kebencian dan permusuhan terhadap mereka semakin besar. Oleh karena itu, untuk menghindari sisi negatif ini mereka mengapungkan hukum adat yang memang menunjang terhadap misi mereka. Dengan demikian, benar kiranya kalau hukum adat dimaksudkan oleh bangsa penjajah untuk melumpuhkan gerak langkah pelembagaan hukum Islam yang bermuara kepada tercapainya misi penjajahan mereka.7
C. Kesimpulan dan Rekomendasi
1. Kesimpulan
Penjelasan di atas memberikan pemahaman bahwa politik hukum yang dijalankan oleh bangsa penjajah selalu mengacu dan melindungi kepentingan mereka di negeri jajahan. Kepentingan itu tidak hanya berada
7Tentang pernyataan ini juga telah dikemukakan oleh Yaswirman dalam disertasinya. Ia mengatakan bahwa pemberlakuan hukum adat tidak didasarkan kepada kenyataan hukum yang hidup di masyarakat yang telah dipraktekkan sejak masa sebelumnya. Akan tetapi, hukum adat hanya dimunculkan adalah untuk kepentingan kolonial serta memperkecil ruang lingkup hukum agama. Lebih lanjut, telusuri kembali Yaswirman, Hukum Kekeluargaan Adat dan Hukum Kekeluargaan Islam di Indonesia Studi Perbandingan Hukum dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau, (Disertasi Doktor dalam Ilmu Agama Islam pada Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah), Jakarta, 1997, h. 82.
9
pada lingkup ekonomi dengan keuntungan materilnya tetapi juga dalam bidang hukum, memunculkan hukum adat di atas hukum agama dengan tujuan menumbuhsuburkan politik devide et impera.
2. Rekomendasi
Pembangunan dan pembaharuan hukum nasional yang terus diupayakan harus difokuskan kepada kebenaran legal substance atau substansi hukum bukan kepada term atau label-label yang ada sehingga politik devide et impera dapat dikikis dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10
DAFTAR KEPUSTAKAAN Friedmann, W, Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum, judul asli Legal Theory, Penerj. Muhammad Arifin, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cet. 3, 1990 Halim, Abdul, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia dari Otoriter Konservatif menuju Konfigurasi Demokratis-Responsif, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cet. 1, 2000 Haroen, Nasrun, Ushul Fiqh, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, Jil. 1, Cet. 2, 1997 Manan, Abdul dan M. Fauzan, Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Ed. 1, Cet. 5, 2002 Nottingham, Elizabeth K., Agama dan Masyarakat Suatu Pengantar Sosiologi Agama, Penerj. Abdul Muis Naharong, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cet. 7, 1997 Ramulyo, Mohd. Idris, Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. 1, 1995 Sjadzali, Munawir, Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, UI-Press, Jakarta, Ed. 5, 1993 Syahrani, Riduan, Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Bandung, Alumni, 1989 Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, Jil. 2, Cet. 2, 2001 Yaswirman, Hukum Kekeluargaan Adat dan Hukum Kekeluargaan Islam di Indonesia Studi Perbandingan Hukum dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau, (Disertasi Doktor dalam Ilmu Agama Islam pada Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah), Jakarta, 1997

TINJAUAN TENTANG PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN DAN IMPLIKASI YURIDISNYA

2010-01-28T07:45:00.000-08:00

TINJAUAN TENTANG PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN DAN IMPLIKASI YURIDISNYA TERHADAP KEKUATAN ALAT BUKTI (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klas IA Surakarta). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum (Skripsi). 2006.

AGUS SETIAWAN, 0610113081,

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum dari pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan, dalam hal ini di Pengadilan Negeri Kelas IA Surakarta serta mengetahui bagaimana implikasi yuridis dari pencabutan keterangan terdakwa terhadap kekuatan alat bukti.

Penelitian hukum ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian hukum sosiologis. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Kelas IA Surakarta. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan meliputi: wawancara dan studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan sebagainya. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif dengan metode interaktif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pencabutan keterangan terdakwa dalam putusan perkara perkosaan Pengadilan Negeri Kelas IA Surakarta Nomor: 306/Pid.B/2003/PN.Ska ditolak atau tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim karena pencabutan keterangan yang dilakukan oleh terdakwa Joko Kustiono alias Gepeng dinilai tidak berdasar dan tidak logis. Alasan yang mendasar dan logis tersebut mengandung arti bahwa alasan yang menjadi dasar pencabutan tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat atau didukung oleh bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa alasan pencabutan tersebut benar dan dapat dibuktikan oleh hakim. Implikasi yuridis dari pencabutan keterangan terdakwa terhadap kekuatan alat bukti, adalah apabila pencabutan diterima oleh hakim, maka keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan dapat digunakan sebagai alat bukti dan keterangan terdakwa (tersangka) di tingkat penyidikan tidak digunakan sama sekali untuk menemukan bukti di persidangan karena isinya yang dinilai tidak benar. Sedangkan apabila pencabutan ditolak oleh hakim, maka keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, justru keterangan terdakwa (tersangka) di tingkat penyidikanlah (BAP) yang kemudian dapat digunakan dalam pembuktian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma (Satjipto Rahardjo, 1982: 14). Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.

Bila pada uraian di atas dikatakan bahwa konsekuensi dari dianutnya hukum sebagai ideologi oleh suatu negara adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, maka hukum juga wajib memberikan timbal balik terhadap negara yang menerimanya sebagai ideologi, dengan cara memperhatikan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan anggota-anggota masyarakat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka memberikan perhatian terhadap penciptaan keadilan dalam masyarakat serta memberikan pelayanan terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat, hukum tidak selalu bisa memberikan keputusannya dengan segera, hukum membutuhkan waktu untuk menimbang-nimbang yang bisa memakan waktu lama sekali, guna mencapai keputusan yang seadil-adilnya dan tidak merugikan masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah hukum pidana dan hukum acara pidana. Kedua hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat, karena pada hakekatnya hukum acara pidana termasuk dalam pengertian hukum pidana. Hanya saja hukum acara pidana atau yang juga dikenal dengan sebutan hukum pidana formal lebih tertuju pada ketentuan yang mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Sedangkan hukum pidana (materiil) lebih tertuju pada peraturan hukum yang menunjukan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut.

Walaupun hukum dibuat untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraaan, namun pada kenyataannya masih tetap terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atau lalai. Terhadap penyimpangan-penyimpangan hukum ini tentunya harus ditindaklanjuti dengan tindakan hukum yang tegas dan melalui prosedur hukum yang benar sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sehingga ideologi Indonesia sebagai negara hukum benar-benar terwujud.

Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah: “untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.

Melalui hukum acara pidana ini, maka bagi setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana, selanjutnya dapat diproses dalam suatu acara pemeriksaan di pengadilan, karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan (Darwan Prinst,1998: 132). Dan untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian.

Dalam pembuktian ini, hakim perlu memperhatikan kepentingan korban, terdakwa dan masyarakat. Kepentingan korban berarti bahwa seseorang yang mendapat derita karena suatu perbuatan jahat orang lain berhak mendapatkan keadilan dan kepedulian dari negara, kepentingan masyarakat berarti bahwa demi ketentraman masyarakat maka bagi setiap pelaku tindak pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa terdakwa harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga tiap individu yang terbukti bersalah harus dihukum.

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Sehingga apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman, dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan pidana.

Pembuktian juga merupakan titik sentral hukum acara pidana. Hal ini dapat dibuktikan sejak awal dimulainya tindakan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hakim bahkan sampai upaya hukum, masalah pembuktian merupakan pokok bahasan dan tinjauan semua pihak dan pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, terutama bagi hakim. Oleh karena itu hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian serta dapat meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau bewijskracht dari setiap alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penafsiran atau pengertian mengenai pembuktian baik pada Pasal 1 yang terdiri dari 32 butir pengertian, maupun pada penjelasan umum dan penjelasan Pasal demi Pasal. KUHAP hanya memuat macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana di Indonesia.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (M. Yahya Harahap, 2003: 273).

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, jenis alat bukti yang sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti adalah :

1. Keterangan saksi;

2. Keterangan ahli;

3. Surat;

4. Petunjuk;

5. Keterangan terdakwa.

Maksud penyebutan alat-alat bukti dengan urutan pertama pada keterangan saksi, selanjutnya keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa pada urutan terakhir, menunjukkan bahwa pembuktian (bewijsvoering) dalam hukum acara pidana diutamakan pada kesaksian. Namun perihal nilai alat-alat bukti yang disebut oleh pasal 184 KUHAP tetap mempunyai kekuatan bukti (bewijskracht) yang sama penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa.

Dengan kata lain, walaupun pembuktian dalam hukum acara pidana diutamakan pada kesaksian, namun hakim tetap harus hati-hati, dan cermat dalam menilai alat-alat bukti lainnya. Karena pada prinsipnya semua alat bukti penting dan berguna dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Penulis dalam penulisan hukum ini tidak akan membahas lebih jauh mengenai alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk karena keempat alat bukti tersebut secara umum sudah lebih dikenal oleh pihak dan pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dan tidak banyak menimbulkan permasalahan dalam penerapannya dalam persidangan. Lain halnya dengan alat bukti keterangan terdakwa yang kadang kala masih sering menimbulkan permasalahan, baik mengenai eksistensinya sebagai alat bukti yang sah, masalah kekuatan nilai pembuktian dan penerapannya di persidangan, maupun kedudukannya sebagai alat bukti terakhir di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Bila melihat urutan jenis alat bukti pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang terakhir setelah petunjuk. Akan tetapi karena suatu petunjuk dapat diperoleh dari keterangan terdakwa, maka dalam hal yang demikian petunjuk hanya bisa diperoleh setelah lebih dahulu memeriksa terdakwa, sehingga petunjuklah yang seharusnya menduduki posisi terakhir sebagai alat bukti. Terlepas dari permasalahan di atas, pada kenyataannya keterangan terdakwa masih belum memiliki peraturan yang jelas dalam penerapannya, yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi nilai kekuatannya sebagai alat bukti yang sah, sehingga akan berpengaruh juga terhadap putusan pengadilan.

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Mengingat bahwa keterangan terdakwa yang memuat informasi tentang kejadian peristiwa pidana bersumber dari terdakwa, maka hakim dalam melakukan penilaian terhadap isi keterangan terdakwa haruslah cermat dan sadar bahwa ada kemungkinan terjadinya kebohongan atau keterangan palsu yang dibuat oleh terdakwa mengenai hal ikhwal kejadian atau peristiwa pidana yang terjadi.

Dalam persidangan sering dijumpai bahwa terdakwa mencabut keterangan yang diberikannya di luar persidangan atau keterangan yang diberikannya kepada penyidik dalam pemeriksaan penyidikan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP). Dimana keterangan tersebut pada umumnya berisi pengakuan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo (1984: 137), terhadap keterangan di muka penyidik dan keterangan dalam persidangan harus dibedakan, keterangan yang diberikan di muka penyidik disebut keterangan tersangka, sedangkan keterangan yang diberikan dalam persidangan disebut keterangan terdakwa. Dengan adanya perbedaan ini, penulis menilai akan memperjelas dari kedudukan masing-masing keterangan dalam pembuktian.

Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa dalam persidangan terdakwa kerap mencabut kembali keterangan pengakuan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan di sidang pengadilan. Suatu hal yang ironi memang bila melihat bahwa setiap tersangka pasti memberikan keterangan pengakuan di depan penyidik sedemikian rupa jelasnya mengutarakan dan menggambarkan jalannya perbuatan tindak pidana yang disangkakan. Akan tetapi bagaimanapun gamblangnya pengakuan yang tercatat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP), akan selalu dicabut kembali dalam pemeriksaan pengadilan. Hampir seluruh terdakwa, mencabut kembali keterangan pengakuan yang tercatat dalam BAP, hanya satu dua yang tetap bersedia mengakui kebenarannya.

Adapun alasan yang kerap dijadikan dasar pencabutan adalah bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan penyidik, terdakwa dipaksa atau diancam dengan kekerasan baik fisik maupun psikis untuk mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedemikian rupa penyiksaan dan ancaman berupa pemukulan, penyulutan bagian badan atau bagian vital tubuh. Kepala dibenturkan di dinding, dan segala macam penganiayaan yang keji, membuat tersangka terpaksa mengakui segala pertanyaan yang didiktekan pejabat pemeriksa. Begitulah selalu alasan yang yang melandasi setiap pencabutan keterangan pengakuan yang dijumpai di sidang pengadilan.

Ditinjau dari segi yuridis, pencabutan ini sebenarnya dibolehkan dengan syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan disertai alasan yang mendasar dan logis (M. Yahya Harahap, 2003: 326). Sepintas terkesan bahwa syarat pencabutan tersebut mudah dipahami dan mudah untuk dilakukan sehingga diperkirakan penerapannya pun akan lancar tanpa permasalahan. Akan tetapi, pada kenyataannya tidaklah demikian karena ternyata dalam praktek di persidangan pencabutan begitu banyak menimbulkan permasalahan. Terutama mengenai penilaian hakim terhadap alasan pencabutan keterangan terdakwa, dimana dalam praktek di persidangan hakim tidaklah mudah menerima alasan pencabutan keterangan terdakwa.

Permasalahan lain terkait dengan pencabutan keterangan terdakwa adalah mengenai eksistensi keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang, dalam hal digunakan untuk membantu menemukan alat bukti dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP (Darwan Prinst, 1998: 145). Sebab sesuatu hal yang fungsi dan nilainya digunakan untuk membantu mempertegas alat bukti yang sah, maka kedudukannya pun telah berubah menjadi alat bukti, termasuk pengakuan terdakwa pada tingkat penyidikan (M. Yahya Harahap, 2003: 323).

Masalah pencabutan keterangan terdakwa ini juga akan membawa permasalahan lain, yaitu persoalan berkaitan dengan implikasi pencabutan tersebut terhadap kekuatan alat bukti, serta pengaruhnya terhadap alat bukti lain yang sah menurut undang-undang. Berdasarkan hal inilah, maka penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian sebagai bahan penulisan hukum yang mempunyai judul:

"TINJAUAN TENTANG PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN DAN IMPLIKASI YURIDISNYA TERHADAP KEKUATAN ALAT BUKTI” (Studi Di Pengadilan Negeri Kelas IA Surakarta).

B. Perumusan Masalah

Agar permasalahan yang hendak diteliti tidak mengalami perluasan konteks dan supaya penelitian yang dilaksanakan lebih mendalam maka diperlukan suatu pembatasan masalah. Dan untuk memudahkan dalam penyusunan dan pencarian data guna menghasilkan sebuah penelitian yang baik dan menghindari pengumpulan data yang tidak diperlukan dalam penulisan, maka perlu disusun perumusan masalah secara teratur dan sistematis yang merupakan pembatasan masalah yang akan dibahas.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdakwa diperkenankan untuk mencabut keterangannya dalam persidangan?

2. Bagaimana implikasi yuridis dari pencabutan keterangan terdakwa terhadap kekuatannya sebagai alat bukti?

C. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai secara jelas. Tujuan penelitian dapat bersifat untuk pengembangan ilmu dalam arti explanation, developmental, atau verifikasi ilmu, atau untuk membantu memecahkan masalah tertentu. Tujuan penelitian diperlukan untuk memberikan arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

a. Mendeskripsikan apakah terdakwa diperkenankan untuk mencabut keterangannya dalam persidangan.

b. Mendeskripsikan bagaimana implikasi yuridis dari pencabutan keterangan terdakwa terhadap kekuatannya sebagai alat bukti.

2. Tujuan Subjektif

a. Meningkatkan kualitas pengetahuan penulis tentang penggunaan alat-alat bukti dalam pembuktian kesalahan terdakwa di pengadilan.

b. Memperoleh data yang cukup dan relevan yang diperlukan dalam penulisan hukum sebagai syarat mencapai gelar sarjana di bidang ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum pembuktian pidana serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.

b. Untuk mendalami dan mempraktekan teori-teori yang telah diperoleh penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Manfaat Praktis

a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

b. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.

c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah (Sutrisno Hadi, 1984). Pentingnya dilaksanakan penelitian hukum adalah untuk mengembangkan disiplin ilmu dan ilmu hukum sebagai salah satu tridarma perguruan tinggi. Penelitian hukum itu bertujuan untuk membina kemampuan dan keterampilan para mahasiswa dan para sarjana hukum dalam mengungkapkan kebenaran ilmiah, yang objektif, metodik, dan sistematik (Hilman Hadikusuma, 1995: 8).

Sebuah tulisan baru dapat dirasakan bersifat ilmiah apabila ia mengandung kebenaran secara objektif, karena didukung oleh informasi yang teruji kebenarannya (Slamet Suseno, 1986: 2). Untuk dapat membuktikan kebenaran ilmiah dari penelitian yang dilaksanakan, maka perlu dikumpulkan fakta dan data yang menyangkut masalahnya dengan menggunakan metode dan teknik penelitian. Tanpa adanya metode dan teknik penelitian, maka hasil penelitian itu diragukan kebenarannya.

Metode penelitian dapat dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.

2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.

3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur (Soerjono Soekanto, 1986: 5).

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris (sosiolegal research). Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 1986: 52).

Di dalam penelitian hukum ini, penulis melakukan penelitian dengan mencari perkara-perkara pidana yang berkenaan dengan adanya pencabutan alat bukti keterangan terdakwa dalam persidangan Pengadilan (dalam hal ini di Pengadilan Negeri Kelas IA Surakarta), kemudian melakukan analisis terhadap hasil penelitian tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur-literatur.

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang pencabutan alat bukti keterangan terdakwa dalam persidangan Pengadilan (dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Kelas IA Surakarta). Selain itu, bersifat kualitatif karena memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku (Burhan Ashshofa, 2001: 20-210). Sehingga dapat diperoleh data kualitatif yang merupakan sumber dari deskripsi yang luas, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan demikian alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab-akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan dengan tujuan agar ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti lebih sempit dan terfokus, sehingga penelitian yang dilakukan lebih terarah.

Penelitian hukum ini mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Surakarta yang beralamat di Jalan Brigadir Jenderal Slamet Riyadi Nomor 290 Surakarta.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari narasumber yang ada di lapangan dengan tujuan agar penelitian ini bisa mendapatkan hasil yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Dalam hal ini data diperoleh dari Pengadilan Negeri Kelas IA Surakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer, data ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan studi dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

4. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian hukum (skripsi) ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data atau keterangan yang diperoleh langsung dari semua pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

Dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Surakarta yang pernah menangani perkara pidana yang berkenaan dengan adanya pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penulisan hukum (skripsi) ini diperoleh dari:

1) Bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan (reglement).

2) Bahan hukum sekunder yang meliputi bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti bahan-bahan kepustakaan, dokumen, arsip, artikel, makalah, literatur, majalah serta surat kabar.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu (Burhan Ashshofa, 2001: 95), dalam hal ini wawancara dilakukan dengan tujuan memperoleh keterangan-keterangan yang jelas tentang hal-hal yang berkaitan dengan adanya pencabutan keterangan terdakwa di persidangan. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang berbeda, yaitu pencari informasi yang biasa disebut dengan pewancara atau interviewer, dalam hal ini adalah penulis. Dalam pihak lain adalah informan atau responden, dalam hal ini adalah hakim-hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Surakarta.

Teknik pelaksanaan wawancara adalah dengan wawancara tidak berencana (tidak berpatokan), yakni penulis dalam mengajukan pertanyaan tidak terikat pada aturan-aturan yang ketat. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan meliputi pengkajian terhadap bahan-bahan pustaka atau materi yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah teknik analisis data kualitatif yaitu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku nyata yang akan diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 1986: 250).

Dalam penelitan kualitatif sumber data bisa berupa orang, peristiwa, lokasi, benda, dokumen, atau arsip. Beragam sumber tersebut menuntut cara tertentu yang sesuai guna mendapatkan data. Pada penelitian kualitatif proses analisisnya dilakukan sejak awal bersamaan dengan proses pengumpulan data (H.B. Sutopo, 2002: 86). Secara umum terdapat dua model pokok dalam melakukan analisis di dalam penelitian kualitatif, yaitu: (1) model analisis jalinan atau mengalir (flow model of analysis), dan (2) model analisis interaktif (H.B. Sutopo, 2002: 94).

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan metode analisis interaktif. Metode analisis interaktif adalah tiga komponen analisis tersebut aktifitasnya dapat dilakukan dengan cara interaktif, baik antar komponennya maupun dengan proses pengumpulan data, dalam proses yang berbentuk siklus. Dalam bentuk ini peneliti tetap bergerak diantara tiga komponen analisis dengan proses pengumpulan selama kegiatan berlangsung. Sesudah pengumpulan data berakhir, peneliti bergerak diantara komponen analisisnya dengan menggunakan waktu yang masih tersisa bagi penelitiannya (H.B. Sutopo, 2002, 95).

Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif (H.B. Sutopo, 2002: 96).

Analisis dalam penelitian kualitatif terdiri atas tiga komponen pokok, yaitu:

a. Reduksi Data

Sebagai alur penting pertama, yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa, sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi (Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1992: 16).

Reduksi data merupakan komponen utama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data dari field note (H.B. Sutopo, 2002, 91).

b. Penyajian Data

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1992: 17).

Dengan melihat penyajian-penyajian akan dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut.

Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data yang merupakan rakitan kalimat yang disusun logis dan sistematis, sehingga bila dibaca akan mudah dipahami berbagai hal yang terjadi dan harus mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan dalam penelitian.

c. Penarikan kesimpulan

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari yang semula kesimpulan yang belum jelas kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh (Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1992: 18-19).

Dalam penulisan hukum ini, pada tahap pertama penulis melakukan pengumpulan data-data tentang perkara-perkara pidana yang ditangani Pengadilan Negeri Kelas IA Surakarta. Data-data yang diperoleh tersebut direduksi diambil perkara-perkara pidana yang ada kaitannya dengan pencabutan keterangan terdakwa. Kemudian ditarik kesimpulan awal yang merupakan jawaban sementara dari perumusan masalah.

Data-data yang telah direduksi kemudian disajikan dengan kalimat-kalimat yang mudah dipahami, sehingga data-data tersebut akan lebih mudah dianalisis atau dikaji untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun dan membatasi permasalahan agar diperoleh jawaban yang lebih terperinci dan sistematis. Kemudian dari data-data tersebut ditarik kesimpulan, dari yang semula hanya jawaban sementara kemudian ditingkatkan menjadi kesimpulan akhir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam perumusan masalah yang dirumuskan di dalam penulisan hukum. Penulis kembali melakukan pengumpulan data, untuk melengkapi kekurangan data dan memperkuat kesimpulan-kesimpulan akhir yang dirumuskan.

F. Sistematika Penulisan Hukum (Skripsi)

Dalam menyusun penulisan hukum ini, penulis berpedoman pada suatu sistematika yang baku. Sistematika memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar penulisan hukum agar memudahkan dalam mempelajari isinya. Penulisan hukum terbagi menjadi empat bab yang saling berhubungan. Setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab yang masing-masing merupakan pembahasan dari bab yang bersangkutan. Adapun sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang masalah yang merupakan hal-hal yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian, perumusan masalah merupakan inti permasalahan yang ingin diteliti, tujuan penelitian berisi tujuan dari penulis dalam mengadakan penelitian, manfaat penelitian merupakan hal-hal yang diambil dari hasil penelitian, metode penelitian berupa jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, selanjutnya adalah sistematika penulisan hukum yang merupakan kerangka atau susunan isi penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori kepustakaan yang melandasi penelitian serta mendukung di dalam memecahkan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini, yaitu: tinjauan umum tentang pembuktian dan tinjauan umum tentang alat bukti keterangan terdakwa.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan, dalam hal ini adalah persidangan di Pengadilan Negeri Kelas IA Surakarta, serta melihat implikasi yuridis dari pencabutan keterangan terdakwa terhadap kekuatan alat bukti.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

a. Pengertian Pembuktian

KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian, KUHAP hanya memuat jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Walaupun KUHAP tidak memberikan pengertian mengenai pembuktian, akan tetapi banyak ahli hukum yang berusaha menjelaskan tentang arti dari pembuktian.

Subekti (2001: 1) menerangkan bahwa “Membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa”.

Martiman Prodjohamidjojo (1984: 11) mengemukakan membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.

Yang dimaksud dengan pembuktian, adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya (Darwan Prinst, 1998: 133).

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (M. Yahya Harahap, 2003: 273).

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003: 10).

Ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, telah diatur pula beberapa pedoman dan penggarisan:

1). Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakannya kepada terdakwa.

2). Sebaliknya terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang.

3). Terutama bagi hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang diketemukan selama pemeriksaan persidangan (M. Yahya Harahap, 2003: 274).

b. Prinsip-Prinsip Pembuktian

Prinsip-prinsip pembuktian antara lain:

1) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan” atau disebut dengan istilah notoire feiten.

Secara garis besar fakta notoir dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

a) Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian.

Yang dimaksud sesuatu misalnya, harga emas lebih mahal dari perak. Dan yang dimaksud dengan peristiwa misalnya, pada tanggal 17 Agustus diadakan peringatan hari kemerdekaan Indonesia.

b) Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian. Misalnya, arak adalah termasuk minuman keras yang dalam takaran tertentu bisa menyebabkan seseorang mabuk (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003: 20).

2) Menjadi saksi adalah kewajiban

Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: “Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikian pula dengan ahli.”

3) Satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis)

Prinsip ini terdapat pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.

Menurut KUHAP, keterangan satu saksi bukan saksi tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal ini dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 184 KUHAP sebagai berikut: “Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah”.

Jadi, ini berarti satu saksi, satu keterangan ahli, satu surat, satu petunjuk, atau keterangan terdakwa disertai keyakinan hakim cukup sebagai alat bukti untuk memidana terdakwa dalam perkara cepat (M. Yahya Harahap, 2003: 267).

4) Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa

Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip “pembuktian terbalik” yang tidak dikenal oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi: “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain”.

5) Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri

Prinsip ini diatur pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”.

Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri (Adnan Paslyadja, 1997: 8-15).

Menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya (M. Yahya Harahap, 2003: 321).

c. Teori-Teori atau Sistem Pembuktian

Ada beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu antara lain:

1) Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (Conviction In Time)

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian “keyakinan” hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Dan keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada.

Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali.

Sistem pembuktian conviction in time banyak digunakan oleh negara-negara yang menggunakan sistem peradilan juri (jury rechtspraak) misalnya di Inggris dan Amerika Serikat (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003: 15).

2) Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (Conviction In Raisone)

Sistem pembuktian Convition In Raisone masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat.

Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis.

Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian convition in raisone harus dilandasi oleh “reasoning” atau alasan-alasan. Dan reasoning itu sendiri harus pula “reasonable” yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.

3) Sistem Atau Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (Positief Wettelijk)

Sistem ini ditempatkan berhadap-hadapan dengan sistem pembuktian conviction in time, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa.

Teori positif wetteljik sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan kepada terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan.

Pada pokoknya apabila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwatersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang.

Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran formal, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata.

4) Sistem Atau Teori Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif (Negatief Wettelijk Stelsel)

Sistem pembuktian negatief wettelijk terletak antara dua sistem yang berhadap-hadapan, yaitu antara sistem pembuktian positif wettelijk dan sistem pembuktian conviction intime. Artinya hakim hanya boleh menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan apabila ia yakin dan keyakinannya tersebut didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dalam sistem negatif wetteljik ada dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni: pertama, Wettelijk yaitu adanya alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang dan kedua, Negatif, yaitu adanya keyakinan (nurani) dari hakim, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa. Antara alat-alat bukti dengan keyakinan diharuskan adanya hubungan causal (sebab akibat).

Oleh karena itu, walaupun kesalahan terdakwa telah terbukti menurut cara dan dengan alat-alat bukti sah menurut undang-undang, akan tetapi bila hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, maka ia dapat saja membebaskan terdakwa. Sebaliknya meskipun hakim yakin akan kesalahan terdakwa, tetapi keyakinannya tidak didasarkan atas alat-alat bukti sah menurut undang-undang, maka hakim harus menyatakan kesalahan terdakwa tidak terbukti. Sistem inilah yang dipakai dalam sistem pembuktian peradilan pidana di Indonesia (Adnan Paslyadja, 1997: 16-22).

d. Alat-Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Hukum Acara Pidana

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003: 11).

Alat-alat bukti yang sah, adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa (Darwan Prinst,1998:135).

Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah sebagai berikut:

1). Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

2). Keterangan ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

3). Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

(a) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

(b) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

(c) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;

(d) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4). Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHAP ayat (1), Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

5). Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

2. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti Keterangan Terdakwa

a. Dasar Hukum Alat Bukti Keterangan Terdakwa.

1). Keterangan terdakwa:

Pasal 184 huruf e dan Pasal 189 KUHAP.

2). Pemeriksaan terdakwa

Pasal 175 sampai Pasal 178 KUHAP.

b. Pengertian Terdakwa dan Tersangka.

Menurut Pasal 1 butir 15 KUHAP terdakwa adalah seorang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Terdakwa adalah orang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan alat bukti minimal didakwa melakukan tindak pidana kemudian dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Adnan Paslyadja, 1997: 69).

Terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan (J.C.T. Simorangkir 1980: 167).

Dari rumusan di atas dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur dari terdakwa adalah:

1) Diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

2) Cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan atas dirinya di depan sidang pengadilan;

3) Atau orang yang sedang dituntut, ataupun

4) Sedang diadili di sidang pengadilan (Darwan Prinst, 1998: 14-15).

Tersangka akan berubah tingkatannya menjadi terdakwa setelah ada bukti lebih lanjut yang memberatkan dirinya dan perkaranya sudah mulai disidangkan di Pengadilan. Kedudukannya harus dipandang sebagai subjek dan tidak boleh diperlakukan sekehendak hati oleh aparat penegak hukum karena ia dilindungi oleh serangkaian hak yang diatur dalam KUHAP.

Tersangka sendiri menurut Pasal 1 butir 14 KUHAP adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

c. Pengertian Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa diatur secara tegas oleh Pasal 189 KUHAP, sebagai berikut:

1) Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP di atas, keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Sehingga secara garis besar keterangan terdakwa adalah:

1) apa yang terdakwa "nyatakan" atau "jelaskan" di sidang pengadilan,

2) dan apa yang dinyatakan atau dijelaskan itu ialah tentang perbuatan yang terdakwa lakukan atau mengenai yang ia ketahui atau yang berhubungan dengan apa yang terdakwa alami sendiri dalam peristiwa pidana yang sedang diperiksa (M. Yahya Harahap, 2003: 319).

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat sah keterangan terdakwa harus meliputi:

1) Apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan.

2) Pernyataan terdakwa meliputi:

(a) Yang terdakwa lakukan sendiri,

(b) Yang terdakwa ketahui sendiri,

Pasal 184 ayat (1) KUHAP mencantumkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang kelima atau terakhir setelah alat bukti petunjuk. Hal ini berbeda dengan HIR yang menempatkan keterangan terdakwa pada urutan ketiga di atas petunjuk, hanya saja dalam HIR "keterangan terdakwa" seperti dimuat pada Pasal 184 ayat (1) c KUHAP, menurut Pasal 295 butir 3 HIR disebut "pengakuan tertuduh".

Perbedaan kedua istilah ini bila ditinjau dari segi yuridis, terletak pada pengertian "keterangan terdakwa" yang sedikit lebih luas dari istilah "pengakuan tertuduh", karena pada istilah "keterangan terdakwa" sekaligus meliputi "pengakuan" dan "pengingkaran", sedangkan dalam istilah "pengakuan tertuduh", hanya terbatas pada pernyataan pengakuan itu sendiri tanpa mencakup pengertian pengingkaran (M. Yahya Harahap, 2003: 318).

Sehingga dapat dilihat dengan jelas bahwa “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan (Andi Hamzah, 2002: 273).

Sedangkan alasan ditempatkannya keterangan terdakwa pada urutan ketiga diatas petunjuk dalam HIR, karena suatu petunjuk dapat diperoleh dari keterangan terdakwa, maka dalam hal yang demikian petunjuk hanya bisa diperoleh setelah lebih dahulu memeriksa terdakwa (Adnan Paslyadja, 1997: 69).

d. Asas Penilaian Keterangan Terdakwa

Sudah barang tentu tidak semua keterangan terdakwa dinilai sebagai alat bukti yang sah. Untuk menentukan sejauh mana keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, diperlukan beberapa asas sebagai landasan berpijak, antara lain:

1) Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan

Keterangan yang diberikan di persidangan adalah pernyataan berupa penjelasan yang diutarakan sendiri oleh terdakwa dan pernyataan yang berupa penjelasan atau jawaban terdakwa atas pertanyaan dari ketua sidang, hakim anggota, dan penuntut umum atau penasihat hukum.

2) Tentang perbuatan yang terdakwa lakukan, ketahui, atau alami sendiri

Pernyataan terdakwa meliputi:

(a) Tentang perbuatan yang terdakwa lakukan sendiri.

Terdakwa sendirilah yang melakukan perbuatan itu, dan bukan orang lain selain terdakwa.

(b) Tentang apa yang diketahui sendiri oleh terdakwa.

Terdakwa sendirilah yang mengetahui kejadian itu. Mengetahui disini berarti ia tahu tentang cara melakukan perbuatan itu atau bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan. Bukan berarti mengetahui dalam arti keilmuan yang bersifat pendapat, tetapi semata-mata pengetahuan sehubungan dengan peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya.

Terdakwa sendirilah yang mengalami kejadian itu, yaitu pengalaman dalam hubungannya dengan perbuatan yang didakwakan. Namun apabila terdakwa menyangkal mengalami kejadian itu, maka penyangkalan demikian tetap merupakan keterangan terdakwa.

(d) Keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri.

Menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan dalam kedudukannya sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan terdakwa hanya mengikat kepada dirinya sendiri. Dengan kata lain keterangan terdakwa yang satu tidak boleh dijadikan alat bukti bagi terdakwa lainnya (M. Yahya Harahap, 2003: 320-321).

e. Keterangan Terdakwa Saja Tidak Cukup Membuktikan Kesalahannya

Asas ini ditegaskan dalam Pasal 189 ayat (4); "Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain".

Pada hakikatnya asas ini hanya merupakan penegasan kembali prinsip batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP telah menentukan asas pembuktian bahwa untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadap seorang terdakwa, kesalahannya harus dapat dibuktikan; “dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah” (M. Yahya Harahap, 2003: 322).

f. Keterangan Terdakwa di Luar Sidang (The Confession Outside the Court)

Salah satu asas penilaian yang menentukan sah atau tidaknya keterangan terdakwa sebagai alat bukti adalah bahwa keterangan itu harus diberikan di sidang pengadilan.

Dengan asas ini dapat disimpulkan, bahwa keterangan terdakwa yang dinyatakan di luar sidang pengadilan sama sekali tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti sah. Walaupun keterangan terdakwa yang dinyatakan di luar sidang pengadilan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, namun menurut ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP, keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat dipergunakan untuk "membantu" menemukan alat bukti di sidang pengadilan, dengan syarat keterangan di luar sidang didukung oleh suatu alat bukti yang sah, dan keterangan yang dinyatakan di luar sidang sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepada terdakwa (M. Yahya Harahap, 2003: 323).

Bentuk keterangan yang dapat dikualifikasi sebagai keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang ialah:

1) keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan,

2) dan keterangan itu itu dicatat dalam berita acara penyidikan,

3) serta berita acara penyidikan itu ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa.

Kualifikasi di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf a jo. Ayat (3) KUHAP.

g. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa

Secara umum dapat dikatakan bahwa undang-undang tidak dapat menilai keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan. Namun demikian, keterangan terdakwa tetap memiliki pengaruh terhadap proses persidangan. Adapun nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan terdakwa dapat dirumuskan sebagai berikut:

1) Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas

Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa, dan hakim bebas untuk menilai kebenaran yang terkandung di dalam keterangan terdakwa. Hakim dapat menerima atau menyingkirkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan jalan mengemukakan alasan-alasan disertai dengan argumentasi yang proporsional dan akomodatif.

2) Harus memenuhi batas minimum pembuktian

Sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat (4) yang menyebutkan, "keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain". Dari ketentuan ini jelas dapat disimak keharusan mencukupkan alat bukti keterangan terdakwa dengan sekurang-kurangnya satu lagi alat bukti yang lain, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang cukup.

Penegasan Pasal 189 ayat (4) KUHAP, sejalan dan mempertegas asas batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang menegaskan, bahwa tidak seorang terdakwa pun dapat dijatuhi pidana kecuali jika kesalahan yang didakwakan kepadanya telah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

3) Harus memenuhi asas keyakinan hakim

Sekalipun kesalahan terdakwa telah terbukti sesuai dengan asas batas minimum pembuktian, tetapi masih perlu dibarengi dengan "keyakinan hakim", bahwa memang terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Asas keyakinan hakim harus melekat pada putusan yang diambilnya sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHAP yaitu "pembuktian menurut undang-undang secara negatif". Artinya, di samping dipenuhi batas minimum pembuktian dengan alat bukti yang sah, maka dalam pembuktian yang cukup tersebut harus dibarengi dengan keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (M. Yahya Harahap, 2003: 332-333).

Ketentuan yang terkait dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan terdakwa sebagaimana yang diutarakan di atas masih dapat ditambah dengan rumusan sebagai berikut:

1) Keterangan terdakwa yang diberikan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri, merupakan alat bukti keterangan terdakwa yang sah menurut undang-undang.

2) Keterangan terdakwa sekalipun bersifat pengakuan atas perbuatan pidana yang didakwakan, tetapi tidak didukung dengan alat bukti sah lainnya, tidak cukup untuk menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan karena tidak memenuhi batas minimumnya pembuktian.

3) Penyangkalan terdakwa yang melalui alat bukti lain dapat dibuktikan sebagai kebohongan dapat diterima sebagai alat bukti petunjuk.

4) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang mengenai hal yang didakwakan sepanjang bersesuaian dengan alat bukti sah lainnya dapat berupa alat bukti petunjuk, setidak-tidaknya dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang (Adnan Paslyadja, 1997: 73).

B. Kerangka Pemikiran

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan (di Pengadilan Negeri Kelas IA Surakarta)

1. Deskripsi Kasus

Paparan kasus perkara perkosaan di Pengadilan Negeri Kelas IA Surakarta Nomor: 306/Pid.B/2003/PN.Ska:

a. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Surakarta Nomor: 306/Pid.B/2003/PN.Ska. Identitas Terdakwa:

1) Nama Lengkap : JOKO KUSTIONO alias GEPENG.

2) Tempat Lahir : Surakarta.

3) Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/10 September 1979.

4) Jenis Kelamin : Laki-laki.

5) Kebangsaan : Indonesia.

6) Tempat Tinggal : Kandangsapi RT.01/35 Jebres Surakarta.

7) Agama : Islam.

8) Pekerjaan : Buruh.

Bahwa terdakwa JOKO KUSTIONO pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2003 sekitar jam 10.00 WIB bertempat di kamar mandi di rumah saksi AGUSTIN SETYAWATI Kelurahan Kandang sapi RT. 01/XXXV. Kecamatan Jebres Kota Surakarta. telah melakukan pemerkosaan terhadap saksi AGUSTIN SETYAWATI atau telah bersetubuh dengan saksi AGUSTIN SETYAWATI yang bukan istrinya atau di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum cukup 15 tahun atau belum waktunya untuk kawin.

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

1) Primair: Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 285 Jo Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2) Subsidair: Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 287 ayat (1) KUHP tentang perkosaan terhadap anak di bawah umur.

c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, akan diuraikan unsur-unsur dakwaan primair dalam Pasal 285 KUHP Jo Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah sebagai berikut:

1) Unsur barang siapa;

Yang dimaksud barang siapa di sini adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya jelas di sini yang dimaksud adalah terdakwa yang telah melakukan tindak pidana perkosaan atas dasar keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti petunjuk, walaupun terdakwa sendiri tidak mengakuinya, karena hal yang demikian adalah petunjuk bagi kesalahan terdakwa.

Dan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena sepanjang pemeriksaan dipersidangan terdakwa selalu dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani. Dan tidak ada hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa.

2) Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia;

Jika unsur ini dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan, bahwa telah terjadi perkosaan atau persetubuhan dengan paksa yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2003 sekitar jam 10.00 WIB, bertempat di dalam kamar mandi di rumah saksi korban Agustin Setyawati dimana terdakwa telah mendatangi saksi korban dan dengan memegang tangan saksi korban dan menyentakannya lalu terdakwa mengatakan dengan nada mengancam untuk diam tidak usah berteriak awas kalau berteriak atau melawan akan disembelih, sehingga dengan kata-kata tersebut saksi Agustin Setyawati ketakutan dan tidak berdaya.

Kemudian terdakwa Joko Kustiono alias Gepeng memegang kemaluan saksi Agustin lalu membuka rok dan menurunkan celana dalamnya, kemudian terdakwa juga membuka celana panjang dan celana dalamnya sendiri, lalu dalam keadaan berdiri tersangka Joko Kustiona alias Gepeng menyetubuhi saksi Agustin Setyawati yang bukan istrinya, dengan memasukkan alat kelaminnya atau penisnya ke dalam vagina atau alat kelamin saksi Agustin Setyawati sampai mengeluarkan air mani dan merasa nikmat sekali, dan perbuatan tersebut dilakukan sampai empat kali.

Lalu setelah selesai menyetubuhi saksi Agustin Setyawati, terdakwa Joko Kustiono alias Gepeng langsung meninggalkan saksi Agustin sendirian, sehingga saksi Agustin Setyawati menderita sakit sekali dan pada ditemukan luka baru menunjuk jam 3, 5, 7, 9, 12, dan terdapat sisa sperma pada liang vagina, sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No.Pol.R./VER.224/X/2003/Dokkes tanggal 22 Oktober 2003 dari Seksi Kedokteran dan Kesehatan Polwil Surakarta, yang dibuat oleh Dr. Naniek Darwati, yang menyimpulkan bahwa terdapat luka baru pada selaput dara akibat bersentuhan dengan benda tumpul, walaupun terdakwa sendiri tidak mengakui perbuatannya dan telah mencabut atau tidak mengakui keterangannya, karena hal yang demikian adalah petunjuk terbuktinya perbuatan terdakwa. Maka dari uraian tersebut di atas jelas unsur ini telah terbukti secara sah dan menurut hukum.

3) Unsur setiap orang;

Unsur setiap orang ini adalah identik dengan barang siapa, yang telah dibuktikan tersebut diatas.

4) Unsur yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Bahwa terdakwa mendatangi rumah korban Agustin Setyawati dan mengikutinya ke kamar mandi adalah perbuatan yang dimaksudkan atau yang diinginkan oleh terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan paksa, dan ini telah nyata-nyata dilakukan oleh terdakwa dengan menghentakan tangan saksi korban Agustin Setyawati.

Terdakwa juga melakukan dengan mengatakan jangan berteriak dan kalau berteriak akan disembelih sehingga saksi korban takut dan tidak berdaya, sehingga terdakwa dapat melakukan keinginannya menyetubuhi saksi korban Agustin Setyawati dengan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi Agustin Setyawati, sehingga merasa enak dan sampai keluar air mani.

5) Unsur memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Bahwa dari keterangan saksi-saksi, terdakwa masuk ke dalam rumah dan terus masuk ke dalam kamar mandi yang didalamnya ada saksi korban Agustin Setyawati, seorang perempuan yang bukan istrinya yang masih tergolong anak-anak dan masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan dengan menyentakkan tangannya serta mengatakan jangan berteriak dan kalau berteriak akan disembelih sehingga saksi korban Agustin Setyawati takut dan berdiam diri dan menuruti kemauan terdakwa lalu terdakwa mulai membuka celana dalam saksi korban Agustin Setyawati dan membuka celana dalamnya sendiri lalu menyetubuhi dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban Agustin Setyawati, sehingga mengeluarkan air mani. Jelas unsur ini telah terbukti secara sah dan menurut hukum.

Oleh karena semua unsur dakwaan primair dalam Pasal 285 KUHP Jo Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah dinyatakan terbukti secara sah dan menurut hukum, maka Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Hakim/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOKO KUSTIONO alias GEPENG bersalah melakukan tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP Jo Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam surat dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOKO KUSTIONO alias GEPENG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dipidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa satu buah celana dalam warna kusam dikembalikan kepada saksi Agustin Setyawati atau yang paling berhak.

4. Menetapkan agar terdakwa JOKO KUSTIONO alias GEPENG dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-.

d. Pembelaan Terdakwa

Pada kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada terdakwa untuk mengajukan pembelaan, penasehat hukum pada pokoknya memohon agar terdakwa diberikan ampunan dan keringanan seringan-ringannya, sementara dari terdakwa sendiri secara lisan mohon supaya dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi.

e. Pertimbangan-Pertimbangan Hakim

Menimbang bahwa, dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 285 KUHP Jo Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengandung unsur sebagai berikut:

1) Barang siapa.

2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia atau orang lain.

3) Perempuan tersebut masih berstatus anak-anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 285 KUHP Jo Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut di atas.

a) Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk siapa saja atau orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Joko Kustiono alias Gepeng yang telah ditanyakan identitasnya di muka persidangan, ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah benar terdakwa Joko Kustiono alias Gepeng tersebut di atas benar orang yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai orang yang melakukan tindak pidana? maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur berikutnya.

b) Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia atau orang lain”.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, bahwa sejak semula terdakwa Joko Kustiono telah menyangkal dakwaan Penuntut Umum dan mencabut Berita Acara pemeriksaan terdakwa yang dibuat oleh penyidik, dengan alasan waktu itu dipaksa untuk mengaku, akan tetapi pada akhir persidangan yaitu pada acara pledoi atau pembelaan, Penasehat Hukum terdakwa secara tertulis memohon agar terdakwa diberikan ampunan dan diringankan seringan-ringannya, sementara terdakwa sendiri secara lisan mohon kepada Majelis Hakim supaya dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka terungkap bahwa terdakwa Joko Kustiono telah mengakui perbuatannya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2003 sekitar jam 10.00 WIB, terdakwa telah mendatangi korban yang sedang berada di dalam kamar mandi korban, kemudian memegangi tangan korban dan menyentakannya sambil mengatakan dengan nada mengancam “diam, tidak usah berteriak, awas kalau berteriak atau melawan akan disembelih”.

Menimbang, bahwa dengan kata-kata tersebut saksi Agustin Setyawati ketakutan dan tidak berdaya dan kemudian terdakwa memegang kemaluan saksi Agustin lalu membuka rok dan menurunkan celana dalamnya, kemudian terdakwa juga membuka celana panjang dan celana dalamnya sendiri, lalu terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan korban Agustin Setyawati sambil berdiri, sampai terdakwa mengeluarkan air mani, hal tersebut sesuai pula dengan visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Naniek Darwati dokter dari Seksi Kedokteran dan Kesehatan Polwil Surakarta dengan No.Pol.R./VER. 224/X/2003/Dokkes tanggal 22 Oktober 2003 dengan kesimpulan bahwa di vagina ditemukan luka baru menunjuk jam 3, 5, 7, 9, 12, dan ditemukan sisa sperma pada liang vagina.

Menimbang, bahwa terdakwa sudah mengerti bahwa korban Agustin Setyawati adalah bukan istrinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa terdakwa Joko Kustiono alias Gepeng adalah benar orang yang atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum pada bagian primair tersebut sehingga dengan demikian kedua unsur tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum.

c) Unsur “Perempuan tersebut masih berstatus anak-anak”.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, bahwa Agustin Setyawati adalah masih berusia 13 (tiga belas) tahun dimana menurut UURI No. 81 Tahun 2002, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, hal tersebut sesuai dengan bukti surat kelahiran serta keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti seluruh unsur dari Pasal 285 KUHP Jo Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut di atas telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karenanya terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dan kepadanya harus dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara dan denda.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum pada bagian primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf terhadap diri terdakwa, maka terhadap terdakwa tersebut haruslah mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa celana dalam warna kusam haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Agustin Setyawati.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk mengurangkan lamanya terdakwa ditahan dari pidana penjara yang dijatuhkan, serta memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:

1) Terdakwa tidak mengakui perbuatannya

2) Terdakwa tidak merasa bersalah

3) Terdakwa tidak menyesal karena merasa tidak berbuat

4) Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Hal-hal yang meringankan:

1) Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.

2) Terdakwa mempunyai tanggungan seorang isteri dan seorang anak.

f. Putusan

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim memutuskan:

M E N G A D I L I

1) Menyatakan terdakwa JOKO KUSTIONO alias GEPENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERKOSAAN”.

2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan.

3) Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4) Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5) Menetapkan barang bukti berupa celana dalam warna kusam dikembalikan kepada saksi Agustin Setyawati.

6) Membebankan pula kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

2. Pembahasan

“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri” (Pasal 189 ayat (1) KUHAP).

Berpijak pada ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP di atas, pada prinsipnya keterangan terdakwa adalah apa yang diberikan terdakwa di sidang pengadilan. Meskipun demikian ketentuan itu ternyata tidak mutlak, karena keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat pula digunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya (Pasal 189 ayat (2) KUHAP).

Dalam persidangan, sering kali dijumpai bahwa terdakwa menyangkal, sebagian atau semua keterangan pengakuan yang diberikannya di tingkat penyidikan. Dengan alasan, bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan penyidik, terdakwa dipaksa atau diancam dengan kekerasan baik fisik maupun psikis untuk mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Hal ini dapat dimaklumi karena pada prinsipnya KUHAP menganut asas fair trial, dimana dalam asas ini terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas (Pasal 153 ayat (2) huruf b KUHAP), termasuk hak untuk menarik keterangannya di sidang pengadilan. Namun satu hal yang perlu diingat, KUHAP hanya memberikan jaminan kebebasan untuk memberikan keterangan, bukan kebebasan untuk menyampaikan kebohongan.

Dengan menyangkal atau mengingkari pengakuan tersebut, maka sesungguhnya terdakwa telah melakukan pencabutan keterangan di persidangan, yaitu keterangan yang terkait dengan pengakuan yang telah diberikan terdakwa di hadapan penyidik dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Intinya bahwa keterangan terdakwa yang dicabut dalam persidangan pengadilan adalah keterangan pengakuan terdakwa yang diberikan pada saat pemeriksaan penyidikan. Dan pengakuan tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidikan yang ditandatangani oleh terdakwa dan penyidik.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa benar telah terjadi pencabutan keterangan terdakwa, dimana terdakwa Joko Kustiono alias Gepeng dalam keterangannya di persidangan, menarik seluruh keterangan pengakuan yang diberikannya pada tingkat pemeriksaan penyidikan di kepolisian. Dengan alasan bahwa pada waktu diinterogasi di depan Penyidik, terdakwa dipaksa untuk mengaku dan dipukul sehingga merasa tersiksa baik fisik maupun psikisnya.

Keterangan terdakwa di muka persidangan yang menyangkal atau mengingkari isi BAP dari Penyidik inilah, yang merupakan inti dari bentuk pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan, dimana dalam persidangan terdakwa Joko Kustiono secara jelas dan terbukti telah menyangkal tuntutan Penuntut Umum dengan memberikan keterangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya terdakwa tidak membenarkan seluruh isi dari BAP.

Untuk menjelaskan perihal terjadinya pencabutan keterangan oleh terdakwa Joko Kustiono dalam persidangan, berikut akan diuraikan fakta-fakta yang menandakan telah terjadinya pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan:

a. Fakta dari hasil pemeriksaan alat bukti keterangan terdakwa dalam persidangan disesuaikan dengan pengakuan terdakwa dalam BAP.

Berikut beberapa hasil pemeriksaan di pengadilan terhadap terdakwa Joko Kustiono alias Gepeng yang menunjukan adanya penyangkalan atas isi BAP berdasarkan pertanyaan hakim dalam persidangan:

1) Terdakwa Joko Kustiono alias Gepeng mengatakan, bahwa dirinya tidak pernah memberikan keterangan mengenai waktu dan tempat terjadinya tindak pidana perkosaan, sebagaimana yang termuat dalam BAP.

2) Terdakwa Joko Kustiono alias Gepeng mengatakan, bahwa dirinya tidak pernah memberikan keterangan mengenai cara memperkosa korban Agustin Setyawati, sebagaimana yang termuat dalam BAP.

3) Terdakwa Joko Kustiono alias Gepeng mengatakan, bahwa semua isi BAP tidak benar karena terdakwa merasa dirinya tidak pernah melakukan tindak pidana perkosaan.

4) Terdakwa Joko Kustiono alias Gepeng mengatakan, bahwa pada saat diperiksa oleh Penyidik dirinya diancam (dipaksa) dan dipukul dengan kayu rotan oleh penyidik.

5) Terdakwa Joko Kustiono alias Gepeng menerangkan, bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2003 sekitar jam 10.00 WIB, ia sedang mengejar ayam miliknya lewat dekat rumah Agustin dan pada waktu itu terdakwa tahu bahwa Agustin sedang di kamar mandi, kemudian terdakwa menyuruh Agustin untuk keluar dari kamar mandi dengan iming-iming akan diberikan uang Rp.1000,00 bila Agustin mau keluar dari kamar mandi. Sehingga terdakwa menganggap keterangan dalam BAP yang mengatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2003 sekitar jam 10.00 WIB dirinya melakukan tindak pidana perkosaan adalah tidak benar.

Dari uraian di atas, diketahui bahwa terdakwa Joko Kustiono alias Gepeng telah menyangkal semua isi BAP atau mengingkari semua pengakuan yang diberikannya di tingkat pemeriksaan penyidikan, selain itu terdakwa juga memberikan keterangan baru yang tidak diutarakan di depan penyidik.

Dengan adanya penyangkalan atau pengingkaran tersebut, maka terbukti bahwa terdakwa Joko Kustiono alias Gepeng benar-benar telah mencabut keterangannya di sidang pengadilan.

b. Fakta yang termuat dalam surat penuntutan.

Dalam petikan surat tuntutan juga terdapat keterangan yang menunjukan adanya pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan, antara lain sebagai berikut:

“Keterangan terdakwa yang tidak mengakui Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan yang berbelit-belit, juga mencabut semua keterangan yang diberikannya waktu penyidikan, adalah tanpa alasan yang mendasar”.

Dari petikan surat tuntutan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum juga menilai telah terjadi pencabutan keterangan terdakwa di persidangan. Penilaian penuntut umum ini semakin memperjelas, bahwa terdakwa Joko Kustiono alias Gepeng memang telah mencabut keterangannya di sidang pengadilan.

c. Fakta yang tertuang dalam petikan putusan pidana.

Dalam petikan putusan pengadilan terutama pada bagian pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim terhadap keterangan terdakwa, juga terdapat penjelasan yang menandakan adanya pencabutan keterangan terdakwa di persidangan. Berikut petikannya:

Bahwa pada intinya terdakwa dalam keterangannya di muka persidangan menyangkal semua dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa di muka persidangan terdakwa menarik seluruh keterangannya yang tertuang di Berita Acara yang di buat Penyidik, dengan alasan bahwa pada waktu diinterogasi di depan Penyidik terdakwa dipaksa untuk mengaku dan waktu di depan Penyidik terdakwa di pukul.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, diketahui dan terbukti bahwa terdakwa Joko Kustiono alias Gepeng dalam persidangan benar-benar telah mencabut keterangan pengakuan yang diberikannya di tingkat pemeriksaan penyidikan.

Namun demikian, yang menjadi masalah utama dalam penulisan hukum ini, bukanlah masalah dicabut atau tidaknya keterangan terdakwa dalam persidangan, melainkan masalah mengenai bagaimana hukumnya pencabutan keterangan terdakwa tersebut, dibolehkan atau tidak? Apakah undang-undang membenarkan pencabutan keterangan yang diberikan terdakwa di luar sidang? Dan bagaimana sikap hakim dalam menghadapi dan menilai keterangan pengakuan yang dicabut kembali oleh terdakwa? Untuk menjawabnya, maka penulis dalam pembahasan ini akan menganalisa dan melakukan tinjauan lebih lanjut terkait dengan masalah pencabutan keterangan yang dilakukan oleh terdakwa Joko Kustiono alias Gepeng.

Ditinjau dari segi yuridis, terdakwa “berhak” dan dibenarkan “mencabut kembali” keterangan pengakuan yang diberikan dalam penyidikan. Undang-undang pun pada dasarnya tidak membatasi hak terdakwa untuk mencabut kembali keterangan yang demikian, asalkan pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan pencabutan itu mempunyai landasan alasan yang berdasar dan logis (M. Yahya Harahap, 2003: 325).

Pencabutan kembali tanpa dasar yang logis adalah pencabutan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum, sebagaimana ditegaskan oleh beberapa yurisprudensi, yang dijadikan pedoman dalam praktek peradilan sampai sekarang. Hal ini dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960, No. 299 K/Kr/1959, yang menjelaskan:

“pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa”.

Dari putusan ini dapat dilihat, antara lain:

1) Pencabutan keterangan pengakuan yang dibenarkan hukum adalah pencabutan yang dilandasi dengan alasan yang berdasar dan logis,

2) Pencabutan tanpa dasar alasan, tidak dapat diterima,

3) Penolakan pencabutan keterangan pengakuan, mengakibatkan pengakuan tetap dapat dipergunakan sebagai pembantu menemukan alat bukti.

Yurisprudensi yang senada dengan putusan di atas, antara lain putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 1960, No. 225 K/Kr/1960, tanggal 25 Juni 1961, No. 6 K/Kr/1961 dan tanggal 27 September 1961, No. 5 K/Kr/196, yang menegaskan:

“pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan” (M. Yahya Harahap, 2003: 327).

Dari putusan-putusan di atas jelaslah bahwa setiap pencabutan wajib disertai dengan alasan yang berdasar dan logis. Pencabutan harus disertai dengan alasan yang berdasar dan logis mengandung arti, bahwa pencabutan tersebut harus didasari alasan-alasan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Sehingga bila ada terdakwa yang mencabut keterangannya di persidangan dengan alasan bahwa pada saat pemeriksaan penyidikan dirinya diancam, dipaksa atau dipukul oleh penyidik, maka hakim harus membuktikan alasan tersebut terlebih dahulu, sebelum menerima atau menolak pencabutan keterangan terdakwa.

Walaupun pada dasarnya terdakwa dibolehkan untuk mencabut keterangannya di persidangan, namun pada kenyataannya pencabutan keterangan terdakwa di persidangan, sulit untuk dapat diterima oleh Hakim, salah satu alasannya adalah bahwa setelah dilakukan cross check dengan saksi verbalisan (penyidik) yang memeriksa terdakwa pada tingkat penyidikan, ternyata alasan terdakwa yang mendasari pencabutan tersebut tidak terbukti, sehingga pencabutan ditolak oleh hakim.

Pada uraian di atas disebutkan bahwa terdakwa Joko Kustiono alias Gepeng dalam persidangan pengadilan mencabut semua keterangan pengakuan yang diberikannya di depan penyidik dengan alasan bahwa pada saat diinterogasi di depan Penyidik, terdakwa dipaksa untuk mengaku dan dipukul dengan kayu rotan sehingga merasa tersiksa baik fisik maupun psikisnya. Akan tetapi, pada akhirnya yaitu saat pembacaan putusan, hakim menolak pencabutan tersebut, dengan pertimbangan-pertimbangan pokok sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sejak awal persidangan telah pula didengar keterangan saksi verbalisan yang telah disumpah menurut agamanya, menerangkan bahwa pemeriksaan terdakwa Joko Kustiono alias Gepeng tidak ada pemaksaan.

Menimbang, bahwa sejak awal persidangan yaitu pada waktu pemeriksaan saksi-saksi, terdakwa menanggapi bahwa semua keterangan saksi yang menyangkut inti dakwaan adalah tidak benar, akan tetapi pada akhir persidangan yaitu pada waktu terdakwa ataupun penasehat hukum terdakwa diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan, pada pokoknya pembelaan penasihat hukum terdakwa mohon supaya terdakwa diberikan ampunan dan keringanan seringan-ringannya, sementara dari terdakwa sendiri secara lisan mohon supaya dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tampak jelas terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana dakwaan penuntut umum, dan oleh karenanya penyangkalan dan pencabutan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Penyidik karena tidak beralasan dan mengada-ada, maka haruslah ditolak.

Dari petikan di atas diketahui bahwa setidaknya ada dua unsur penting yang dijadikan alasan atau pertimbangan oleh hakim dalam menolak pencabutan keterangan pengakuan terdakwa Joko Kustiono alias Gepeng, yaitu:

1) Unsur keterangan saksi verbalisan, dan

2) Unsur peninjauan terhadap pembelaan terdakwa.

Terhadap kedua unsur di atas penulis akan mencoba untuk melakukan analisa dan kajian lebih jauh dengan tujuan agar diperoleh pembahasan yang lebih mendalam atas permasalahan dalam penulisan hukum ini.

1) Unsur keterangan saksi verbalisan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa salah satu pertimbangan hakim dalam menolak pencabutan tersebut karena adanya keterangan saksi verbalisan yang menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa di kantor polisi tidak ada pemaksaan.

Dengan adanya keterangan saksi verbalisan ini, maka alasan pencabutan yang mengatakan dirinya (terdakwa) telah diancam, dipaksa untuk mengaku dan dipukul oleh penyidik, tidak terbukti. Berdasarkan keterangan ini, hakim menilai bahwa dengan tidak terbuktinya alasan pencabutan tersebut, maka pencabutan tidak dapat diterima.

Bila dilihat dari kebiasaan yang terjadi dalam persidangan, setiap kali terjadi pencabutan keterangan oleh terdakwa terkait dengan adanya pemaksaan maupun penyiksaan dalam penyidikan, maka sudah dapat dipastikan bahwa tindakan pertama dari hakim dalam menyikapi pencabutan ini adalah dengan memanggil saksi verbalisan, guna dilakukan cross check atau klarifikasi dengan penyidik, guna membuktikan kebenaran alasan dari pencabutan keterangan terdakwa.

Dengan mengetahui secara langsung keterangan dari saksi verbalisan mengenai proses dan tata cara pemeriksaan yang dilakukan penyidik, maka hakim akan mengetahui apakah telah terjadi pemaksaan atau ancaman terhadap diri terdakwa pada saat penyidikan.

Bila ternyata dari hasil klarifikasi diketahui bahwa benar atau terbukti telah terjadi pemaksaan, ancaman dan penyiksaan terhadap diri terdakwa maka alasan pencabutan dapat diterima, sehingga keterangan yang terdapat dalam BAP dianggap tidak benar, dan keterangan itu (BAP) tidak dapat digunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan.

Sebaliknya, jika dari hasil klarifikasi diketahui ternyata tidak terjadi pemaksaan, ancaman dan penyiksaan terhadap diri terdakwa, maka alasan pencabutan tidak dibenarkan, sehingga keterangan pengakuan terdakwa yang tercantum dalam BAP tetap dianggap benar dan hakim dapat mempergunakannya sebagai alat untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan (M. Yahya Harahap, 2003: 326).

Begitu besarnya pengaruh keterangan saksi verbalisan terhadap diterima atau tidaknya pencabutan keterangan terdakwa, membuat kedudukan keterangan saksi verbalisan menjadi sangat penting, terutama bagi hakim.

Melihat begitu besarnya peranan keterangan saksi verbalisan dalam masalah pencabutan ini, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji dasar-dasar yang menjadi landasan hakim dalam mempercayai keterangan saksi verbalisan tersebut, karena hakim tentunya mempunyai dasar yang kuat dalam mempercayai keterangan saksi verbalisan.

Pada dasarnya seorang hakim tidak boleh langsung mempercayai keterangan saksi verbalisan, karena mungkin saja keterangan dari penyidik juga terdapat unsur kebohongan, untuk menghindari hal tersebut hakim memilik beberapa prinsip yang menjadi landasan hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi verbalisan, antara lain yaitu:

a) Dengan disumpah;

Sumpah dilakukan menurut agama atau keyakinan saksi verbalisan, sumpah bertujuan agar saksi verbalisan dalam memberikan keterangannya tidak berdusta. Karena sumpah dilakukan atas nama Tuhan, maka diyakini bahwa setelah disumpah saksi verbalisan tidak akan memberikan keterangan bohong (lie) maupun keterangan palsu (perjury), dengan asumsi bila saksi verbalisan memberikan keterangan bohong atau palsu, maka akan mendapatkan hukuman langsung dari Tuhan.

Namun demikian, ternyata sumpah saja tidak cukup untuk membuktikan kebenaran keterangan saksi verbalisan dan tidak menjamin sepenuhnya kebenaran keterangan saksi verbalisan, karena pada kenyataannya masih mungkin saksi verbalisan memberikan keterangan bohong maupun keterangan palsu meskipun telah disumpah. Terlepas dari hal demikian, setidaknya sumpah mampu memberikan tambahan keyakinan bagi Hakim dalam menilai dan mempercayai kebenaran keterangan saksi verbalisan.

b) Menghubungkan keterangan saksi verbalisan dengan alat-alat bukti lainnya;

Hakim tidak serta merta mempercayai keterangan saksi verbalisan, karena tidak tertutup kemungkinan saksi verbalisan dapat memberikan keterangan bohong maupun keterangan palsu meskipun telah disumpah. Oleh karena itu sekedar sumpah saja tidaklah cukup bagi hakim untuk mempercayai keterangan saksi verbalisan, melainkan harus didukung oleh keterangan alat-alat bukti lain yang mengacu pada kebenaran keterangan saksi verbalisan.

Dengan adanya kesesuaian antara keterangan saksi verbalisan dengan keterangan alat-alat bukti lain, hakim akan merasa lebih yakin dalam mempercayai keterangan saksi verbalisan. Sehingga penting bagi hakim untuk melakukan analisa dan mencari keterkaitan antara keterangan saksi verbalisan dengan keterangan alat-alat bukti lainnya, guna mendapatkan sebenar-benarnya keyakinan atas kebenaran keterangan saksi verbalisan.

c) Kepercayaan atas kode etik korps jabatan.

Setiap penegak hukum pasti memiliki etika profesi sesuai dengan jabatannya. Selain itu penegak hukum juga berkewajiban melaksanakan jabatannya sesuai dengan kode etik profesinya. Bagi penegak hukum sendiri, ada kode etik yang harus ditaati dan dijunjung tinggi sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.

Salah satu kode etik korps penegak hukum adalah kewajiban untuk berlaku jujur, saling menghormati dan saling membantu antara sesama penegak hukum. Berdasarkan hal ini kiranya dapat dimengerti bahwa sebagai penegak hukum hakim dan penyidik (polisi) harus saling percaya, saling menghormati dan saling membantu atau bekerja sama dalam menegakkan hukum.

Atas dasar tersebut hakim merasa dapat mempercayai keterangan saksi verbalisan, karena hakim menilai bahwa penyidik dalam memberikan keterangan pastilah dilandasi dengan kode etik korps penegak hukum yaitu kejujuran, sehingga tidak mungkin akan memberikan keterangan bohong atau keterangan palsu yang dapat mencoreng kehormatan korps penegak hukum.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa sebenarnya hakim tidak boleh serta-merta mempercayai keterangan saksi verbalisan, dan menjadikannya sebagai dasar penolakan pencabutan keterangan terdakwa, karena jika hakim hanya mempercayai keterangan saksi verbalisan saja, maka dapat dikatakan hakim cenderung tidak adil karena sifatnya yang subyektif atau sepihak.

Apabila hakim mempercayai keterangan saksi verbalisan tanpa mempertimbangkan hal-hal lain, dikhawatirkan dapat merugikan terdakwa dalam pembelaan diri. Untuk itu hakim perlu memikirkan pertimbangan-pertimbangan lain, termasuk isi hati nuraninya sendiri, sebelum memutuskan menerima keterangan saksi verbalisan tersebut.

2) Unsur peninjauan terhadap pembelaan terdakwa.

Selain keterangan saksi verbalisan, yang menjadi dasar penolakan hakim atas pencabutan keterangan terdakwa Joko Kustiono alias Gepeng adalah adanya kejanggalan pada isi pembelaan terdakwa. Pada pembelaannya penasehat hukum terdakwa pada pokoknya memohon agar terdakwa diberikan ampunan dan keringanan seringan-ringannya, sementara terdakwa sendiri secara lisan mohon supaya dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Dari isi pembelaan tersebut diketahui, bahwa secara tidak langsung terdakwa telah mengakui perbuatannya sebagaimana dakwaan penuntut umum, karena logikanya bila terdakwa memang benar-benar tidak melakukan tindak pidana, pasti dalam pembelaannya akan memuat permohonan untuk dibebaskan dari segala tuntutan. Sedangkan dalam pembelaan terdakwa Joko Kustiono alias Gepeng ini, yang termuat adalah permohonan untuk dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, isi pembelaan ini sangat berlawanan dengan sikap terdakwa yang selama persidangan bersikeras menganggap dirinya tidak melakukan tindak pidana perkosaan sebagaimana dakwaan penuntut umum.

Dengan adanya kejanggalan dalam pembelaan tersebut maka hakim menarik kesimpulan bahwa sebenarnya terdakwa mengakui perbuatannya sesuai dakwaan penuntut umum, walaupun tidak diucapkannya secara langsung. Dan berdasarkan hal ini pula, hakim merasa wajib untuk menolak pencabutan keterangan pengakuan terdakwa yang diberikan pada saat pemeriksaan penyidikan.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam perkara Joko Kustiono alias Gepeng ini, hakim membuktikan alasan pencabutan keterangan terdakwa dengan mencari petunjuk melalui klarifikasi dengan saksi verbalisan dan melalui peninjauan terhadap isi pembelaan terdakwa. Setelah melakukan peninjauan terhadap dua hal tersebut pada akhirnya hakim cukup merasa yakin untuk memutuskan bahwa alasan pencabutan keterangan terdakwa tersebut tidak dapat diterima karena tidak beralasan atau tidak terbukti kebenarannya.

Menurut pendapat penulis, pertimbangan hakim yang menolak pencabutan keterangan terdakwa hanya dengan dasar petunjuk dari keterangan saksi verbalisan dan isi pembelaan sangatlah riskan dan dikhawatirkan dapat merugikan terdakwa dalam pembelaan diri.

Oleh karena itu, sebaiknya hakim mencari pertimbangan-pertimbangan lain sebelum memutuskan menerima atau menolak pencabutan keterangan terdakwa, dari pada sekedar mempertimbangkan keterangan saksi verbalisan dan isi pembelaan, walaupun keterangan saksi verbalisan dan peninjauan terhadap isi pembelaan juga cukup penting, namun akan lebih baik bila hakim mencari pertimbangan-pertimbangan lain agar dalam mempertimbangkan alasan penolakan pencabutan dapat lebih mantap dan utuh tanpa keragu-raguan.

Adapun yang masih dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim sebelum memutuskan menerima atau menolak pencabutan keterangan terdakwa, adalah dengan mempertimbangkan secara seksama semua alat bukti dan fakta maupun keadaan yang ditemukan selama persidangan berlangsung atau dengan kata lain hakim harus menganalisa keterkaitan hubungan antar tiap-tiap alat bukti, barang bukti dan keadaan selama persidangan berlangsung.

Menilai alasan pencabutan keterangan pengakuan, memerlukan kearifan dan ketelitian, hal ini sering dilupakan oleh hakim. Kadang kala penolakan hakim atas pencabutan, hanya didasari oleh keterangan saksi verbalisan semata tanpa mempertimbangkan keadaan-keadaan lain di sekitarnya.

Dalam menghadapi adanya pencabutan pengakuan dari terdakwa, hakim dituntut memiliki kemampuan kecakapan hukum dan keterampilan penguasaan yang matang akan seluk-beluk pembuktian dan penilaian kekuatan pembuktian yang diatur dalam hukum acara pidana serta dipadu dengan intuisi dan “seni mengadili”. Jika semua ini dimiliki hakim, maka hakim akan mampu menilai dan mempertimbangkan alasan pencabutan dengan mantap dan utuh (M. Yahya Harahap, 2003: 326).

Karena masalah pencabutan keterangan pengakuan terdakwa di muka penyidik terletak sepenuhnya di pundak hakim, maka hakim harus sungguh-sungguh mempertimbangkan pencabutan ini secara arif dan bijaksana. Salah satunya adalah dengan melihat dan mencari keterkaitan hubungan antar tiap-tiap alat bukti, barang bukti dan fakta-fakta selama persidangan berlangsung.

Dengan melakukan penilaian dan mencari hubungan yang ada pada tiap-tiap alat bukti, barang bukti, dan fakta-fakta yang ada selama persidangan berlangsung hakim akan memperoleh petunjuk yang berguna dalam mempertimbangkan diterima atau tidaknya pencabutan tersebut, lebih dari itu hakim akan memperoleh keyakinan dalam menilai kesalahan terdakwa, sehingga tidak ada keraguan dalam diri hakim saat menjatuhkan putusan pidana.

Sebagai gambaran pentingnya hakim untuk mencari keterkaitan antar tiap-tiap alat bukti, barang bukti dan fakta-fakta yang ada selama persidangan dalam menyikapi pencabutan keterangan pengakuan oleh terdakwa, dapat dilihat dari kasus Joko Kustiono alias Gepeng sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam kasus ini terdakwa Joko Kustiono alias Gepeng di sidang pengadilan menyangkal semua dakwaan penuntut umum, dan mencabut pengakuannya yang tertuang dalam BAP, akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti ternyata tidak ada satu pun alat bukti yang mendukung penyangkalan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari hasil pemeriksaan alat-alat bukti sebagai berikut:

a) Keterangan saksi korban Agustin Setyawati.

Dari hasil pemeriksaan terhadap saksi Agustin Setyawati diperoleh keterangan bahwa. Pada intinya benar saksi telah diperkosa dan yang melakukan perkosaan tersebut adalah terdakwa Joko Kustiono.

b) Keterangan saksi Suyadi.

Dari hasil pemeriksaan terhadap saksi Suyadi di peroleh keterangan bahwa, saksi tahu anaknya diperkosa dari keterangan tetangganya dan dari keterangan terdakwa waktu di kantor polisi.

c) Keterangan saksi Nanik Setyawati.

Dari hasil pemeriksaan terhadap saksi Nanik Setyawati di peroleh keterangan bahwa, saksi mendengar sendiri dari saksi korban bahwa korban telah diperkosa oleh terdakwa sampai 4 (empat) kali.

d) Keterangan saksi Suroto Marto Wiharjo.

Dari hasil pemeriksaan terhadap saksi Suroto Marto Wiharjo diperoleh keterangan bahwa, saksi tahu korban Agustin Setyawati diperkosa oleh terdakwa dari keterangan korban sendiri berdasarkan pertanyaan saksi Suroto kepada korban.

e) Keterangan saksi verbalisan Dewa Nyoman Putra

Dari hasil pemeriksaan terhadap saksi verbalisan di peroleh keterangan bahwa, benar terdakwa Joko Kustiono alias Gepeng dihadapan Penyidik mengaku dengan memberikan keterangan secara jelas bahwa terdakwa telah memperkosa Agustin Setyawati.

f) Keterangan saksi ahli Dr. Naniek Darwati.

Dari hasil pemeriksaan terhadap saksi ahli di peroleh keterangan bahwa, benar dari hasil pemeriksaan, saksi ahli menemukan luka baru akibat bersentuhan dengan benda tumpul pada selaput dara alat kelamin korban dan juga terdapat sisa sperma pada liang vagina korban.

g) Barang bukti.

Celana dalam korban Agustin Setyawati warna kusam yang terdapat bekas sperma.

Dari hasil pemeriksaan alat-alat bukti di pengadilan tersebut, diketahui bahwa pada pokoknya semua keterangan alat bukti memberikan keterangan yang sama, yaitu mengarahkan bahwa pelaku perkosaan adalah terdakwa Joko Kustiono alias Gepeng.

Akan tetapi, keterangan saksi saja belum dapat memberikan keyakinan yang utuh kepada hakim tentang kesalahan terdakwa, terlebih lagi dengan tidak adanya seorang saksi pun yang mengetahui dan secara langsung melihat terjadinya tindak pidana perkosaan.

Menghadapi keadaan seperti ini hakim dituntut untuk jeli dan cermat dalam menilai dan mempelajari tiap-tiap alat bukti, karena dengan kejelian dan kecermatan tersebut, hakim akan mampu melihat persesuaian yang ada antara alat bukti, barang bukti dan fakta-fakta yang ada selama persidangan berlangsung. Berdasarkan persesuaian tersebut, hakim akan menemukan petunjuk baru yang dapat memperkuat alasan hakim dalam melakukan penolakan pencabutan keterangan terdakwa.

Hasil pemeriksaan yang dapat digunakan hakim untuk mendapatkan petunjuk kasus Joko Kustiono alias Gepeng adalah:

a) Keterangan saksi korban yang mengatakan bahwa benar dirinya telah diperkosa oleh terdakwa.

b) Keterangan semua saksi yang mengarah pada kesalahan terdakwa.

c) Hasil visum et repertum yang menunjukan adanya indikasi telah terjadi perkosaan terhadap diri korban, yaitu ditemukannya luka baru pada alat kelamin korban akibat benda tumpul.

d) Adanya barang bukti berupa celana dalam milik korban yang masih ada bekas air mani.

Dengan mendapatkan petunjuk baru tersebut setidaknya hakim akan lebih yakin dalam menguraikan alasan penolakannya terhadap pencabutan keterangan terdakwa. Sebab setidaknya ada petunjuk baru yang memperkuat petunjuk awal, petunjuk awal adalah petunjuk yang diperoleh hakim dari hasil peninjauan terhadap keterangan saksi verbalisan dan terhadap peninjauan isi pembelaan terdakwa (M. Yahya Harahap, 2003: 326).

Dari hasil pembahasan terhadap kasus Joko Kustiono alias Gepeng, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya yang menjadi sebab ditolaknya pencabutan oleh hakim adalah karena tidak terbuktinya alasan yang menjadi dasar pencabutan tersebut, dimana setelah hakim melakukan persesuaian dalam persidangan terhadap alat-alat bukti, barang bukti dan fakta-fakta lain yang ada dalam persidangan, ternyata tak satu pun yang dapat membenarkan alasan pencabutan tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Kelas IA Surakarta dapat ditarik kesimpulan bahwa pada prinsipnya pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan boleh dilakukan oleh terdakwa, dengan syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan disertai dengan alasan yang mendasar dan logis.

Alasan yang mendasar dan logis tersebut mengandung arti bahwa alasan yang menjadi dasar pencabutan tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat atau didukung oleh bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa alasan pencabutan tersebut benar dan dapat dibuktikan oleh hakim.

B. Implikasi Yuridis Pencabutan Keterangan Terdakwa dalam Persidangan Terhadap Kekuatan Alat Bukti

Pada pembahasan di atas telah dijelaskan bahwa pada dasarnya keterangan pengakuan yang diberikan di tingkat penyidikan, dapat dicabut kembali oleh terdakwa di persidangan. Bahkan undang-undang pun tidak membatasi hak terdakwa untuk mencabut kembali keterangan yang demikian, asalkan pencabutan tersebut dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan disertai dengan alasan yang mendasar dan logis.

Suatu hal yang penting untuk diingat, hakim tidak boleh secara sembrono menolak atau menerima begitu saja alasan pencabutan. Terlampau gampang menolak alasan pencabutan, berarti hakim yang bersangkutan, dengan sengaja merugikan kepentingan terdakwa dalam pembelaan diri. Sebaliknya terlalu gampang menerima alasan pencabutan, mengakibatkan terdakwa yang benar-benar bersalah akan dibebaskan dari pertanggung jawaban hukum, karena tidak jarang dijumpai kasus perkara yang tumpuan pembuktiannya tersimpul dalam pengakuan berita acara penyidikan. Artinya kunci yang membukakan pintu pembuktian sering harus dimulai dari keterangan pengakuan yang diberikan terdakwa dalam berita acara penyidikan.

Terlepas dari diterima atau tidaknya pencabutan keterangan terdakwa oleh hakim, dengan adanya pencabutan tersebut pasti akan mempengaruhi proses persidangan di pengadilan. Oleh karena itu perlu kesiapan dari hakim dan jaksa, terutama dalam hal penguasaan seluk-beluk pembuktian dan “seni mengadili”. Hal ini penting mengingat pengaruh pencabutan tersebut sangat luas mulai dari penilaian pembuktian sampai pada putusan.

Implikasi dari adanya pencabutan keterangan terdakwa terhadap kekuatan alat bukti, dapat diketahui setelah adanya penilaian hakim terhadap alasan pencabutan tersebut, apakah hakim menerima atau menolak alasan pencabutan dari terdakwa? Apabila hakim menerima alasan pencabutan, berarti keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan dianggap “tidak benar” dan keterangan itu tidak dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Sebaliknya, apabila alasan pencabutan tidak dapat dibenarkan maka keterangan pengakuan yang tercantum dalam berita acara penyidikan tetap dianggap benar dan dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan (M.Yahya Harahap, 2003: 326).

Bila pencabutan keterangan pengakuan terdakwa ditolak oleh hakim, karena dinilai alasan pencabutan keterangan tidak berdasar dan tidak logis, maka penolakan tersebut ikut membawa dampak bagi kekuatan alat bukti keterangan terdakwa itu sendiri, yaitu dengan ditolaknya pencabutan kembali tersebut, Hakim menilai bahwa keterangan terdakwa (tersangka) di depan penyidiklah yang mengandung unsur kebenaran dan mempunyai nilai pembuktian, sedangkan keterangan terdakwa di persidangan yang menyangkal semua isi BAP dinilai tidak benar dan tidak ada nilainya sama sekali dalam pembuktian.

Atas penilaian ini, Hakim kemudian menganggap keterangan terdakwa (tersangka) di depan penyidik (BAP) dapat digunakan sebagai petunjuk untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Karena pada dasarnya dengan ditolaknya pencabutan tersebut berarti pengakuan-pengakuan terdakwa yang tertulis dalam BAP diterima sebagai suatu kebenaran yang sangat membantu hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Penggunaan keterangan pengakuan terdakwa sebagai petunjuk ini dipertegas dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 20 September 1977 No. 177 K/Kr/1965, yang menegaskan:

“Bahwa pengakuan-pengakuan para Terdakwa I dan II di muka polisi dan jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa”.

Isi putusan Mahkamah Agung di atas mengandung kaidah bahwa keterangan pengakuan yang diberikan di luar sidang, dapat dipergunakan hakim sebagai “petunjuk” untuk menetapkan kesalahan terdakwa (M. Yahya Harahap, 2003: 326).

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa dengan ditolaknya pencabutan keterangan yang ada dalam BAP, maka terhadap keterangan yang tertulis dalam BAP tersebut, oleh hakim kemudian dijadikan petunjuk dalam menetapkan kesalahan terdakwa. Adapun pertimbangan hakim menggunakan keterangan dalam BAP sebagai petunjuk, adalah karena keterangan tersebut secara utuh menggambarkan kejadian peristiwa pidana yang didakwakan. Keutuhan ini mampu melengkapi dan menegaskan alat bukti yang ditemukan dalam persidangan pengadilan. Dengan kata lain, kedudukan keterangan pengakuan yang diberikan terdakwa di depan pemeriksaan penyidikan, tidak bisa berdiri sendiri. Fungsinya hanya dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menyempurnakan pembuktian alat bukti lain. Atau berfungsi dan bernilai “untuk mencukupi dan “mengungkapkan” keterbuktian kesalahan terdakwa (M. Yahya Harahap, 2003: 327).

Demikian halnya dengan kasus Joko Kustiono, dimana pencabutan keterangan yang dilakukan terdakwa Joko Kustiono, ditolak oleh Hakim dengan dasar bahwa alasan pencabutan tersebut tidak terbukti kebenarannya, karena setelah dilakukan cross check dengan saksi verbalisan dan setelah Hakim melakukan pengamatan atas fakta-fakta dan alat-alat bukti dalam persidangan ternyata tidak satu pun yang dapat membenaran alasan pencabutan keterangan pengakuan tersebut. Bahkan dengan ditolaknya pencabutan tersebut, Hakim kemudian menjadikan keterangan dalam BAP sebagai petunjuk dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Sebagaimana yang diutarakan oleh Adnan Paslyadja (1997: 73) yang menjelaskan bahwa penyangkalan terdakwa yang melalui alat bukti lain dapat dibuktikan sebagai kebohongan dapat di terima sebagai alat bukti petunjuk. Sehingga, dengan tidak ada satu pun alat bukti yang mendukung pencabutan keterangan oleh terdakwa, maka keadaan ini dapat dijadikan petunjuk bagi hakim dalam menilai atau membuktikan kesalahan terdakwa.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa implikasi dari ditolaknya pencabutan, terhadap kekuatan alat bukti keterangan terdakwa adalah, hakim akan menilai keterangan terdakwa di sidang pengadilan sebagai suatu keterangan yang tidak mengandung unsur kebenaran dan tidak ada nilainya sama sekali dalam pembuktian (tidak dapat digunakan sebagai alat bukti).

Sedangkan bila pencabutan keterangan pengakuan terdakwa diterima hakim, karena alasan pencabutan yang dapat dibuktikan kebenarannya, hal ini juga akan membawa dampak bagi kekuatan alat bukti keterangan terdakwa itu sendiri, yaitu dengan diterimanya pencabutan tersebut, hakim akan menilai bahwa keterangan terdakwa di persidanganlah yang mempunyai nilai kebenaran dan dapat digunakan dalam pembuktian, sedangkan terhadap keterangan terdakwa (tersangka) di depan penyidik (BAP) dinyatakan tidak benar dan tidak ada nilainya sama sekali dalam pembuktian.

Kesimpulannya, bahwa implikasi dari diterimanya pencabutan, terhadap kekuatan alat bukti keterangan terdakwa adalah, hakim akan menilai keterangan terdakwa di sidang pengadilan sebagai suatu keterangan yang mengandung unsur kebenaran dan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Kesimpulan akhir dari seluruh uraian di atas, bahwa implikasi dari pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan terhadap kekuatan alat bukti keterangan tersangka adalah:

1 Apabila pencabutan tersebut diterima oleh hakim, maka konsekuensi yuridisnya adalah keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan dapat digunakan sebagai alat bukti dan keterangan terdakwa (tersangka) di tingkat penyidikan tidak dapat digunakan sama sekali untuk menemukan bukti di persidangan karena isinya yang dinilai tidak benar.

2 Sedangkan apabila pencabutan ditolak oleh hakim, maka konsekuensi yuridisnya adalah keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, justru keterangan terdakwa (tersangka), di tingkat penyidikanlah (BAP) yang kemudian dapat digunakan dalam membantu menemukan bukti di persidangan.

BAB IV

PENUTUP

A Kesimpulan

Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan serta pembahasannya baik yang berdasarkan atas teori maupun data-data yang penulis dapatkan selama mengadakan penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan boleh dilakukan oleh terdakwa, dengan syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan harus disertai dengan alasan yang mendasar dan logis. Alasan yang mendasar dan logis tersebut mengandung arti bahwa alasan yang menjadi dasar pencabutan tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat atau didukung oleh bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa alasan pencabutan tersebut benar dan dapat dibuktikan oleh hakim.

2. Implikasi dari pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan terhadap kekuatan alat bukti keterangan tersangka adalah:

a. Apabila pencabutan diterima oleh hakim, maka keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan dapat digunakan sebagai alat bukti dan keterangan terdakwa (tersangka) di tingkat penyidikan tidak digunakan sama sekali untuk menemukan bukti di persidangan karena isinya yang dinilai tidak benar.

b. Sedangkan apabila pencabutan ditolak oleh hakim, maka keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, justru keterangan terdakwa (tersangka), di tingkat penyidikanlah (BAP) yang kemudian dapat digunakan dalam pembuktian.

B Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka sebagai akhir dari seluruh tulisan ini, dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

Hakim hendaknya dalam menolak atau menerima pencabutan keterangan terdakwa harus bersikap hati-hati, arif dan bijaksana. Tidak sembrono dan sewenang-wenang. Harus lebih dulu dengan teliti mengadakan pemeriksaan yang menyeluruh secara cermat dan seksama termasuk mengedepankan sanubari dan hati nuraninya. Jangan hanya bersandar pada kebiasaan-kebiasaan yang bersifat formal di persidangan Keserampangan hakim dalam menolak atau menerima pencabutan keterangan terdakwa, dapat merugikan pembelaan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan Paslyadja. 1997. Hukum Pembuktian. Jakarta: Pusat Diktat Kejaksaan Republik Indonesia.
Andi Hamzah. 2002. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Bambang Poernomo. Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana. Yogyakarta: Liberty.
Bambang Waluyo. 1992. Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Burhan Ashshofa. 2000. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
Darwan Prinst. 1998. Hukum Acara Pidana Dalam Praktik. Jakarta: Djambatan.
Erni Widhayanti. 1988. Hak-hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP. Yogyakarta: Liberty.
G. W. Bawengan. 1989. Penyelidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi. Jakarta: Pradnya Paramita.
Hamrat Hamid dan Hasan M. Husein. 1991. Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi: Dalam Tanya jawab. Jakarta: Sinar Grafika.
Hari Sasangka dan Lily Rosita.2003. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana. Bandung: Mandar Maju.
_____________. 2003. Komentar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bandung: Mandar Maju.
Heribertus Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
Hilman Hadikusuma. 1995. Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju.
Martiman Prodjohamidjojo. 1984. Komentar Atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jakarta: Pradnya Paramita.
M. Yahya Harahap. 2003. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemerikasaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
Matthew B. Milles dan A. Michael Hubberman. 1992. Analisis Data Kualitatif (diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: UI-Press.
Moch Faisal Salam. 2001. Hukum Acara Pidana Dalam dan Praktek. Bandung: Mandar Maju.
Moeljatno. 2001. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara.
Satjipto Rahardjo. 1982. Ilmu Hukum. Bandung: Alumni.
Sinar Grafika. 2000. KUHAP dan KUHP. Jakarta: Sinar Grafika.
Slamet Soeseno. 1986. Teknik Penulisan Ilmiah Populer. Jakarta: Gramedia.
Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Subekti. 2001. Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramita.

Status Perkawinan dan Perceraian Secara Islam Yang Tidak Didaftarkan

2010-01-28T07:38:00.000-08:00

A. PENDAHULUAN
Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal, karena perkawinan sebagai didefenisikan dalam Pasal 1 -nya
adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Didalam Undang-undang Perkawinan tersebut
juga dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap
perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa
penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan
dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar
pencatatan[1].
Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Pengadilan Agama memberi kewenangan kepada peradilan agama untuk menangani
masalah perkawinan seperti perceraian. Bagi seseorang yang ingin melakukan
perceraian harus ada cukup alasan, bahwa ia dan pasangannya tidak akan dapat
hidup rukun lagi sebagai suami istri.
Seseorang yang beragama Islam merasa bahwa
perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi dan memutuskan untuk bercerai,
maka sesuai dengan undang-undang peradilan agama tersebut, langkah yang dapat
ditempuh adalah permintaan cerai kepada pengadilan agama. Menurut Drs. Syarif
Utsman[2],”dengan
mengutip ketentuan UU Perkawinan tahun 1974 dan UU Peradilan Agama tahun 1989,
bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah
pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua
belah pihak”.
Peraturan yang telah dibuat tersebut
merupakan cerminan dari aspirasi seluruh rakyat Indonesia, namun ketika
dihadapkan kepada realita yang terjadi peraturan yang ada tersebut terkadang
tidak bisa menghadapi kasus konkrit seperti halnya bagaimana pandangan tentang
status perkawinan secara Islam yang tidak didaftarkan dan begitu juga dengan
perceraiannya. Berdasarkan arahan Bapak Bachtiar Abna, SH, SU selaku dosen
pembimbing mata kuliah Kuliah Hukum Keluarga & Harta Perkawinan maka diberi
namalah makalah ini dengan nama : ” Tinjauan Terhadap Status Perkawinan Secara Islam Yang Tidak Didaftarkan dan
Status Perceraiannya Yang Tidak Didepan Sidang Pengadilan Negeri”.

B. RUMUSAN PERTANYAAN
Rumusan masalah yang diberikan adalah :
1.
Bagaimana Tinjauan Terhadap status perkawinan yang tidak didaftarkan ?
2.
Bagaimana pula dengan status perceraian yang tidak
didepan sidang Pengadilan ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT
Berdasarkan rumusan masalah diatas , tujuan yang hendak
dicapai adalah untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Terhadap status perkawinan
yang tidak didaftarkan dan status perceraian yang tidak didepan sidang
Pengadilan
Manfaat yang penulis harapkan dari penulisan makalah ini
adalah dapat menambah wawasan dan
pengetahuan teoritis tentang hal-hal yang berkaitan dengan status perkawinan
yang tidak didaftarkan dan status perceraian yang tidak didepan sidang
Pengadilan serta diharapkan terjadinya pengembangan dan penggayaan ilmu hukum
dari penulisan makalah ini.

D. METODE PENULISAN
1.
Jenis Penulisan
Penulisan yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif[3],
yaitu penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara horizontal[4].
2.
Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data
Jenis data dalam penelitian ini yaitu data sekunder, data yang diperoleh
dari studi kepustakaan. Sumber data diperoleh dari[5]
:
a.
Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat
yakni :
-
Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945
-
Peraturan dasar, batang tubuh UUD 1945
-
Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Pengadilan Agama
-
Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan
b.
Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, karya dari kalangan hukum,
media massa cetak dan internet yang memuat berita tentang permasalahan yang
sedang dibahas.
c.
Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang, mencakup
:
-
Bahan-bahan yang memberikan petunjuk-petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contoh kamus
hukum, ensiklopedia.
-
Bahan-bahan primer, sekunder dan tertier (penunjang)
diluar bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang sosiologi, filsafat, yang dipergunakan untuk
melengkapi atau menunjang data atau bahan penulisan.

3.
Analisa Data
Pada penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk
mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis. Sistematisasi berarti
membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk
mengadakan pekerjaan analisis dan konstruksi.[6]
Adapun kegiatan-kegiatan dalam analisis data yaitu :
a.
Mengelompokan dan membuat sistematika dari data-data yang
dikumpulkan sesuai dengan rumusan masalah
b.
Memilih pasal-pasal dari UU.Perkawinan dan peraturan
pelaksanaanna serta UU. Peradilan Agama yang disiapkan untuk menganalisis
data-data yang telah dikelompokan dan sistematika sesuai rumusan masalah
tersebut.
c.
Kemudian data dianalisis secara hukum dengan metode
induktif.

E. ANALISA
Perdebatan soal eksisensi hukum agama (Islam)
dalam sebuah negara, seperti Indonesia yang tak berasaskan Islam, memang sangat
alot dan mengundang polemik panjang. Dalam kasus nikah siri atau nikah yang tak
dicatatkan resmi ke negara, hampir mayoritas ulama mengatakan hal tersebut sah secara agama
sepanjang akad nikahnya memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan Islam.
Dalam literatur hukum Islam, sudah jelas tak ada satu pendapatpun dari kalangan
ulama fikih yang mewajibkan pencatatan nikah ke negara[7].
Persoalan yang muncul kemudian, nikah siri
merupakan praktik nikah yang tidak dicatatkan secara resmi ke negara. Sementara
hukum positif yang berlaku di negara Indonesia sebagaimana diatur dalam
undang-undang perkawinan tahun 1974 mewajibkan setiap pernikahan harus
dilakukan di kantor urusan agama (KUA) dan dicatatkan ke pegawai Pencatat Nikah
(PPN)[8].
Dan dibidang lain dapat juga kita lihat, yaitu ketika terjadi talak, dimana
menurut hukum fikih klasik, talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada
istrinya dihukumi sah dan mengikat, meski tidak melalui Pengadilan Agama. Sah
dalam arti pasangan tersebut sudah tidak berstatus suami-istri lagi, sehingga
agama melarang pasangan tersebut melakukan hubungan badan atau persentuhan
lainnya. Namun, aturan negara justru berbeda. Talak harus dijatuhkan lewat
jalur Pengadilan Agama. Konsekuensi hukumnya, talak yang dijatuhkan secara
tidak formal diluar Pengadilan Agama, statusnya tidak sah dalam arti pasangan
tersebut masih dianggap sebagai suami istri.

TINJAUAN TERHADAP STATUS
PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN
Tarik menarik diantara dua hukum yang berbeda
atau dualisme hukum dalam masalah perkawinan telah menjadikan masalah
tersendiri dalam hukum nasional Indonesia. Nikah siri atau talak tanpa
Pengadilan Agama dianggap sah secara agama Islam, namun menurut hukum positif
yang berlaku justru dipandang tidak sah.
Dualisme hukum di Indonesia yang aturannya
saling bertentangan terkait pernikahan atau talak merupakan hal yang
bermasalah, menurut Prof. Dr. KH. Ali Musthofa Yaqub[9]
penyebab terjadinya dualisme adalah karena di Indonesia ada dua kelompok
’madzhab’ yang mendukung sepenuhnya atau mengikuti ajaran Islam total dan yang
mendukung atau mengikuti hukum positif. Supaya terjadi sinkronisasi maka
dipakailah keduanya, sebab bagi negara seperti Indonesia yang berdasarkan hukum yang mana hukumnya
dibuat berdasarkan persetujuan rakyat, tentulah sebagai warga yang baik kita
harus mengikutinya.
Pasal 2 Undang-undang Perkawinan menyatakan
dalam ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan ayat (2)nya berbunyi :
tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Artinya kita harus melihat secara menyeluruh dari isi pasal tersebut, dengan kesatu-paduan pasal tersebut
harus dilaksanakan secara pasti guna mendapatkan kepastian hukum. Ketika suatu
perkawinan hanya dilaksanakan sampai kepada batas pasal 2 ayat (1) saja maka
akibat hukumnya adalah ketika terjadi persengketaan antara suami istri maka
pasangan tersebut tidak bisa minta perlindungan secara konkrit kepada Negara
dalam hal ini minta putusan kepada Pengadilan. Hal ini terjadi karena
perkawinan yang bersangkutan tidak tercatat secara resmi didalam administrasi negara,
ketika ini tidak tercatat secara resmi oleh negara maka segala konsekuensi
hukum apapun yang terjadi selama dalam perkawinan bagi negara dianggap tidak
pernah ada.
Solusi bagi suami istri yang telah melakukan nikah dengan tidak
diketahuinya secara resmi oleh negara adalah dengan memintakan itsbat
(ketetapan) resmi dari lembaga negara yang mempunyai otoritas untuk
menetapkannya yaitu Pengadilan Agama.

STATUS PERCERAIAN YANG TIDAK DIDEPAN SIDANG PENGADILAN
Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat
mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejateraan spritual dan
material. Namun kadang apa yang telah dicanangkan tersebut tidak sesuai dengan
harapan. Ditengah perjalanan goncangan dalam berumah tangga tidak dapat
dihindari sehingga bisa berkahir dengan terjadinya erceraian. Sesuatu hal yang
tidak diharapkan ini kapanpun bisa terjadi, apakah perkawinannya resmi dicatat
oleh negara atau hanya berdasarkan agama dan kepercayaannya saja.
Perceraian yang terjadi jika perkawinanya
tidak pernah diresmikan oleh negara maka tidak akan membawa dampak hukum yang
sangat merumitkan bagi pelakunya. Sebab dari awal perkawinan mereka memang
dianggap tidak pernah terjadi oleh negara. Sebaliknya perceraian yang terjadi
yang tidak didepan pengadilan sementara perkawinannya sah secara hukum negara
juga tidak akan membawa dampak hukum, mereka masih dianggap sebagai pasangan
yang sah walaupun menurut agama mereka sudah sah bercerai ketika syaratnya
terpenuhi.

F.   PENUTUP
a.   Kesimpulan
Berdasarkan ulasan diatas dapat disimpulkan bahwa :
1.    Perkawinan
yang tidak tercatat secara resmi oleh negara maka
segala konsekuensi hukum apapun yang terjadi selama dalam perkawinan bagi negara
dianggap tidak pernah ada.
2.
Perceraian yang terjadi yang tidak didepan
pengadilan sementara perkawinannya sah secara hukum negara tidak akan membawa
dampak hukum, mereka masih dianggap sebagai pasangan yang sah walaupun menurut
agama mereka sudah sah bercerai ketika syaratnya terpenuhi.

b.   Saran
Ketentuan tambahan yang diberlakukan oleh pemerintah dalam masalah
perkawinan yaitu dengan mensyaratkan adanya soal pencatatan dan legalitas
perceraian merupakan suatu keniscayaan demi memilihara keteraturan sosial dan
mencegah kemudharatan sehingga diharapkan kedepan pemerintah dalam hal ini
Departemen Agama lebih banyak mensosialisasikan pentingnya perkawinan dilakukan
pencatatan dan legalitas dari perceraian.

Hak Jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan Batasannya

2010-01-28T07:32:00.000-08:00

ABSTRAK
Barang siapa yang, setelah membaca KUHAP, berkesimpulan bahwa jaksa tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atau bahwa hanya terpidana atau ahli warisnya yang dapat mengajukan PK, maka orang itu pasti telah salah membaca undang-undang. Pembacaan yang teliti terhadap Pasal 263 KUHAP menunjukkan bahwa jaksa diberikan hak untuk mengajukan PK. Namun KUHAP juga memberikan batasan dalam hal apa jaksa dapat mengajukan PK, yaitu dalam hal ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang didalam pertimbangannya menyatakan perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi tidak diikuti pemidanaan. Jadi tidak terhadap semua putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap jaksa berhak mengajukan PK.

Dalam tulisan ini disarankan agar dilakukan koreksi secepatnya atas praktek hukum dan dicarikan upaya mengatasi kerugian yang dialami oleh pihak-pihak yang dalam putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum dinyatakan tidak bersalah tetapi kemudian dipidana karena adanya PK oleh jaksa. Disarankan juga agar Presiden, selaku Kepala Negara, meminta maaf kepada para korban PK jaksa dan seluruh rakyat Indonesia atas kesalahan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan jaksa-jaksa penuntut umum dalam perkara-perkara PK yang diajukan oleh jaksa.

1. Pendahuluan
Pertanyaan yang terus menerus diajukan sejak tahun 1996 adalah apakah jaksa dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara pidana terhadap suatu putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum yang tetap. Pertanyaan ini muncul karena pada tahun 1996, untuk pertama kalinya, jaksa mengajukan permohonan PK dalam perkara dengan terdakwa, Mochtar Pakpahan, seorang aktivis buruh pada masa itu. Sejak itu Jaksa secara terus menerus mengajukan PK. Tidak dalam semua kasus yang diajukan jaksa memenangkan PK. Mahkamah Agung (MA) bersikap mendua mengenai hal ini. Ada majelis MA yang menyatakan jaksa tidak berhak mengajukan PK, ada yang menyatakan jaksa dapat mengajukan PK.

Dalam putusan PK dimana MA menerima permintaan PK dari jaksa, MA menyatakan menciptakan hukum karena KUHAP tidak mengaturnya. Dalam Negara v Muchtar Pakpahan, sebagaimana dikutip dalam Negara v Pollycarpus (PUTUSAN No. 109 PK/Pid/2007) , MA misalnya menyatakan: “Dalam menghadapi problema yuridis hukum acara pidana ini dimana tidak diatur secara tegas pada KUHAP maka Mahkamah Agung melalui putusan dalam perkara ini berkeinginan menciptakan hukum acara pidana sendiri, guna menampung kekurangan pengaturan mengenai hak atau wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara pidana.”

Dalam hal MA tidak dapat menerima permohonan jaksa, MA menyatakan bahwa MA tidak berwenang memutuskan mengenai PK. Dalam Negara v H. MULYAR bin SAMSI (Putusan MA No84PK/Pid/2006 Tahun 2006), MA menyatakan bahwa PK Jaksa tidak dapat diterima dengan alasan:
Bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHAP telah menentukan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauankembali kepada Mahkamah Agung;

Bahwa ketentuan tersebut telah mengatur secara tegas dan limitative bahwa yang dapat mengajukan peninjauankembali adalah Terpidana atau ahli warisnya. Hal ini berarti bahwa yang bukan Terpidana atau ahli warisnya tidak dapat mengajukan peninjauankembali.

Dengan adanya ketentuan yang tegas dan limitatif tersebut, tidak diperlukan lagi ketentuan khusus, yang mengatur bahwa yang bukan Terpidana atau ahli warisnya tidak dapat mengajukan peninjauankembali;

Bahwa “due proses of law” tersebut berfungsi sebagai pembatasan kekuasaan Negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat, dan bersifat normatif, sehingga tidak dapat ditafsirkan dan tidak dapat disimpangi, karena akan melanggar keadilan dan kepastian hukum ;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan permohonan peninjauankembali atas putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya apa yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan kesalahan dalam penerapan hukum acara, sehingga permohonan peninjauan kembali yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh dua majelis pada MA tentu membingungkan, yang mana yang harus diikuti. Hal ini tentu akan menyebabkan adanya ketidakpastian hukum. MA, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum yang diajukan di atas menunjukkan, ternyata tidak satu. Putusan Majelis yang satu belum tentu diikuti oleh Majelis yang lain.

Tulisan ini akan membahas mengenai dasar hukum dari jaksa dalam mengajukan PK dan setelah menemukan dasar hukumnya maka akan dibahas mengenai batasan-batasan dalam mengajukan PK sebagaimana diatur dalam KUHAP. Dalam membahas mengenai PK oleh jaksa ini, saya hanya menggunakan bahan hukum primer, yaitu undang-undang dan Putusan-putusan MA. Putusan MA yang saya gunakan dalam tulisan ini dapat diakses pada situs web dari Mahkamah Agung. Alasan tidak menggunakan bahan sekunder adalah karena dalam pertimbangan hukumnya MA membuat rujukan pada bahan hukum sekunder.

2. Tinjauan Atas Pasal 263 KUHAP
Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa “terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan. kembali kepada Mahkamah Agung.” Ketentuan ini memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan digunakannya kata terpidana atau ahli warisnya menandakan bahwa dalam putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan tetap yang dimintakan peninjuan kembali, seseorang sudah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana atau ada pemidanaan.

Dikecualikan dari hal-hal yang tidak dapat diajukan peninjauan kembali adalah putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Perumusan dalam Pasal 263 ayat (1) ini memang agak sedikit kacau. Yang dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali adalah terpidana atau ahli warisnya. Sementara untuk putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak ada terpidana. Maka adanya klausul “kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum” sangatlah tidak masuk akal ditempatkan dalam ayat tersebut.

Kalau kemudian jaksa mengajukan peninjauan kembali, menjadi layak karena adanya klausul “kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum”. Jaksa dapat berpikir bahwa yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) adalah Peninjuan kembali oleh terpidana atau ahli warisnya. Sementara untuk putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dapat diajukan peninjauan kembali tetapi tidak diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut. Dimana diaturnya, jaksapun tidak tahu dan hal ini berarti ada kekosongan hukum. MA, dari perspektif jaksa, berpikir bahwa MA dapat mengisi kekosongan tersebut melalui ketentuan bahwa hakim harus menggali nilai-nilai dalam masyarakat dan MA memang melakukannya dalam Negara v Muchtar Pakpahan dan lain-lain.

Bahwa jaksa dapat mengajukan peninjauan kembali mendapat landasannya dalam Pasal 263 ayat (3). Pasal 263 ayat (3) tersebut menyatakan “Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.” Ayat (3) ini merupakan landasan hukum bagi jaksa dalam mengajukan PK atas putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Persyaratan dalam Pasal 263 ayat (3) “……………. apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti dengan pemindanaan” menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 263 ayat (3) tidak ditujukan bagi Terpidana karena dalam konteks Pasal 263 ayat (3) memang tidak ada yang disebut “Terpidana”. Tidak ada “terpidana” tanpa adanya “pemidanaan”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pasal 263 ayat (1) ditujukan untuk PK bagi Terpidana atau ahli warisnya. Yang diajukan PK menurut Pasal 263 ayat (1) adalah terhadap putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang isinya “pemidanaan”. Pasal 263 ayat (3) adalah PK yang diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang tidak berisi pemidanaan. Karena tidak ada pemidanaan maka tidak ada terpidana dan oleh karenanya tidak ditujukan bagi Terpidana atau ahli warisnya yang memang tidak ada.

MA dalam putusan PK dalam Negara v Pollycarpus telah keliru ketika menyatakan:

2. Bahwa Pasal 263 KUHAP yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 21 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 mengandung hal yang tidak jelas, yaitu:

a. Pasal 263 ayat 1 KUHAP tidak secara tegas melarang Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, sebab logikanya terpidana /ahliwarisnya tidak akan mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan vrijspraak dan onslag van alle vervolging. Dalam konteks ini, maka yang berkepentingan adalah Jaksa Penuntut Umum atas dasar alasan dalam ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHAP ;

b. Bahwa konsekwensi logis dari aspek demikian maka pasal 263 ayat 3 KUHAP yang pokoknya menentukan “ Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan” tidak mungkin dimanfaatkan oleh terpidana atau ahli warisnya sebab akan merugikan yang bersangkutan, sehingga logis bila kepada Jaksa Penuntut Umum diberikan hak untuk mengajukan peninjauan kembali;

Menyangkut butir 2.a dari pertimbangan MA tersebut, MA jelas keliru karena ketentuan Pasal 263 ayat (1) itu adalah untuk Terpidana atau Ahli warisnya. Logika MA juga keliru ketika menyatakan “…….sebab logikanya terpidana /ahliwarisnya tidak akan mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan vrijspraak dan onslag van alle vervolging”, karena memang tidak ada terpidana dalam putusan vrijspraak dan onslag van alle vervolging. Sedangkan butir 2.b dari pertimbangan tersebut kekeliruan MA dalam menafsirkannya lebih parah. MA menyatakan “…………..tidak mungkin dimanfaatkan oleh terpidana atau ahli warisnya sebab akan merugikan yang bersangkutan,…..”. Sebagaimana saya sebutkan di atas, dalam konteks Pasal 263 ayat (3) tidak ada “terpidana”, karena kondisinya adalah “…tidak diikuti oleh suatu pemidanaan”.

Sebenarnya dalam putusan dalam Negara v Muchtar Pakpahan, sebagaimana dirujuk oleh MA dalam Negara v Pollycarpus, MA sudah nyaris benar ketika menyatakan:

3. Pasal 263 ayat (3) KUHAP menurut penafsiran Majelis Mahkamah Agung RI maka ditujukan kepada Jaksa oleh karena Jaksa Penuntut Umum adalah pihak yang paling berkepentingan agar keputusan hakim dirubah, sehingga putusan yang berisi pernyataan kesalahan terdakwa tapi tidak diikuti pemindanaan dapat dirubah dengan diikuti pemindanaan terhadap terdakwa;

Namun MA melihat Pasal 263 ayat (3) KUHAP itu ditujukan kepada jaksa oleh karena JPU adalah “pihak yang berkepentingan”. Persoalannya dalam Pasal 263 ayat (3) bukan soal siapa yang “paling berkepentingan” tetapi Pasal 263 ayat (3) itu pada dirinya memang ditujukan untuk jaksa. Dalam perkara pidana hanya ada dua pihak yang berhadap-hadapan di depan hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. Terdakwa yang dinyatakan bersalah dan ada pemidanaan adalah Terpidana. Dengan dinyatakan “paling berkepentingan” seolah-olah ada pihak lain yang berkepentingan dengan kondisi yang disebutkan dalam Pasal 263 ayat (3) tersebut.

Lagipula, secara logis, jika KUHAP hanya mengatur PK oleh Terpidana atau ahli warisnya, untuk apa lagi dibuat ketentuan Pasal 263 ayat (3). Pasal 263 ayat (1) sudah cukup untuk menampung keperluan terpidana atau ahli warisnya.

Dengan demikian adalah merupakan kesalahan membaca undang-undang jika ada yang menyatakan bahwa KUHAP tidak mengatur mengenai hak atau wewenang dari jaksa untuk mengajukan PK. Sebagaimana sudah saya tuliskan di atas, KUHAP memang memberikan Hak bagi jaksa untuk mengajukan PK, sekalipun tidak secara nyata disebutkan kata “jaksa penuntut umum”.

3. Putusan Bebas dan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum
Dalam Pasal 263 ayat (1) kedua istilah hukum tersebut muncul dalam rumusan “…..,, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum,…..”. Dalam Pasal 263 ayat (3) kedua istilah hukum itu tidak muncul. Kata-kata yang muncul adalah “……………………apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan”. Apakah Putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum termasuk dalam apa yang disebut dalam Pasal 263 ayat (3) “…..tidak diikuti oleh suatu pemidanaan”?

Dalam kedua macam putusan, yaitu putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak ada pemidanaan. Dengan demikian jika dalam putusan bebas hakim menyatakan suatu perbuatan yang didakwakan terbukti maka putusan semacam itu dapat diajukan PK. Demikian juga halnya dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dimana perbuatan yang didakwakan dinyatakan terbukti tetapi ada alasan-alasan tertentu yang membuat hakim tidak menjatuhkan pidana, maka jaksa dapat mengajukan PK.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut KUHAP tidak hanya terpidana atau ahli warisnya yang dapat mengajukan peninjauan kembali tetapi juga jaksa. Tentu alasan untuk mengajukan peninjauan kembali adalah berbeda antara apa yang diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya dengan yang diajukan oleh jaksa.

4. Alasan untuk mengajukan peninjauan kembali
Pasal 263 ayat (2) memuat daftar dasar yang dapat diajukan untuk melakukan peninjauan kembali oleh terpidana atau ahli warisnya.
a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Bagi jaksa terdapat alasan untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (3) sebagaimana telah disinggung di atas, yaitu apabila putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap itu menyatakan bahwa suatu perbuatan yang sudah didakwakan terbukti tetapi tidak diikuti dengan pemidanaan. Hal ini tentu karena mungkin ada kekhilafan hakim, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) butir c.

Kata-kata yang digunakan pada awal Pasal 263 ayat (3) seolah-olah menunjukkan bahwa semua alasan yang disebutkan dalam Pasal 263 ayat (2) akan berlaku bagi PK oleh Jaksa. Namun demikian, alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 263 ayat (2) butir a dan b tidak berlaku bagi jaksa. Hanya butir c dari Pasal 263 ayat (2) yang berlaku bagi jaksa untuk mengajukan PK sesuai Pasal 263 ayat (3).

Dalam Negara v Pollycarpus misalnya, jaksa mengajukan novum. Jaksa membolakbalik ketentuan dalam Pasal 263 ayat (2) butir a. Malangnya, MA dalam PK malah menerima novum yang diajukan oleh jaksa tersebut. Dalam Negara v Pollycarpus, Majelis PK MA menyatakan:

“Sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP, salah satu alasan diajukannya peninjauan kembali adalah apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, maka hasilnya akan menjadi putusan menjadi berbeda”

Pasal 263 ayat (2) butir a yang mengatur mengenai dasar mengajukan PK adalah untuk Terpidana dan bukan untuk Jaksa. MA mengubah Pasal 263 ayat (2) butir a KUHAP ketika menyatakan “….., maka hasilnya akan menjadi putusan menjadi berbeda”. Ini merupakan penyimpangan yang nyata yang dilakukan oleh MA.

Ini tentu aneh mengingat ketentuan dalam Pasal 263 ayat (3) secara jelas membatasi hanya terhadap putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang didalamnya dinyatakan perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi tidak diikuti pemidanaan.

Jika dibaca sesuai Pasal 263 ayat (3) maka jaksa dapat mengajukan PK terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang tidak berupa pemidanaan karena dalam putusan dinyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan sudah terbukti tetapi tidak diikuti dengan pemidanaan yang dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dari hakim. Jadi jaksa tidak dapat mengajukan PK kalau dalam putusan bebas hakim menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan tidak terbukti.

5. Pembatasan
Sesuai dengan uraian-uraian di atas maka hak jaksa untuk mengajukan PK sangat terbatas, yaitu hanya terhadap putusan yang dalam pertimbangannya hakim menyatakan perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Jaksa tidak dapat mengajukan PK kalau:
1. Putusan-putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu ternyata ada pemidanaan.
2. dalam putusan bebas hakim menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan tidak terbukti;

Pengajuan PK oleh Jaksa selama ini tentulah melanggar KUHAP. Maka putusan PK MA dalam Negara v Muchtar Pakpahan, dan Negara v Pollycarpus dan lain-lain merupakan kecelakaan atau bahkan dosa-dosa hukum MA terhadap korban-korban PK jaksa dalam kasaus-kasus tersebut.

6. Penutup
Sesuai dengan uraian-uraian yang disebutkan di atas maka sebagai kesimpulan penutup adalah bahwa menurut KUHAP, jaksa berhak atau dapat mengajukan PK tetapi hanya terbatas pada putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi tidak diikuti dengan suatu pemidanaan.

Oleh karena itu perlu dilakukan koreksi terhadap praktek hukum yang ada dan melakukan perbaikan-perbaikan dimana perlu di kalangan hakim, jaksa, dan advokat untuk mengatasi kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan dalam proses hukum semenjak munculnya kasus PK oleh jaksa.

MA, Jaksa Agung, dan PERADI, sebagai organisasi yang didirikan dan berfungsi mengemban amanat UU Advokat, harus bersama-sama mencari sarana hukum yang mungkin untuk membebaskan mereka yang kemudian dipidana setelah sebelumnya menurut putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tidak dipidana. Disarankan juga agar Presiden, selaku Kepala Negara, meminta maaf kepada para korban PK jaksa dan seluruh rakyat Indonesia atas kesalahan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan jaksa-jaksa penuntut umum dalam perkara-perkara PK yang diajukan oleh jaksa.

RANCANGAN UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ……. TAHUN …….. TENTANG KEISTIMEWAAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

2010-01-28T07:29:00.000-08:00

RANCANGAN
UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ……. TAHUN ……..
TENTANG
KEISTIMEWAAN PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a.
bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
bercita-cita dan bertujuan membangun masyarakat
Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945 yang berlandaskan pada falsafah Bhinneka
Tunggal Ika yang mengakui keragaman dan keunikan
dari masing-masing daerah dalam satu-kesatuan
yang berperikeadilan;
b. bahwa Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan
Kadipaten Pakualaman telah mempunyai wilayah,
pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya
Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17
Agustus 1945 telah berperan dan memberikan
sumbangsih yang besar dalam mempertahankan,
mengisi, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
c. bahwa dengan ditetapkannya Maklumat Sri Paduka
Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku
Alam VIII pada tanggal 5 September 1945, yang
kemudian dikukuhkan dengan Piagam Kedudukan
Presiden Republik Indonesia pada tanggal 6
September 1945, Sri Paduka Sultan Hamengku
Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII
menetapkan wilayah, penduduk, dan
pemerintahannya menjadi bagian dari wilayah,
penduduk, dan pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagai Daerah Istimewa;
d. bahwa rakyat Yogyakarta yang dalam perjalanan
sejarah perjuangan Bangsa Indonesia telah
membuktikan diri sebagai rakyat yang memiliki
kehendak untuk menjadi sebuah bangsa dan
kekuatan sejarah perjuangan bangsa, tetap
menghendaki Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
bersifat istimewa untuk mencapai kesejahteraan
rakyat;
www.legalitas.org
www.legalitas.org
1
e. bahwa kedudukan dan keberadaaan Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa tetap
diakui dan dihormati secara hukum berdasarkan
Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
f. bahwa pengaturan tentang Keistimewaan Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1955 perlu disesuaikan dengan kondisi sosial,
politik, ekonomi, dan kebudayaan saat ini di Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta serta untuk
mengakomodasi perkembangan di masa yang akan
datang;
g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f perlu
membentuk Undang-Undang tentang Keistimewaan
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
Mengingat : 1.
Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A
ayat (1) dan Pasal 18B ayat (1), dan Pasal 20 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun
1955 Tentang Perpanjangan Jangka Waktu
Berlakunya Peraturan-Peraturan Daerah Yang
Dimaksud Dalam Pasal 6 Undang-Undang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom di Jawa
(Lembaran-Negara Tahun 1955 Nomor 53) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1819);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2043);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
www.legalitas.org
www.legalitas.org
2
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548); sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
www.legalitas.org
www.legalitas.org
3
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEISTIMEWAAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
2. Keistimewaan adalah kedudukan hukum yang dimiliki oleh
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan sejarah dan hak
asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus
kewenangan istimewa.
3. Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang
dimiliki Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selain wewenang
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang
Pemerintahan Daerah.
4. Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, selanjutnya disebut
Kesultanan, adalah warisan budaya bangsa yang ditetapkan
sebagai Badan Hukum Kebudayaan, yang dipimpin oleh Sri Sultan
Hamengku Buwono.
5. Kadipaten Pakualaman, selanjutnya disebut Pakualaman, adalah
warisan budaya bangsa yang ditetapkan sebagai Badan Hukum
Kebudayaan yang dipimpin oleh Adipati Paku Alam.
6. Kebudayaan adalah nilai-nilai, norma, adat istiadat, benda, seni
dan tradisi luhur yang mengakar dalam Masyarakat Daerah
Istimewa Yogyakarta.
7. Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Parardhya
Keistimewaan Yogyakarta menurut asas otonomi, tugas
pembantuan dan keistimewaan.
8. Parardhya Keistimewaan Yogyakarta, selanjutnya disebut
Parardhya, adalah lembaga yang terdiri dari Sri Sultan Hamengku
Buwono dan Adipati Paku Alam sebagai satu-kesatuan yang
mempunyai fungsi sebagai simbol, pelindung dan penjaga budaya,
www.legalitas.org
www.legalitas.org
4
serta pengayom dan pemersatu Masyarakat Daerah Istimewa
Yogyakarta.
9. Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Provinsi, adalah Gubernur
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beserta perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10. Gubernur Provinsi Daerah Istimewa, selanjutnya disebut
Gubernur, adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkedudukan sebagai
Kepala Daerah dan Wakil Pemerintah.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, selanjutnya disebut DPRD Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
12. Peraturan Parardhya Keistimewaan Yogyakarta, selanjutnya
disebut Peraturan Parardhya, adalah peraturan yang dibentuk oleh
Parardhya untuk menyelenggarakan kewenangannya berdasarkan
Undang-Undang ini dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.
13. Keputusan Parardhya Keistimewaan Yogyakarta, selanjutnya
disebut Keputusan Parardhya, adalah keputusan yang ditetapkan
oleh Parardhya untuk menyelenggarakan kewenangannya
berdasarkan Undang-Undang ini.
14. Peraturan Daerah Istimewa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
selanjutnya disebut Perdais, adalah Peraturan Daerah yang
dibentuk oleh DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
bersama-sama dengan Gubernur dengan persetujuan Parardhya
untuk mengatur penyelenggaraan Kewenangan Istimewa.
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
selanjutnya disebut Perda Provinsi, adalah Peraturan Daerah
Provinsi yang dibentuk DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
dengan persetujuan bersama Gubernur untuk mengatur
penyelenggaraan urusan provinsi sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
16. Dana Keistimewaan adalah jenis penerimaan Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta yang diperoleh dari alokasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA
Bagian Pertama
Asas
Pasal 2
Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta disusun
berdasarkan asas demokrasi, kerakyatan, ke-bhinneka-tunggal-ika-an,
efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional, dan pendayagunaan
kearifan lokal.
www.legalitas.org
www.legalitas.org
5
Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3
(1) Pengaturan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
bertujuan untuk:
a. mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis;
b. mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat;
c. mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang
menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
d. menciptakan tata pemerintahan yang baik; dan
e. melembagakan peran dan tanggung jawab Kesultanan dan
Pakualaman dalam menjaga dan mengembangkan budaya
Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.
(2) Tata pemerintahan yang demokratis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, diwujudkan melalui:
a. pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung;
b. pengisian anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
melalui Pemilihan Umum;
c. pemisahan kekuasaan antara lembaga penyelenggara politik dan
pemerintahan dengan Kesultanan dan Pakualaman;
d. mekanisme checks and balances antara Pemerintah Daerah
Provinsi dan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
e. membuka ruang partisipasi dan kontrol warga masyarakat
terhadap penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan
media kultural.
(3) Perwujudan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan melalui
kebijakan-kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan publik
dan pengembangan kemampuan masyarakat.
(4) Tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinnekatunggal-
ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan melalui:
a. pengayoman dan pembimbingan masyarakat oleh Pemerintahan
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
b. pemeliharaan dan pendayagunaan nilai-nilai musyawarah,
gotong royong, solidaritas, tenggang rasa, toleransi dan nirkekerasan
oleh Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta dan seluruh Masyarakat Daerah Istimewa
Yogyakarta.
(5) Tata pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, diwujudkan melalui pelaksanaan prinsip-prinsip efektifitas,
transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kesetaraan, dan penegakan
hukum.
(6) Pelembagaan peran dan tanggung jawab Kesultanan dan
Pakualaman dalam menjaga dan mengembangkan budaya
Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, diwujudkan melalui pemeliharaan,
www.legalitas.org
www.legalitas.org
6
pendayagunaan, pengembangan dan revitalisasi nilai-nilai, norma,
adat istiadat, serta tradisi luhur yang mengakar dalam Masyarakat
Daerah Istimewa Yogyakarta.
BAB III
KEWENANGAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Pasal 4
Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada di tingkat
Provinsi.
Pasal 5
(1) Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah
otonom mencakup kewenangan dalam urusan-urusan pemerintahan
Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang
Pemerintahan Daerah dan urusan-urusan istimewa yang ditetapkan
Undang-Undang ini.
(2) Kewenangan dalam urusan istimewa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mencakup:
a. Pengusulan pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur;
b. penetapan kelembagaan Pemerintah Daerah Provinsi;
c. bidang kebudayaan; dan
d. bidang pertanahan dan penataan ruang.
(3) Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan-urusan istimewa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada nilai-nilai
kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat.
(4) Pengaturan lebih lanjut kewenangan dalam urusan-urusan istimewa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan
Perdais.
Pasal 6
pengusulan pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dilaksanakan
untuk menjamin terwujudnya kepemimpinan demokratik yang berbasis
pada kearifan lokal.
Pasal 7
(1) Kewenangan penetapan kelembagaan Pemerintah Daerah Provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b,
diselenggarakan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berdasarkan
prinsip-prinsip responsifitas, akuntabiltas, transparansi, dan
partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan
pemerintahan asli.
www.legalitas.org
www.legalitas.org
7
(2) Pengaturan lebih lanjut tentang penetapan kelembagaan Pemerintah
Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Perdais.
Pasal 8
(1) Kewenangan di bidang kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) huruf c, diselenggarakan untuk menjamin
terpeliharanya tatanan sosial yang berdasar pada nilai-nilai
musyawarah, gotong royong, solidaritas, tenggang rasa, toleransi
dan nir-kekerasan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perdais.
Pasal 9
(1) Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan di bidang pertanahan
dan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
huruf d, Kesultanan dan Pakualaman ditetapkan sebagai Badan
Hukum Kebudayaan.
(2) Sebagai Badan Hukum Kebudayaan, Kesultanan mempunyai hak
milik atas Sultanaat Grond.
(3) Sebagai Badan Hukum Kebudayaan, Pakualaman mempunyai hak
milik atas Pakualamanaat Grond
(4) Pengelolaan dan pemanfaatan Sultanaat Grond dan Pakualamanaat
Grond sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditujukan
untuk sebesar-besarnya kepentingan pengembangan kebudayaan,
kepentingan sosial, dan kepentingan publik demi kesejahteraan
rakyat.
(5) Hak milik, tata guna serta pemanfaatan dan pengelolaan Sultanaat
Grond dan Pakualamanaat Grond diatur dalam Perdais sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 10
Kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai
wilayah administrasi mencakup kewenangan dalam bidang
pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil
Pemerintah.
BAB IV
BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN
Bagian Pertama
Umum
Pasal 11
(1) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki bentuk dan
susunan pemerintahan yang bersifat istimewa.
www.legalitas.org
www.legalitas.org
8
(2) Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas
Parardhya, Pemerintah Daerah Provinsi, dan DPRD Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta.
Bagian Kedua
Parardhya
Pasal 12
(1) Parardhya adalah Sri Sultan Hamengku Buwono dari Kesultanan
Ngayogyakarta Hadiningrat dan Adipati Paku Alam dari Kadipaten
Pakualaman yang bertahta secara sah.
(2) Parardhya merupakan satu-kesatuan lembaga yang berfungsi
sebagai simbol, pelindung dan penjaga budaya, serta pengayom
dan pemersatu Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
(3) Dalam hal Sri Sultan Hamengku Buwono dan/atau Adipati Paku
Alam sebagai Parardhya belum/tidak cakap melakukan perbuatan
hukum, dan/atau tidak mampu menjalankan fungsinya, Sri
Sultan Hamengku Buwono dan/atau Adipati Paku Alam
didampingi oleh wali yang ditunjuk sesuai dengan tata cara yang
berlaku di Kesultanan dan/atau di Pakualaman.
Pasal 13
Parardhya berwenang:
a. Memberikan arahan umum kebijakan dalam penetapan
kelembagaan Pemerintah Daerah Provinsi, kebudayaan, serta
pertanahan dan penataan ruang;
b. Memberikan persetujuan terhadap rancangan Perdais yang telah
disetujui bersama oleh DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
dan Gubernur;
c. Memberikan rekomendasi untuk penindakan Gubernur dan/atau
Wakil Gubernur yang melakukan penyimpangan;
d. Memberikan persetujuan terhadap rencana pinjaman daerah
sebelum diajukan ke Pemerintah sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan;
e. Memberikan persetujuan dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi
bermaksud menerbitkan obligasi daerah; dan
f. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap rencana perjanjian
kerjasama yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan
pihak ketiga yang membebani masyarakat.
Pasal 14
(1) Arah umum kebijakan Parardhya sebagaimana dimaksudkan dalam
Pasal 13 huruf a, dirumuskan dengan memperhatikan aspirasi
masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dan kearifan lokal.
(2) Arah umum kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Parardhya tentang Arah Umum
Kebijakan Parardhya.
www.legalitas.org
www.legalitas.org
9
Pasal 15
Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, huruf d,
dan huruf e ditetapkan dengan Keputusan Parardhya.
Pasal 16
(1) Persetujuan atas rencana pinjaman daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 huruf d ditetapkan dengan Keputusan Parardhya
paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diajukan oleh Gubernur.
(2) Saran dan pertimbangan terhadap rencana perjanjian kerjasama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f ditetapkan dengan
Keputusan Parardhya.
Pasal 17
(1) Parardhya berhak:
a. menyampaikan usul dan/atau pendapat kepada Pemerintah
dalam rangka penyelenggaraan Kewenangan Istimewa;
b. mendapatkan seluruh informasi mengenai kebijakan dan/atau
informasi yang diperlukan untuk perumusan kebijakan;
c. mengusulkan perubahan dan/atau penggantian Perdais;
d. mengusulkan pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil
Gubernur setelah diputuskan oleh badan peradilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap karena terbukti melanggar
sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajibannya, tidak
lagi memenuhi syarat, dan/atau melanggar larangan sebagai
Gubernur dan/atau Wakil Gubernur; dan
e. memperoleh pelayanan dan dukungan administrasi.
(2) Dalam kedudukannya sebagai Parardhya, Sri Sultan Hamengku
Buwono dan Adipati Paku Alam memiliki hak:
a. mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan
DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di bidang
kelembagaan Pemerintah Daerah Provinsi, kebudayaan serta
pertanahan dan penataan ruang;
b. mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
dan DPRD Kabupaten/Kota di bidang kebudayaan serta
pertanahan dan penataan ruang;
c. imunitas;
d. protokoler setingkat Menteri; dan
e. keuangan.
Pasal 18
(1) Parardhya berkewajiban:
a. mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menaati
segala peraturan perundang-undangan;
www.legalitas.org
www.legalitas.org
10
b. menjamin kesinambungan sejarah Yogyakarta dalam
mempertahankan integrasi bangsa;
c. mengayomi dan melindungi kebhinnekaan Masyarakat Daerah
Istimewa Yogyakarta;
d. memperhatikan, menyalurkan, dan/atau menindaklanjuti
aspirasi, pengaduan masyarakat yang menyangkut hak-hak
warga negara yang berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta;
e. menjaga, melindungi, dan mengembangkan strategi untuk
revitalisasi kebudayaan;
f. merumuskan arah umum dalam penetapan kelembagaan
Pemerintah Daerah Provinsi, dan kebijakan-kebijakan yang
terkait dengan Kewenangan Istimewa; dan
g. menjamin ketersediaan sumber daya manusia yang cakap dalam
lingkungan Kesultanan dan Pakualaman yang mampu
menjalankan fungsi-fungsi publik serta melestarikan dan
mengembangkan budaya.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan
paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun dan disampaikan dalam
pembukaan masa sidang DPRD Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta atau forum lain yang dimaksudkan untuk itu.
Pasal 19
Parardhya dilarang:
a. menjadi pengurus dan anggota partai politik;
b. melakukan kegiatan bisnis yang terkait dengan kewenangannya;
dan
c. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan
bagi diri, anggota keluarga, kroni, atau golongan tertentu.
Pasal 20
(1) Parardhya membentuk Sekretariat Parardhya.
(2) Sekretariat Parardhya adalah perangkat daerah yang dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang kedudukannya setara dengan Eselon II A.
(3) Kebutuhan belanja operasional Sekretariat Parardhya dibiayai oleh
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta.
(4) Sekretaris Parardhya adalah pegawai negeri sipil yang dipilih oleh
Parardhya dari 3 (tiga) orang calon yang diajukan oleh Gubernur.
(5) Sekretaris Parardhya diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan
Gubernur atas persetujuan Parardhya.
(6) Sekretaris Parardhya mempertanggungjawabkan penggunaan
anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(7) Tata cara pembentukan, penyebutan, dan pengisian jabatan dalam
Sekretariat Parardhya diatur dalam Perdais.
www.legalitas.org
www.legalitas.org
11
Bagian Ketiga
Pemerintah Daerah Provinsi
Pasal 21
(1) Pemerintah Daerah Provinsi dipimpin oleh Gubernur dan dibantu
seorang Wakil Gubernur.
(2) Gubernur atau Wakil Gubernur mempunyai tugas dan wewenang
sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
(3) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan sesuai
dengan tata cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan.
Pasal 22
(1) Pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Selain pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Parardhya dapat
mengusulkan pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur
sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf d.
Pasal 23
Gubernur wajib:
a. melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang tentang Pemerintahan Daerah;
b. mengikuti arah umum kebijakan yang ditetapkan oleh Parardhya;
dan
c. melakukan konsultasi dengan Parardhya untuk urusan-urusan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
Bagian Keempat
DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Pasal 24
(1) DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kedudukan,
susunan, tugas, serta wewenang sebagaimana ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan.
(2) Selain mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
mempunyai tugas dan wewenang bersama-sama dengan Gubernur
untuk membentuk Perdais.
(3) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan perundangundangan.
www.legalitas.org
www.legalitas.org
12
Pasal 25
DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta wajib:
a. melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang tentang Pemerintahan Daerah;
b. mengikuti arah umum kebijakan yang ditetapkan oleh Parardhya;
dan
c. melakukan konsultasi dengan Parardhya untuk urusan-urusan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
BAB V
PERATURAN PARARDHYA, PERDAIS, PERDA PROVINSI, DAN
PERATURAN GUBERNUR
Pasal 26
(1) Peraturan Parardhya ditetapkan oleh Parardhya.
(2) Peraturan Parardhya diundangkan dalam Lembaran Daerah.
(3) Peraturan Parardhya yang nyata-nyata menimbulkan kerugian
publik dan/atau bertentangan dengan kepentingan umum
dibatalkan oleh Presiden.
Pasal 27
(1) Rancangan Perdais dapat diusulkan oleh DPRD Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta atau Gubernur berdasarkan Arah Umum
Kebijakan yang ditetapkan oleh Parardhya.
(2) Apabila dalam suatu masa sidang, DPRD Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta dan Gubernur menyampaikan rancangan Perdais
mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan
Perdais yang disampaikan oleh DPRD Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, sedangkan rancangan Perdais yang disampaikan
Gubernur dipergunakan sebagai bahan persandingan.
(3) Dalam menyiapkan dan membahas rancangan Perdais, DPRD
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur wajib
mendayagunakan nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan tradisi luhur
yang mengakar dalam masyarakat dan memperhatikan masukan
dari Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
(4) Rancangan Perdais yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur disampaikan kepada
Parardhya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak
tanggal persetujuan.
(5) Persetujuan atau penolakan Parardhya atas rancangan Perdais
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lama 30
(tiga puluh) hari sejak rancangan Perdais tersebut disetujui bersama
oleh DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur.
(6) Dalam hal rancangan Perdais ditolak oleh Parardhya, DPRD Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur membahas kembali
rancangan Perdais tersebut dengan memperhatikan alasan
penolakan Parardhya.
www.legalitas.org
www.legalitas.org
13
(7) Dalam hal rancangan Perdais disetujui oleh Parardhya, rancangan
Perdais disahkan oleh Gubernur untuk selanjutnya diundangkan
dalam Lembaran Daerah.
(8) Dalam hal rancangan Perdais yang telah disetujui bersama antara
DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur tidak
diberikan persetujuan atau penolakan oleh Pengangeng dalam batas
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), rancangan Perdais
tersebut sah menjadi Perdais dan wajib diundangkan dalam
Lembaran Daerah.
Pasal 28
(1) Perda Provinsi dibentuk dan ditetapkan dengan persetujuan
bersama DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Perdais dibentuk oleh DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
dan Gubernur dengan persetujuan Parardhya untuk melaksanakan
kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
Pasal 29
(1) Pelaksanaan Perda Provinsi atau Perdais diatur dengan Peraturan
Gubernur.
(2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
boleh bertentangan dengan kepentingan umum, nilai-nilai luhur,
budaya, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Pasal 30
(1) Perda Provinsi, Perdais, dan Peraturan Gubernur diundangkan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Perda Provinsi, Perdais, dan Peraturan Gubernur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib disebarluaskan oleh Pemerintah
Daerah Provinsi.
BAB VI
KEUANGAN
Bagian Pertama
Umum
Pasal 31
(1) Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta yang mencakup kewenangan sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Kewenangan
Istimewa berdasarkan Undang-Undang ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta;
www.legalitas.org
www.legalitas.org
14
(2) Penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan pada
Gubernur sebagai wakil Pemerintah dalam rangka pelaksanaan
tugas dekonsentrasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.
(3) Penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang ditugaskan
kepada Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka pelaksanaan
tugas pembantuan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.
Bagian Kedua
Pendapatan Daerah
Pasal 32
(1) Sumber-sumber pendapatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
meliputi:
a. pendapatan asli daerah;
b. dana perimbangan;
c. dana keistimewaan; dan
d. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
(2) Sumber pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah,
hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan.
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
yang berasal dari Pemerintah meliputi Dana Alokasi Umum, Dana
Alokasi Khusus, dan Bagi Hasil sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.
(4) Dana keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan penerimaan Pemerintah Provinsi DIY yang ditujukan
untuk membiayai penyelenggaraan keistimewaan Provinsi DIY
yang besarnya setara dengan 0,25 % (dua puluh lima perseratus
persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional;
(5) Penggunaan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilakukan untuk setiap tahun anggaran yang diatur lebih
lanjut dalam Perdais
(6) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain
pendapatan yang ditetapkan pemerintah sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan.
Pasal 33
Pemerintah Daerah Provinsi dapat menerima bantuan luar negeri
setelah mendapatkan saran dan pertimbangan Parardhya dan
memberitahukannya kepada Pemerintah.
www.legalitas.org
www.legalitas.org
15
Bagian Ketiga
Belanja dan Pembiayaan
Pasal 34
Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencakup
belanja untuk penyelenggaraan Kewenangan Pemerintahan Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Kewenangan Istimewa
berdasarkan Undang-Undang ini.
Pasal 35
(1) Pemerintah Daerah Provinsi atas persetujuan bersama DPRD
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat melakukan pinjaman
dari sumber dalam negeri dan/atau luar negeri untuk membiayai
sebagian anggarannya setelah mendapatkan persetujuan
Parardhya, dan yang selanjutnya disetujui oleh Pemerintah.
(2) Pemerintah Daerah Provinsi atas persetujuan bersama DPRD
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menerbitkan obligasi
daerah untuk membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan
daerah setelah mendapatkan pertimbangan Parardhya.
(3) Persetujuan terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Parardhya.
Pasal 36
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai
dengan Pasal 35, berlaku ketentuan keuangan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
BAB VII
MASA PERALIHAN
Pasal 37
(1) Guna menjamin pelaksanaan Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta terlaksana dengan baik dan menyeluruh diperlukan
masa peralihan.
(2) Masa peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang
ini.
Pasal 38
(1) Pemerintah menetapkan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Adipati
Paku Alam yang sedang bertahta sebagai Pejabat Gubernur dan
Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam masa
peralihan.
(2) Dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sri
Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam mempunyai
tugas untuk mempersiapkan peralihan pelaksanaan kewenangan
Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana
ditentukan dalam Undang-Undang ini.
www.legalitas.org
www.legalitas.org
16
Pasal 39
(1) Sri Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam masingmasing
dalam kedudukannya sebagai Sultan dan Adipati memiliki
tugas:
a. melakukan kodifikasi tata cara penggantian Sultan dan Adipati
dalam lingkungan Kesultanan dan Pakualaman yang
merupakan pedoman bagi proses pergantian kepemimpinan
dalam lingkungan Kesultanan dan Pakualaman;
b. mengumumkan kepada publik hasil kodifikasi sebagaimana
dimaksud pada huruf a;
c. melakukan konsolidasi dan klasifikasi Sultanaat Grond dan
Pakualamanaat Grond;
d. mendaftarkan hasil konsolidasi dan klasifikasi tanah
sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia; dan
e. melakukan konsolidasi dan inventarisasi seluruh kekayaan
Kesultanan dan Pakualaman selain sebagaimana dimaksud
pada huruf c yang merupakan warisan budaya bangsa.
(2) Sri Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam dalam
kedudukannya sebagai Pejabat Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam masa peralihan,
mempunyai tugas:
a. merumuskan tata hubungan antara Sultan dan Adipati dalam
institusi Parardhya sebagai satu-kesatuan;
b. mempersiapkan perangkat Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta untuk melaksanakan Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang ini;
c. menyiapkan Arah Umum Kebijakan penataan kelembagaan
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana
ditentukan dalam Undang-Undang ini;
d. menyiapkan syarat-syarat yang diperlukan sebagai pedoman
Parardhya Keistimewaan dalam menerima atau menolak
perorangan bakal calon atau bakal-bakal calon Gubernur dan
Wakil Gubernur;
e. menyiapkan kerangka umum kebijakan di bidang kebudayaan;
f. menyiapkan kerangka umum kebijakan pengelolaan Sultanaat
Grond dan Pakualamanaat Grond, serta penataan ruang Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta;
g. membentuk Perda Provinsi bersama-sama dengan DPRD
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang tata cara
pembentukan Perdais;
h. menyiapkan mekanisme konsultasi antara Gubernur dan/atau
Wakil Gubernur dengan Parardhya, serta antara DPRD Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Parardhya sebagai dasar
bagi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur terpilih dan DPRD
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan
komunikasi dengan Parardhya;
www.legalitas.org
www.legalitas.org
17
i. membentuk Perdais tentang tata cara pemberian persetujuan
atas perorangan bakal calon atau bakal-bakal calon Gubernur
dan/atau Wakil Gubernur paling lama 2 (dua) tahun setelah
diundangkannya Undang-Undang ini; dan
j. menyiapkan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam
pelaksanaan Keistimewaan sebagaimana ditentukan dalam
Undang-Undang ini.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 40
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, susunan organisasi
Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah Provinsi dan Jabatan dalam
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta peraturan
perundang-undangan yang ada tetap berlaku sampai dengan
terbentuknya Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
berdasarkan Undang-Undang ini.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, seluruh materi peraturan
perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 42
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ………
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd
DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ……..
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN .....NOMOR ......
www.legalitas.org
www.legalitas.org
18
RANCANGAN
PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN ..
TENTANG
KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
I. UMUM
Status istimewa yang melekat dalam Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta merupakan bagian integral dalam sejarah pendirian
negara-bangsa Indonesia. Pilihan sadar Sultan Hamengku Buwono IX
dan Adipati Paku Alam VIII untuk menjadi bagian dari Republik
Indonesia, dan bukan berdiri sendiri, serta kontribusinya untuk
melindungi simbol negara-bangsa di masa awal kemerdekaan telah
tercatat dalam sejarah Indonesia. Pilihan untuk menjadi bagian
Indonesia merupakan refleksi filosofis Kesultanan, Pakualaman, dan
masyarakat Yogyakarta secara keseluruhan yang mengagungkan kebhinneka-
an dalam ke-ika-an sebagaimana tertuang dalam Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Masyarakat Yogyakarta yang relatif homogen di awal kemerdekaan
secara sadar meleburkan diri ke dalam masyarakat Indonesia yang
sangat majemuk, baik dari sisi etnis, agama, maupun adat istiadat.
Pilihan ini membawa resiko masyarakat Yogyakarta menjadi bagian
kecil dari dalam masyarakat Indonesia yang besar dan majemuk. Oleh
karenanya, keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta harus
memberikan fondasi bagi masyarakat multikultural sehingga mampu
membangun keharmonisan dan kohesivitas sosial yang
berperikeadilan.
Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, meskipun Yogyakarta
dapat saja menjadi negara yang merdeka, Sultan Hamengku Buwono
IX dan Paku Alam VIII memutuskan untuk menjadi bagian istimewa
dari Indonesia. Masing-masing tokoh ini, secara terpisah tetapi
dengan format dan isi yang sama, mengeluarkan Maklumat
tertanggal 5 September 1945 yang kemudian dikukuhkan dengan
Piagam Kedudukan Presiden Republik Indonesia tanggal 6 September
1945 menyatakan integrasi Yogyakarta ke dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia dengan memilih status keistimewaan.
Keputusan di atas memiliki arti sangat penting bagi Indonesia
karena telah memberikan wilayah dan penduduk yang kongkrit bagi
Indonesia yang baru memproklamasikan kemerdekaannya. Peran
Yogyakarta terus berlanjut di era revolusi kemerdekaan yang
diwujudkan melalui usaha-usaha Kesultanan dan Pakualaman serta
rakyat Yogyakarta dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Yogyakarta saat ini dan ke depan, dapat dipastikan akan terus
mengalami perubahan sosial yang sangat dramatis. Masyarakat
Yogyakarta kini memasuki sebuah fase baru yang ditandai oleh
www.legalitas.org
www.legalitas.org
19
munculnya masyarakat berwajah ganda (dual faces society). Di satu
sisi, masyarakat tersusun secara hierarkhis mengikuti pola hubungan
patron-client di masa lalu, di sisi yang lain, memiliki corak horizontal
yang kuat. Perkembangan di atas, sekalipun telah membawa
perubahan mendasar, namun tidak secara otomatis menghilangkan
posisi Kesultanan dan Pakualaman sebagai sumber rujukan budaya
bagi mayoritas masyarakat. Kesultanan dan Pakualaman masih tetap
ditempatkan sebagai simbol pengayom bagi kehidupan warga
masyarakat dan tetap diharapkan sebagai ciri keistimewaan Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pengaturan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada
peraturan perundang-undangan sejak berdirinya Negara Kesatuan
Republik Indonesia tetap konsisten dengan memberikan pengakuan
keberadaan suatu daerah yang bersifat istimewa. Bahkan Pasal 18B
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang dihasilkan melalui proses perubahan Undang-Undang
Dasar 1945 tetap saja memberikan pengakuan eksistensi suatu
daerah yang bersifat istimewa dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Namun, konsistensi pengakuan atas status
keistimewaan sebuah daerah, tidak diikuti pengaturan yang
komprehensif dan jelas mengenai substansi keistimewaannya.
Kewenangan yang diberikan kepada Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sematamata
mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 yang
menganut ajaran rumah tangga materiil yang memperlakukan sama
semua daerah di Indonesia. Hal yang sama juga terjadi pada masa
berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 sampai dengan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Hal-hal di atas telah
memunculkan interpretasi bahwa Keistimewaan Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta hanya pada kedudukan Gubernur dan Wakil
Gubernur.
Oleh karena itu, diperlukan perubahan, penyesuaian dan
penegasan terhadap substansi keistimewaan yang diberikan kepada
Provinsi Daerah Istimewa melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1955 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Dalam rangka perubahan, penyesuaian dan
penegasan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu
dibentuk dalam suatu Undang-Undang tentang Keistimewaan
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pengaturan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik,
demokratis, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin
ke-bhinneka-tunggal-ika-an, dan melembagakan peran dan tanggung
jawab Kesultanan dan Pakualaman dalam menjaga dan
mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan
budaya bangsa. Pengaturan tersebut dilakukan dengan berlandaskan
pada asas demokrasi, kerakyatan, ke-bhinneka-tunggal-ika-an,
www.legalitas.org
www.legalitas.org
20
efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional, dan pendayagunaan
kearifan lokal. Oleh karenanya, dan dengan memperhatikan aspek
historis, sosiologis, dan yuridis substansi keistimewaan Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta diletakkan pada level pemerintahan
Provinsi. Kewenangan istimewa diletakkan dalam pengusulan
pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, penetapan
kelembagaan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, kebijakan kebudayaan, serta kebijakan pertanahan.
Konsekuensinya, Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan
istimewa dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang yang
mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun demikian,
kewenangan yang telah dimiliki oleh Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tetap
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sebagai konsekuensi dari penambahan kewenangan istimewa
yang diberikan kepada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
diperlukan dukungan pembiayaan tambahan di luar sumber-sumber
penerimaan pemerintah provinsi sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan. Tambahan pembiayaan ini menjadi beban dari
Pemerintah Pusat melalui tambahan Dana Alokasi Umum dan
kontribusi dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota dalam
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Seluruh sumber penerimaan
tersebut masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikelola secara
efektif, efisien, responsif, akuntabel, transparan dan partisipatif
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
www.legalitas.org
www.legalitas.org
21
Huruf e
Yang dimaksud dengan “media kultural” antara lain:
“pepe”, pisowanan ageng dan sebagainya.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Nilai-nilai, norma, adat istiadat dan tradisi luhur yang mengakar
dalam masyarakat Yogyakarta didasarkan pada filosofi :
manunggaling kawula gusti, yaitu bersatunya rakyat dengan
pemimpinnya; hamemayu hayuning bawono, yaitu membangun
dengan ramah lingkungan hidup agar dunia menjadi hayu
(indah) dan rahayu (selamat dan lestari); golong-gilig; sawiji
greget sengguh ora mingkuh; watak kesatriya; dan lain-lain.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Sultanaat Grond”, yang sering
disebut Kagungan Dalem, adalah tanah yang selama ini
diakui oleh Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagai milik Kesultanan, yang meliputi tanah Keprabon
dan bukan keprabon. Tanah keprabon adalah tanah yang
digunakan untuk bangunan istana dan pendukungnya,
seperti alun-alun, masjid, taman sari, pesanggrahan dan
petilasan. Tanah bukan keprabon terdiri dari atas dua jenis
tanah, yaitu: tanah yang digunakan penduduk/lembaga
dengan hak (magersari, ngindung, hak pakai, hutan,
kampus dan lain-lain), dan tanah yang digunakan
penduduk tanpa alas hak.
www.legalitas.org
www.legalitas.org
22
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Pakualamanaat Grond”, yang
sering disebut Kagungan Dalem, adalah tanah yang selama
ini diakui oleh Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagai Kadipaten Paku Alam, yang meliputi tanah
keprabon dan bukan keprabon. Tanah keprabon adalah
tanah yang digunakan untuk bangunan istana dan
pendukungnya, seperti alun-alun, masjid, taman sari,
pesanggrahan dan petilasan. Tanah bukan keprabon terdiri
dari atas dua jenis tanah, yaitu: tanah yang digunakan
penduduk/lembaga dengan hak (magersari, ngindung, hak
pakai, hutan, kampus dan lain-lain), dan tanah yang
digunakan penduduk tanpa alas hak.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Huruf a
Yang dimaksudkan dengan arah umum kebijakan adalah
arahan yang diberikan oleh Parardhya, memuat garis-garis
besar penyelenggaraan Kewenangan Istimewa.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
www.legalitas.org
www.legalitas.org
23
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Usulan perubahan dan/atau penggantian Perdais
dilakukan terhadap Perdais yang telah berlaku
namun menimbulkan permasalahan serius dalam
Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “melanggar sumpah/janji
jabatan, tidak melaksanakan kewajibannya, tidak
lagi memenuhi syarat, dan/atau melanggar larangan
sebagai Gubernur/dan Wakil Gubernur” adalah
melanggar sumpah/ janji jabatan, tidak
melaksanakan kewajiban, tidak lagi memenuhi
syarat, dan/atau melanggar larangan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang tentang
Pemerintahan Daerah.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
www.legalitas.org
www.legalitas.org
24
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “fungsi publik” adalah fungsi
sebagai simbol, pelindung dan penjaga budaya; dan
pengayom dan simbol pemersatu Masyarakat Daerah
Istimewa Yogyakarta guna menjamin
keberlangsungan Keistimewaan Yogyakarta.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
www.legalitas.org
www.legalitas.org
25
Ayat (6)
Penolakan rancangan Perdais oleh Parardhya harus
disertai alasan yang mengacu pada Peraturan Parardhya
tentang Arah Umum Kebijakan.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
www.legalitas.org
www.legalitas.org
26
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ….